Pemerintah Libya Konsolidasi Kekuatan Hadapi Serangan ke Tripoli

Reporter

Editor

Budi Riza

Anggota militer Misrata, di bawah perlindungan pasukan Tripoli mempersiapkan kendaraan militernya saat bersiap-siap menuju garis depan di Tripoli, Libya, 8 April 2019. REUTERS/Hani Amara

TEMPO.CO, Tripoli – Pemerintahan Perdana Menteri Libya, Fayez al-Serraj, 59 tahun, yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa, melakukan konsolidasi kekuatan militer dengan milisi aliansi untuk menghadang laju pasukan Libyan National Army, yang dipimpin Jenderal Khalifa Haftar.

Baca:

Pasukan Pemerintah Libya Siapkan Serangan Balik

Anggota Tentara Nasional Libya (LNA), diperintahkan oleh Khalifa Haftar, keluar dari Benghazi untuk memperkuat pasukan yang maju ke Tripoli, di Benghazi, Libya 7 April 2019. [REUTERS / Esam Omran Al-Fetori]

Sejumlah milisi dari daerah Misrata mulai berdatangan ke ibu kota Tripoli untuk memperkuat pertahanan.

“Mereka datang menggunakan mobil pick-up yang dilengkapi dengan senapan mesin,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 8 April 2019.

Kawasan Misrata berada di sebelah timur dari Tripoli dengan jarak sekitar 200 kilometer. Kota itu terletak di tepi pantai dan memiliki sebuah bandara, yang masih beroperasi.

Bandara ini menjadi andalan dari warga Tripoli yang hendak berpergian setelah Bandara Internasional Tripoli, yang terletak di sebelah selatan ibu kota sudah lama tidak lagi berfungsi. Bandara Tripoli ini juga sempat dikuasai pasukan Libyan National Army pimpinan Jenderal Haftar pada akhir pekan lalu sebelum dipukul mundur oleh pasukan pemerintah Tripoli pada Senin kemarin.

Baca:

Amerika Menolak Serangan Terhadap Tripoli Libya

 

Pasukan LNA sempat mendekati Tripoli hingga jarak sekitar 11 kilometer dar pusat kota sehelum dipukul mundur oleh pasukan pemerintah atau Government National Accord, yang didukung PBB.

PM Serraj telah berkuasa di Tripoli sejak 2016 sebagai bagian dari kesepakatan pembentukan pemerintahan sementara yang disponsori PBB. Namun, Haftar menolak kesepakatan ini. Pada awal tahun ini, Haftar, 75 tahun, yang pernah menjadi anak buah diktator Libya Muammar Gaddafi, mengambil alih kota di Selatan Libya, yang kaya akan minyak.

Dari sini, pasukan LNA bergerak maju melintasi padang pasir untuk menguasai Tripoli.

Utusan PBB untuk Libya, Ghassan Salame, mengecam serangan militer pasukan Haftar. Apalagi, serangan ini sengaja dilakukan menjelang digelarnya konferensi persiapan pemilu di Libya oleh PBB untuk membentuk pemerintahan yang legitimasi dan mengakhiri semua konflik berkepanjangan pasca jatuhnya Gaddafi pada 2011.

Salame telah bertemu dengan Serraj di Tripoli pada Senin, 8 April 2019, untuk mendiskusikan berbagai cara yang bisa dilakukan PBB untuk mengatasi situasi kritis dan sulit ini.

Kendaraan militer Misrata, di bawah perlindungan pasukan Tripoli saat bersiap-siap menuju garis depan di Tripoli, Libya, 8 April 2019. REUTERS/Hani Amara

Baca:

Menurut juru bicara PBB di New York, Stephane Dujarric, serangan pasukan LNA menyebabkan 3.400 orang terpaksa mengungsi dari sekitar Tripoli. Aksi sepihak pasukan Haftar itu juga telah menimbulkan pemblokiran terhadap layanan darurat untuk bisa mencapai korban sipil. Agresi militer itu juga merusak sejumlah jaringan listrik.

“Kami meminta gencatan senjata sementara untuk kemanusiaan untuk mengizinkan masuknya layanan darurat dan bantuan bagi warga sipil termasuk untuk mereka yang terluka di sekitar area konflik,” kata Dujarric.

Selain PBB, AS, Uni Eropa dan negara G7 telah mendesak agar serangan terhadap Tripoli dihentikan. Haftar diminta kembali ke meja perundingan.

Selama ini, Haftar mencitrakan dirinya sebagai musuh kelompok ektrimis. Namun, musuh-musuhnya menilai dia adalah diktator baru mengikuti gaya Gaddafi, yang bekas bosnya. Gaddafi dikenal sebagai diktator yang sering menyiksa, menghilangkan paksa orang, dan melakukan pembunuhan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, misalnya, telah meminta pasukan LNA untuk mundur.

Baca:

“Serangan militer sepihak terhadap Tripoli membahayakan warga sipil dan melemahkan prospek untuk masa depan lebih baik bagi semua warga Libya,” kata Pompeo seperti dilansir Al Jazzera pada Senin, 8 April 2019.

Pompeo mendesak semua pihak untuk melakukan deeskalasi konflik dengan mengatakan tidak ada solusi militer terhadap kondisi di Libya. Semua pihak agar kembali ke meja perundingan.

“Kami telah menegaskan bahwa kami menolak serangan militer oleh pasukan Khalifa Haftar dan mendesak serangan militer terhadap Tripoli Libya segera diakhiri,” kata Pompeo.






2 Tahun Kudeta Militer Myanmar, Lebih dari 1,5 Juta Warga Mengungsi

1 hari lalu

2 Tahun Kudeta Militer Myanmar, Lebih dari 1,5 Juta Warga Mengungsi

Pada 1 Februari 2021, pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta militer Myanmar


PBB Menyelidiki Kemungkinan Kejahatan Perang oleh Mali dan Grup Wagner

2 hari lalu

PBB Menyelidiki Kemungkinan Kejahatan Perang oleh Mali dan Grup Wagner

Grup Wagner, dan tentara pemerintah Mali diduga terlibat dalam pembantaian ratusan orang di Moura, Mali, tahun lalu.


SMA Labschool Jakarta di Kompetisi Harvard Model United Nations 2023

5 hari lalu

SMA Labschool Jakarta di Kompetisi Harvard Model United Nations 2023

SMA Labschool Jakarta kembali berangkat ke Amerika Serikat untuk kompetisi internasional Harvard Model United Nations (HMUN) pada tahun ini.


PBB: Penanaman Opium Myanmar Melonjak di Bawah Junta Militer

7 hari lalu

PBB: Penanaman Opium Myanmar Melonjak di Bawah Junta Militer

PBB dalam laporannya menyebut penanaman opium di Myanmar melonjak 33 persen pada tahun lalu


Laporan PBB: Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 Diprediksi Turun, Terendah dalam Beberapa Dekade Terakhir

7 hari lalu

Laporan PBB: Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 Diprediksi Turun, Terendah dalam Beberapa Dekade Terakhir

PBB memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat dari sekitar 3,0 persen pada 2022 menjadi 1,9 persen pada 2023


Asia-Pasifik Mundur dalam Mencapai Target Ketahanan Pangan

8 hari lalu

Asia-Pasifik Mundur dalam Mencapai Target Ketahanan Pangan

Kawasan Asia-Pasifik mengalami kemunduran dalam mencapai target ketahanan pangan.


PBB Berunding soal Hak Perempuan dengan Taliban

9 hari lalu

PBB Berunding soal Hak Perempuan dengan Taliban

Taliban masih membatasi hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.


PBB: Pandemi Covid-19 Menurunkan Kasus Perdagangan Manusia

9 hari lalu

PBB: Pandemi Covid-19 Menurunkan Kasus Perdagangan Manusia

Menurut UNODC, perang Ukraina berisiko meningkatkan jumlah korban perdagangan manusia.


PBB Protes Aksi Pembakaran Al Quran di Swedia

9 hari lalu

PBB Protes Aksi Pembakaran Al Quran di Swedia

Perwakilan tinggi Aliansi Peradaban PBB Miguel Angel Moratinos mengutuk pembakaran Al Quran oleh ekstremis sayap kanan Swedia


Viral Petugas Keamanan PBB Berfoto di Depan Bendera Taliban

12 hari lalu

Viral Petugas Keamanan PBB Berfoto di Depan Bendera Taliban

PBB meminta maaf atas beredarnya foto beberapa staf di depan bendera Taliban di Afghanistan.