TEMPO.CO, Jakarta - Kabar perusakan tiang bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur menyeruak cepat pada Jumat, 16 Agustus 2019. Massa yang terdiri dari berbagai macam ormas itu kemudian memadati halaman depan asrama itu sejak siang hingga malam hari.
Padahal saat massa datang, tiang bendera Merah Putih masih tegak di depan asrama itu. Ketegangan terjadi setelah aparat keamanan masuk ke dalam asrama. Beredar kabar, mereka sempat mengeluarkan kata-kata bernada rasisme kepada mahasiswa yang ada di dalam asrama.
Dari laporan KontraS Surabaya, 42 mahasiswa yang ditangkap oleh Polres Surabaya mendapatkan perlakuan kasar berupa kata-kata barbau rasis dan berbagai kata makian. Mereka juga mengalami aksi diskriminasi, berupa pengusiran hingga tindak kekerasan berupa pelemparan batu.
Setelah peristiwa itu, media sosial ramai dengan pengecaman tindakan rasisme pada mahasiswa Papua. Suhu panas di media sosial merambat hingga ke Papua dan Papua Barat.
Dan pada Senin, 19 Agustus 2019, amarah itu tumpah di jalanan Kota Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Gedung DPRD Papua Barat jadi sasaran amukan massa. Mereka membakar gedung tersebut.
Amarah menjalar ke Sorong. Bandara di sana pun ikut dirusak massa. Selain itu lembaga pemasyarakatan juga ikut dirusak.
Polisi melakukan berbagai tindakan menghadapi situasi chaos di Papua Barat. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan kepada anak buahnya melakukan pengamanan dan tindakan yang tidak berlebihan terhadap massa aksi kerusahan di Manokwari, Papua Barat.
"Saya sudah sampaikan ke Kapolda Papua ataupun Papua Barat untuk melakukan langkah-langkah pengamanan dan hindarkan terjadinya kekuatan yang berlebihan," kata Tito di Surabaya, Senin, 19 Agutus 2019.
Menanggapi situasi tersebut, Kepala Suku Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kagoya, mengatakan wajar saja bila masyarakat Papua terpantik amarahnya mendengar kabar ini. Selain kesal saudara sedarahnya mengalami kekerasan, ungkapan rasial yang mereka terima, juga dinilai Lenis terasa sangat menyakitkan.
Staf Khusus Presiden Joko Widodo untuk Papua itu mengaku kaget mendengar ungkapan rasial berupa kata-kata binatang itu. "Kami sudah tahu pasti ini akan marah. Karena kalimat, kata itu jarang sekali muncul. Baru tahun ini, baru keluar. Dibilang anaknya monyet lah. Saya gak tahu kok itu bisa terjadi," kata Lenis.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menginstruksikan untuk menelusuri penyebab utama terjadinya kerusuhan di Manokwari, Papua Barat.
"Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini," kata dia usai menggelar rapat terkait kondisi Manokwari di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.
Wiranto menuturkan kerusuhan ini tak lepas dari insiden penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang lantaran diduga terjadi pelecehan terhadap bendera Merah Putih. Hal itu ditambah komentar rasis yang ditujukan kepada mahasiswa oleh sejumlah pihak.
Merujuk pada kronologi yang dilaporan oleh KontraS, insiden pengusiran dan penangkapan mahasiswa asal Papua ini bermula dari pesan WhatsApp di antara masyarakat sekitar asrama. Kabar yang beredar pada 16 Agustus 2019 itu menyebutkan adanya tiang bendera yang dirusak, di depan asrama mahasiswa Papua itu.
Pada sore hari, anggota TNI muncul dan mulai menggedor pintu asrama, seraya mengeluarkan kata-kata rasis dan diskriminatif. Tak lama, puluhan orang yang diduga berasal dari ormas, ikut datang dan mengepung asrama.
Selama 24 jam kemudian, aksi pengepungan yang diiringi pelemparan batu, teriakan rasis dan diskriminatif, terus terjadi. Hingga akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk masuk ke dalam asrama, dengan terlebih dulu menembakan gas air mata ke dalam asrama.
"Terdapat penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian dengan melibatkan personil yang jumlahnya mencapai ratusan, dari beberapa instansi seperti TNI dan Satpol PP, mengingat jumlah mahasiswa yang ada di asrama hanya 42 orang dan 1 Orang sakit jiwa," kata Fatkhul.
42 mahasiswa asal Papua itu pun digelandang ke Polres untuk diperiksa. Namun hingga malam berselang, mereka kemudian dikembalikan ke asrama. Beberapa mahasiswa mengalami luka fisik akibat kejadian ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengecam keras insiden ini. Ia menyayangkan tindakan rasis dan diskriminatif masih didapatkan masyarakat asli Papua, yang merantau ke luar pulau.
"Kita sudah 74 tahun merdeka. Seharusnya tindakan intoleran, rasis, dan diskriminatif tak boleh terjadi lagi di negara Pancasila yang kita junjung bersama," kata Lukas.
Lenis Kagoya pun meminta agar masyarakat asli Papua tak terpancing oleh kejadian ini. Meski ia memahami kemarahan mereka, namun langkah terbaik adalah mencari akar mula masalah, dan mengurusnya lewat jalur hukum.
"Kejadian di Malang, Surabaya, siapa yang lempar batu, siapa yang bicara kata-kata kasar, siapa kata-kata usir suruh pulang, dan siapa yang lempar bendera. Ini kita yang harus bawa ke ranah hukum," kata Lenis.
