Laporan Keuangan Garuda Janggal, BEI Panggil Direksi Pekan Depan

Adapun saat ditanya apakah perampingan satu komisaris Trans Airways itu bakal berdampak kepada eksistensi perusahaan di Garuda Indonesia, Chairal enggan menjawab. “Tanya big boss (Chairul Tanjung),” ucapnya.

Direktur Utama Garuda Indonesi Ari Askhara masih enggan memberikan komentarnya terkait perampingan komisaris dan surat keberatan dari duo komisaris tersebut. Dalam konferensi pers di Cengkareng, Selasa, 23 April, ia tidak melayani pertanyaan wartawan. Tempo juga telah mencoba menghubungi melalui pesan pendek, namun belum direspons.

Sementara itu, sumber Tempo yang mengetahui situasi rapat umum menduga protes itu memicu perampingan jumlah komisaris di tubuh perseroan. Laporan keuangan itu pun disebut-sebut memicu konflik antara Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Bos CT Corp Chairul Tanjung yang pemilik Trans Airways.

"Rini mengancam kalau CT (Chairul) mempersoalkan laporan keuangan Garuda, akan mengurangi jatah komisaris yang menjadi haknya," kata sumber itu.

Pada Maret 2019, Menteri Rini mengklaim keuangan Garuda beranjak membaik. Garuda yang merugi US$ 216,58 juta sepanjang 2017, mulai mencatat laba bersih US$ 115 juta pada akhir tahun lalu. Kala itu, Garuda belum merilis laporan keuangan 2018.

Soal kinerja Garuda Indonesia tak jarang membetot perhatian publik. Salah satunya ketika calon presiden Prabowo Subianto menyebutkan satu per satu BUMN akan bangkrut, termasuk Garuda Indonesia. Prabowo juga mengkritik manajemen Garuda saat debat calon presiden sesi terakhir, 13 April 2019 lalu. “Flag carrier yang kita lahirkan kenapa jadi morat-marit seperti sekarang?" ujarnya.

Sedangkan dalam surat Garuda Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, perseroan hanya menjelaskan bila transaksi perjanjian mereka dengan Mahata dan Citilink telah kelar diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Tanubrata utanto Fahmi Bambang & Rekan BDO. “Sebagaimana memberikan pendapat wajar atas semua hal material, yang telah sesuai dengan Laporan Auditor Independen. Surat kepada OJK ini dikeluarkan pada 4 April 2019 dan ditandatangani oleh Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.

Sementara itu, Ketua Insitut Akuntan Publik Indonesia (AIPI) Tarkosunaryo, meminta Garuda Indonesia untuk lebih transparan mengenai laporan keuangannya yang tengah menjadi polemik. Transparansi ini adalah bagian dari keterbukaan informasi Garuda sebagai perusahaan terbuka.

"Seyogyanya direksi Garuda perlu menjelaskan ke publik sebagai keterbukaan informasi. Mengingat Garuda adalah emiten sekaligus BUMN entitas publik," kata Tarkosunaryo, Kamis 25 April 2019.

Tarkosunaryo juga berpendapat bahwa sebaiknya Garuda membuka secara lengkap bagaimana kontrak antara Garuda dengan Mahata. Khususnya mengenai bagaimana realisasi dari adanya kerja sama itu. "Apakah prestasi pekerjaan sudah ada dan hak tagih sudah dapat dieksekusi."

Kendati demikian, Tarko menjelaskan, pencatatan piutang sebagai pendapatan dalam dunia akuntansi dianggap sebagai sesuatu yang lazim ditemui. Dalam dunia akuntansi hal ini lazim dikenal dengan istilah pencatatan akuntansi berbasis akrual.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menyatakan pihaknya akan memanggil manajemen Garuda Indonesia untuk dimintai penjelasan lebih lanjut. "Kemungkinan minggu depan ya," ujarnya ketika dihubungi, Kamis, 25 April 2019.

Baca: Laporan Keuangan Ditolak 2 Komisaris, Saham Garuda Jeblok

Pemanggilan perusahaan BUMN ini, menurut Inarno, khususnya untuk mendapat penjelasan soal laporan keuangan perusahaan dan adanya penolakan dari dua komisaris yang lama. "Mereka akan diundang terkait untuk diminta penjelasan lebih lanjut atas adanya dissenting opinion pihak komisaris atas laporan keuangan,"

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS PAE DALE | PUTRI ADITYOWATI | HENDARTYO HANGGI

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3