Menimbang Risiko Pemindahan Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Jokowi meninjau lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Jokowi meninjau lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Jokowi sebelumnya menunjukkan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota negara dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat pekan lalu. Lewat pidatonya, Jokowi meminta izin ke DPR untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Sumber Tempo di Istana mengatakan pemerintah hampir pasti memilih daerah di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

    Namun rencana pemindahan ibu kota dikritik sejumlah pihak. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Yohana Tiko, misalnya, mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat dalam memindahkan ibu kota.

    Sebelum memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, Presiden mestinya melakukan kajian yang melibatkan masyarakat setempat untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Jangan sampai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu malah memindahkan masalah baru,” kata dia.

    Selain itu, pemerintah pusat perlu menghitung dampak lingkungan dengan transparan. Apalagi, menurut dia, Kalimantan Timur sudah darurat ruang dan bencana ekologis akibat perizinan di sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan sektor kehutanan. Ia menyebutkan luas seluruh perizinan di Kalimantan Timur telah mencapai 13,83 juta hektare. Padahal, luas daratan Kalimantan Timur hanya 12,7 juta hektare.

    Prof. Emil Salim, salah seorang perwakilan dewan juri SATU Indonesia Awrad, mengatakan, generasi muda di Papua sebenarnya tidak tertinggal dengan anak-anak muda di wilayah Indonesia lainnya, hanya saja kesempatan untuk mengembangkan diri perlu diperbanyak.(Foto: TEMPO/Andi Prasetyo)

    Senada dengan Tiko, M. Nurul Huda Jamil, 29 tahun, warga Kota Samarinda, mengatakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak tepat. Apalagi, jika lokasi ibu kota berada di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto—perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

    Menurut dia, secara ekologis, pemindahan ibu kota bisa membahayakan keanekaragaman hayati di lokasi baru tersebut. Belum lagi, kata dia, ancaman bencana seperti banjir pada daerah sekitarnya. “Ada hutan saja masih ada banjir. Apalagi kalau lahan hutan dibuka lagi,” kata dia.

    Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Balikpapan Wahyullah menyatakan, dari segi infrastruktur dan sosial budaya, Kalimantan Timur memang lebih siap dibanding wilayah lain di Kalimantan. Letak geografis Kalimantan Timur yang dekat dengan pelabuhan dan bandara juga menjadi keunggulan. “Balikpapan dan sekitarnya juga memiliki keunggulan lain, sebagai salah satu kota industri minyak dan gas untuk pasokan energi,” kata dia.

    Kritik tajam juga disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim. Ia menilai pemindahan ibu kota belum diperlukan. Menurut dia, dana Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota negara lebih baik digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia yang saat ini masih rendah, berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. “Kita harus mendahulukan SDM di atas segala-segalanya,” ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia dapat Belajar dari Gelombang Kedua Wabah Covid-19 di India

    Gelombang kedua wabah Covid-19 memukul India. Pukulan gelombang kedua ini lebih gawat dibandingkan Februari 2021.