DKI Menambah RTH dengan Membangun 53 Taman Maju Bersama

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anak bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Rusun Muara Indah, Jakarta, Jumat, 30 November 2018. Pemprov DKI Jakarta akan menghentikan pembangunan RPTRA pada 2019 dan akan digantikan dengan pembangunan 50 Taman Maju Bersama (TMB). ANTARA/Wahyu Puro A

    Seorang anak bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Rusun Muara Indah, Jakarta, Jumat, 30 November 2018. Pemprov DKI Jakarta akan menghentikan pembangunan RPTRA pada 2019 dan akan digantikan dengan pembangunan 50 Taman Maju Bersama (TMB). ANTARA/Wahyu Puro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya menambah luas ruang terbuka hijau (RTH) sampai mencapai ideal sesuai undang-undang, yakni 30 persen. Namun, karena lahan di Jakarta makin tertutup oleh pembangunan, sampai 2030 Pemerintah DKI hanya mampu menargetkan 16 persen.

    Baca juga: Luas RTH DKI Belum Jelas, Begini Penjelasan Dinas Kehutanan DKI

    Saat ini, Jakarta memiliki 10 persen dari luas Jakarta sekitar 661,5 kilometer persegi. Itu artinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarketkan penambahan RTS sekitar 6 persen dalam Perda Rencana Detail Tata Ruang.

    Adapun tahun ini, DKI berencana membangun 53 ruang terbuka hijau (RTH) berupa Taman Maju Bersama. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan publik, taman ini melengkapi program pengendalian banjir. “Jadi, air hujan enggak langsung terbuang ke saluran kota,” kata Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Hendrianto, Kamis, 18 April 2019.

    Menurut Hendrianto, pembangunan taman tersebut disebar di empat wilayah, yaitu Jakarta Utara (10 taman), Jakarta Barat (9), Jakarta Selatan (15), dan Jakarta Timur (19). Khusus untuk Jakarta Pusat tidak ada perencanaan pembangunan karena dinilai sudah mencukupi. “Di Jakarta Pusat kan juga sudah deadlock (buntu) lahan RTH-nya,” ujarnya.

    Hendrianto mencontohkan, di Jakarta Pusat terdapat Monumen Nasional, yang luasnya mencapai 80 hektare, dan Lapangan Banteng (10 hektare). Selain itu, ada Taman Suropati, Menteng, dan Situ Lembang.

    Untuk pembangunan taman ini, kata Hendrianto, masyarakat turut dilibatkan sejak perencanaan hingga pemanfaatan. Ukuran tiap taman beragam, dari 750 meter persegi hingga 3,4 hektare. Adapun biaya pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai sampai sekitar Rp 130 miliar.

    Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, konsep ruang terbuka berbentuk taman ini dinamakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Pada pemerintahan Anies Baswedan, namanya diubah menjadi Taman Maju Bersama.

    Hendrianto mengatakan perubahan itu dilakukan karena konsep RPTRA dan Taman Maju Bersama memang berbeda. Konsep RPTRA difokuskan pada pembangunan fisik atau fasilitas taman. Sementara Anies lebih memperhatikan ruang terbuka hijau untuk pengendalian banjir.

    Setelah program Taman Maju Bersama diluncurkan, pemerintah telah membangun tujuh taman di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Tahun ini akan ditambah 53 taman lagi.

    Pengawas Ruang Terbuka Hijau dan Taman Maju Bersama Dinas Kehutanan DKI, Marihon Sijabat, mengatakan salah satu Taman Maju Bersama yang sudah digunakan berada di Kelurahan Dukuh RT 11 RW 03, Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Anak-anak belajar di Perpustakaan RPTRA Rusun Muara Indah, Jakarta, Jumat, 30 November 2018. Taman Maju Bersama tidak hanya berfungsi sebagai resapan air, tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial masyarakat sekitar. ANTARA/Wahyu Puro A

    Lahan itu sebelumnya merupakan kebun kosong seluas 5.152 meter persegi yang tidak terawat dan kerap banjir. Pemerintah kemudian membeli lahan itu. Di sana dibangun kolam resapan air seluas 200 meter persegi sehingga banjir dapat diatasi. Selain itu, di taman itu dibangun teater mini, lapangan basket, toilet umum, sarana bermain anak, gym mini, dan lahan parkir.

    Penambahan RTH bukan hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat. Co-Founder Indonesia Berkebun Sigit Kusumawijaya, sebagai contoh, tengah menerapkan urban farming sebagai salah satu solusi untuk menambah RTH sekaligus menghadapi perubahan iklim.

    Urban farming adalah konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan, yang berbeda ada pada pelaku dan media tanamnya. Pertanian konvensional lebih berorientasi pada hasil produksi, sedangkan urban farming lebih pada karakter pelakunya yakni masyarakat urban.

    Menurut Sigit dengan mengoptimalisasi lahan kecil di perkotaan, masyarakat bisa berkebun. "Kami mencoba mengoptimalisasi lahan kecil di Jakarta, pada 2011 kami ajak pihak swasta untuk meminjamkan lahannya dan mengajak masyarakat," ujar Sigit, di Jakarta,k11 April 2019.

    Menurut World Vision, kata Sigit, jumlah penduduk Jakarta terus bertambah, sedangkan RTH terus berkurang setiap tahun. Pada 1965, Jakarta masih memiliki RTH sampai 35 persen, tapi pada 2011, mengalami penurunan hingga 9,3 persen.

    Saat ini, ujar Sigit, paradigma berkebun itu mahal harus diubah. Karena, kata dia, berkebun itu tidak mahal, justru jika tidak disegerakan untuk berkebun maka akan lebih mahal biayanya, karena kondisi yang semakin parah.

    Dia mencontohkan di Jepang ada urban park, di mana di bagian atap terminal ferry menjadi ruang hijau dan bisa dijadikan tempat bermain anak-anak. RTH itu terbatas, Sigit berujar, biasanya di atas tanah, tapi kenapa tidak memakai di atas atap.

    "Banyak sekarang yang menggunakan konsep rooftop garden, contohnya di brooklyn grange yang mengklaim bahwa mereka mempunyai rooftop garden terluas di dunia," kata Sigit.

    Baca juga: Bekas Lahan Kumuh Ini Disulap Jadi Taman Piknik yang Cantik

    Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, mendukung berbagai upaya untuk menambah RTH. namun, dia khawatir nasib Taman Maju Bersama akan menjadi tidak jelas saat ada pergantian gubernur.

    Dia merujuk pada tidak jelasnya nasib RPTRA era Gubernur Ahok saat ini. “Yang harus difokuskan ialah (penambahan) RTH tanpa membawa embel-embel kepentingan politik dengan nama program yang berbeda,” ujar Nirwono.

    IMAM HAMDI | KHORY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Beda Kerusuhan Mei 2019 dengan Kengerian di Ibu Kota 1998

    Kerusuhan di Jakarta pada bulan Mei terjadi lagi, namun kejadian di 2019 berbeda dengan 1998. Simak kengerian di ibu kota pada akhir Orde Baru itu.