Kenaikan Gaji PNS, antara Kesejahteraan Pegawai dan Beban APBN

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah peserta tes menyimak penjelasan panitia tentang tertundanya Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di GOR Wujil, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat , 26 Oktober 2018. ANTARA

    Sejumlah peserta tes menyimak penjelasan panitia tentang tertundanya Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di GOR Wujil, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat , 26 Oktober 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau gaji PNS, anggota Polri, TNI dan Pensiunan. Kenaikan gaji tersebut sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.

    BACA: Kenaikan Gaji PNS 2019 Dikritik, TKN : Maunya Diturunkan?

    Menurut Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran kenaikan gaji Pengawai Negeri Sipil atau PNS, TNI, Polri dan pensiuan sebesar Rp 2,66 triliun. Kenaikan gaji yang dibayarkan pada 1 April 2019 itu akan dirapel mulai 1 Januari 2019.

    "Kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri dan pensiunan, sudah ada di Undang-undang APBN, sudah disampaikan Bapak Presiden (Joko Widodo) dalam nota keuangan dan juga dibahas di DPR serta ditetapkan," kata Sri Mulyani saat mengelar konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2019.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA/Wahyu Putro A

    Menurut Sri Mulyani, kenaikan gaji tersebut juga telah memperhitungkan PNS daerah dalam transfer dana alokasi umum (DAU) ke daerah. Saat ini Kementerian masih menunggu konfirmasi dari masing-masing kementerian dan instansi mengenai jumlah pegawai yang bakal diberikan kenaikan gaji. Ia berharap masing-masing satuan kerja bakal melaporkan konfirmasi tersebut pada awal April 2019.

    "Saat ini kami masih menunggu laporan konfirmasi ini dari masing-masing satuan kerja," kata Sri Mulyani.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Jokowi diketahui telah menandatangani peraturan tersebut pada 13 Maret 2019.

    Merujuk dalam aturan itu, disebutkan bahwa gaji terendah PNS dengan golongan I/A atau masa kerja 0 tahun menjadi Rp 1.560.800 dari sebelumnya Rp 1.486.500. Sedangkan gaji tertinggi PNS golongan IV/E atau masa kerja lebih 30 tahun menjadi Rp 5.901.200 dari sebelumnya Rp 5.620.300.

    Selain itu, Jokowi juga menaikkan gaji anggota Polri. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diteken 13 Maret 2019. Dalam beleid itu disebutkan kenaikan gaji anggota Polri besarnya bervariasi, terendah Rp 1,6 juta hingga yang tertinggi Rp 5,9 juta per bulan.

    Rencana kenaikan gaji PNS itu dipertanyakan oleh kubu Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menilai kenaikan gaji PNS dan pensiunan bermuatan politik jangka pendek. Hal ini disebabkan wacana baru dilakukan pada tahun ke 4 Pemerintahan Jokowi.

    Namun hal itu dibantah oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK. Ia memastikan rencana pemerintah terkait aturan soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil sebesar lima persen, tidak bersifat politis.

    Peserta melakukan registrasi ulang saat seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT) untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat, 26 Oktober 2018. Tes SKD CPNS 2018 ini dilakukan di 269 lokasi tes di 34 provinsi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ia mengatakan hal tersebut merupakan program rutin yang selalu dijalankan pemerintah. "Tidak (bersifat politis), itu hal rutin saja," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.

    JK mengatakan program ini merupakan tunjangan kinerja yang diberikan kepada masing-masing kementerian yang mempunyai prestasi. Ia pun menegaskan bahwa hal ini tak hanya terjadi saat ini, tapi juga sudah dilakukan sebelumnya.

    Berbeda dengan presiden sebelumnya, Jokowi baru kali ini menaikkan gaji PNS sepanjang pemerintahannya. Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rata-rata hampir setiap tahun terjadi kenaikan gaji PNS dengan jumlah yang bervariasi, mulai 5 persen hingga 20 persen. Sejak 2008 misalnya, tercatat setidaknya terjadi kenaikan hingga delapan kali dan terakhir pada tahun 2015.

    Dari data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, kenaikan gaji yang cukup besar terjadi pada 2008 yang mencapai 20 persen. Lalu SBY kembali mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 15 persen untuk tahun 2009.

    Meski kenaikan gaji sudah dilakukan pemerintah sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, memberi catatan. Belanja pemerintah melonjak di tahun politik ini.

    "Dilihat dari spending yang lain selain gaji, expenditure (pengeluaran) memang banyak meningkat di tahun politik. Termasuk juga di antaranya subsidi dan bantuan pemerintah, seperti bantuan sosial atau bansos," katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu petang, 20 Maret 2019.

    Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati meminta pemerintah transparan dengan beban fiskal akibat kenaikan gaji PNS. Dari sisi pembiayaan, kenaikan gaji pegawai, juga dana lain-lain, seperti bansos, yang gencar dilakukan pada 2019 sejatinya dikhawatirkan akan berimplikasi pada beban belanja. “Karena tiba-tiba ada banyak alokasi anggaran,” katanya.

    Kendati setuju dengan kenaikan gaji PNS, JK juga mengingatkan besarnya belanja modal dan barang yang sebelumnya disebut anggaran pembangunan, terus turun setiap tahunnya. Sekitar 20 tahun lalu, kata dia, hampir separuh anggaran belanja dialokasikan untuk pembangunan, sekarang persentase itu merosot.

    "Sekarang sisanya hanya 20 persen," ujar Jusuf Kalla dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.

    Menurut JK, saat ini anggaran lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja daerah, membayar utang, hingga membayar bunga. Namun ia tidak membeberkan persentase masing-masing jenis belanja tersebut.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR | DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.