Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ancaman Teror Bom Juru Parkir Warnai Rencana Aksi 22 Mei

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Anggota polisi menunjukkan barang bukti terduga teroris di Kampung Nanggewer Kaum, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 18 Mei 2019. Karopenmas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan terduga teroris yang ditangkap di Bogor tersebut memiliki kemampuan untuk membuat bom dengan tingkat ledak tinggi atau High Ekplosive. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Anggota polisi menunjukkan barang bukti terduga teroris di Kampung Nanggewer Kaum, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 18 Mei 2019. Karopenmas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan terduga teroris yang ditangkap di Bogor tersebut memiliki kemampuan untuk membuat bom dengan tingkat ledak tinggi atau High Ekplosive. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, JakartaAksi 22 Mei yang bakal dilakukan pendukung Prabowo saat Komisi Pemilihan Umum memberitahukan hasil pemilu 2019 dibayangi isu serius: serangan teror bom. Markas Besar Polri menyatakan hal tersebut setelah menangkap terduga teroris di Kabupaten Bogor pada Jumat, 17 Mei 2019.

Baca: Moeldoko: Ada Potensi Kelompok Terlatih Membonceng Aksi 22 Mei

Polri menyatakan terduga teroris itu berencana meledakkan bom di depan gedung KPU, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. "Targetnya ada dua. Pertama itu thogut. Kemudian target kedua pada pada 22 Mei di depan KPU," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat jumpa pers di kediaman terduga teroris di Kabupaten Bogor, Sabtu, 18 Mei 2019.

Pendukung Prabowo memang berencana menggelar aksi 22 Mei berupa Ifthor Akbar 212. Sebelum bersalin nama, aksi ini sebelumnya disebut aksi people power maupun aksi kedaulatan rakyat. Tujuannya sama, yakni menolak pengumuman KPU soal hasil pilpres karena dituding diwarnai kecurangan.

Penangkapan dilakukan Densus 88 Antiteror terhadap terduga teroris jaringan ISIS atas nama Endang alias Abu Rafi. Endang ditangkap di rumahnya di RT02 RW03, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Sehari-hari, pria 51 tahun itu berprofesi sebagai juru parkir di simpang Bintang Mas, Cibinong, yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya.

Polisi menunjukkan barang bukti yang diambil dari rumah terduga teroris Endang alias Abu Rafi di RT 02/03, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu, 18 Mei 2019. Tempo/Ade Ridwan

Saat penangkapan, di dalam rumah Endang ditemukan bahan baku pembuat bom jenis Triacetontriperoxid atau TATP dan Nitrogliserin. Selain itu juga diamankan, beberapa panci, empat plastik paku, buku-buku doktrin jihadis, dua buah laptop, delapan buah senjata tajam, tiga buah handphone, dan satu buah airsoftgun. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita enam bom pipa siap ledak, serta satu bom panci yang tengah dirakit.

Baca: Polisi Sebut Teroris Bogor akan Ledakkan Bom di KPU pada 22 Mei

Dedi mengatakan adanya pergerakan massa ke Jakarta pada 22 Mei justru menjadi momentum bagi para teroris untuk mencari eksistensi. Momentum itu, kata dia, dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk memberitahukan bahwa kelompok mereka masih eksis.

Adanya potensi ancaman itu membuat Polri mengimbau masyarakat untuk tak ikut aksi 22 Mei. “Diimbau masyarakat untuk tidak turun di jalan karena ada potensi aksi teror," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal di kantornya, Jumat, 17 Mei 2019.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, Moeldoko. Ia mengatakan akan ada kelompok yang memanfaatkan pengumpulan massa. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak berkumpul karena dapat merugikan.

“Saya ingin menjelaskan bahwa ada upaya sistematis yang akan memanfaatkan situasi kalau terjadi pengumpulan massa. Ini harus dipahami betul oleh semua pihak. Rencana ini bukan main-main,” kata Moeldoko di Media Center Jokowi-Ma’ruf, Jalan Cemara, Jumat 17 Mei 2019.

Baca juga: Tiga Keluarga Meledakkan Diri dalam Rentetan Bom Surabaya

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mempersilakan polisi untuk menelusuri dugaan ada kelompok yang akan menunggangi aksi 22 Mei. Dia menyebut hal tersebut domain kepolisian, dan BPN menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. “Kepolisian pasti punya bukti dan data apakah akan ada yang menunggangi, sepenuhnya kami serahkan kepada polisi,” kata Andre di D’consulate Resto, Sabtu 18 Mei 2019.

Andre mengatakan hal ini belum tentu upaya menggembosi Ifthor Akbar 212. Ia menyebut bila pun memang bertujuan demikian, ia yakin respons masyarakat berbeda, bahkan ada yang semakin berani. "Tapi aksi ini harus dalam koridor damai dan sesuai kontitusi," kata Andre.

Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanto, mengatakan ada sejumlah alasan yang membuat kelompok teror memanfaatkan momentum 22 Mei 2019. Alasan itu diantaranya adanya kerumunan massa, konsentrasi aparat keamanan, dan publikasi media.

Stanislaus mengatakan, kelompok radikal pelaku teror sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan kelompok politik. Mereka antidemokrasi, namun menemukan momentum Pemilu 2019 untuk melakukan aksinya sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.

Baca: Kata Kubu Prabowo Soal Penumpang Gelap di Ifthor Akbar 212

Menurut Stanislaus, bukti bahwa mereka antidemokrasi juga ditemukan. Misalnya, dari hasil penelusuran ditemukan media propaganda Hanifiyah Media pada 4 April 2019 dengan judul Syirik Parlemen dan Undang-Undang. "Media yang sangat mudah diperoleh dalam format softcopy tersebut berisi propaganda yang menentang sistem demokrasi Indonesia," kata Stanislaus kepada Tempo, Ahad, 19 Mei 2019.

Bahkan, beberapa bulan sebelumnya, Hanifiyah Media pada 22 Februari 2019 juga memuat propaganda tentang Kutukan Ajaran Demokrasi. Beredarnya media propaganda itu, kata Stanislaus, menunjukkan bahwa rencana aksi oleh kelompok radikal untuk menganggu Pemilu sudah direncanakan. "Terbukti dengan adanya propaganda yang masif yang mengarah kepada anti demokrasi," ujarnya.

Stanislaus juga menduga ada dua kelompok teroris yang berencana melakukan aksi pada 22 Mei 2019. Salah satunya kelompok Jamaah Ansharut Daulah yang berafiliasi dengan ISIS dan kelompok Al Jamaah Al Islamiyyah yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Hal tersebut terungkap setelah penangkapan 9 anggota JAD di sejumlah daerah di Pulau Jawa selama Mei 2019. Juga terduga teroris di Gresik yang merupakan anggota Al Jamaah Al Islamiyyah ditangkap polisi pada Sabtu, 18 Mei 2019.

Baca: Bersiaga Hadapi Aksi 22 Mei, Moeldoko: Kami Tak Ingin Ada Korban

Stanislaus memperkirakan, penangkapan yang dilakukan kepolisian akan terus dilakukan karena radikalisasi yang sangat masif. Dalam beberapa kasus, penangkapan terduga teroris bisa memicu aksi dari anggota kelompok lainnya. "Yang paling peting adalah penangkapan ini akan mengurangi kekuatan mereka secara signifikan," kata dia.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | FRISKI RIANA | FIKRI ARIGI | DEWI NURITA | ANTARA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Keberatan Saksi Sebab Rekapitulasi Suara KPU Tersendat

1 menit lalu

Sejumlah masalah disebut menjadi sebab tersendatnya rekapitulasi penghitungan suara KPU.
Keberatan Saksi Sebab Rekapitulasi Suara KPU Tersendat

Keberatan saksi menjadi sebab tersendatnya rekapitulasi suara KPU.


KPU Tidak Berniat Mundurkan Penetapan Hasil Pemilu 2024

6 menit lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
KPU Tidak Berniat Mundurkan Penetapan Hasil Pemilu 2024

Hingga 19 Maret pukul 01.00 WIB, KPU telah mengesahkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 34 provinsi di tingkat nasional.


Rekapitulasi Suara Belum Rampung, Begini Penjelasan KPU soal Penetapan Hasil Pemilu 2024

1 jam lalu

Layar menampilkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rekapitulasi Suara Belum Rampung, Begini Penjelasan KPU soal Penetapan Hasil Pemilu 2024

Penetapan hasil Pemilu 2024 sangat bergantung pada proses rekapitulasi suara.


H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

2 jam lalu

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kanan) menyapa anggota Bawaslu saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2024. KPU memulai rapat rekapitulasi nasional untuk 38 provinsi. TEMPO/Subekti.
H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

KPU Papua dan Papua Pegunungan belum tiba di Jakarta menjelang penetapan hasil pemilu, besok.


KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024 Besok, Gibran Pastikan Tetap akan Berada di Solo

2 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait jatah menteri untuk Partai Golkar di kabinet Prabowo-Gibran. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024 Besok, Gibran Pastikan Tetap akan Berada di Solo

Gibran meminta kepada para pendukungnya agar tidak menyikapinya dengan euforia berlebihan.


KPU Optimistis Rekapitulasi Suara Nasional Selesai Hari Ini, Diawali Jawa Barat

2 jam lalu

Anggota KPU dan saksi dari partai politik mengikuti lanjutan sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
KPU Optimistis Rekapitulasi Suara Nasional Selesai Hari Ini, Diawali Jawa Barat

KPU RI optimis rekapitulasi suara tingkat nasional dapat selesai pada hari ini, Selasa, 19 Maret 2024.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

4 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

5 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang saat rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

KPU RI membuka opsi untuk mengumumkan hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024 lebih cepat. Sejumlah tantangan ini masih harus dihadapi KPU hari ini.


Pakar Sarankan KPU Buka Isi Perjanjian dengan Alibaba, Ini Alasannya

5 jam lalu

Sidang sengketa informasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (YAKIN) di Komisi Informasi Pusat alias KIP RI pada Selasa, 5 Maret 2024 di Jakarta. YAKIN menggugat KPU soal keterbukaan informasi data Pemilu. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pakar Sarankan KPU Buka Isi Perjanjian dengan Alibaba, Ini Alasannya

Pemohon juga meminta rincian layanan Alibaba Cloud yang digunakan oleh KPU.


H-1 Penetapan Suara Nasional, KPU Belum Sahkan 4 Provinsi

5 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
H-1 Penetapan Suara Nasional, KPU Belum Sahkan 4 Provinsi

Empat provinsi tercatat belum melakukan rekapitulasi nasional di kantor KPU RI, Jakarta.