Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nasib PPP Setelah Romahurmuziy Terjerat KPK

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019. Ketum PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019. Ketum PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengambil langkah cepat memberhentikan Romahurmuziy dari posisi ketua umum partai. Itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Romy, sapaan Romahurmuziy, sebagai tersangka kasus suap jabatan di Kementerian Agama pada Sabtu, 16 Maret 2019. Peran Romy di PPP kini dialihkan ke Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas ketua umum partai.

Baca: Modus Jual Beli Jabatan di Kemenag yang Menyeret Romahurmuziy

Suharso mengatakan pengurus PPP telah menerima surat pernyataan pengunduran diri Romahurmuziy sebagai ketua umum. "Saudara Romy juga ingin menyatakan mengundurkan diri, meski pun kami telah memberhentikan," kata Suharso di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta, Sabtu, 16 Maret 2019.

Menurut Suharso, adanya pernyataan mengundurkan diri menandakan Romy, sebagai kader partai, tahu persis kesalahannya. Surat tersebut diterima pengurus DPP PPP pada pukul 15.00 WIB ketika mereka sedang mengadakan rapat pembahasan pemberhentian Romy.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa (dua dari kiri), terpilih sebagai Plt. Ketua Umum PPP menggantikan Romahurmuziy atau Romy. Keputusan diambil setelah mengadakan rapat di Kantor DPP PPP, Jakarta, 16 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

Dalam surat pernyataan itu, Romy menuliskan beberapa poin, diantaranya dia menyatakan berhenti secara permanen sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021, terhitung mulai 16 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. Selanjutnya Romy menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses organisasi kepada mekanisme anggaran dasar dan rumah tangga PPP.

Posisi Suharso sebagai Plt hampir dipastikan berlanjut secara definitif sebagai ketua umum. Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengatakan pengukuhan Suharso sebagai Ketua Umum PPP akan dilakukan dalam Musyawarah Kerja Nasional. "Bapak Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum akan dikukuhkan dalam Mukernas yang akan dilaksanakan pada saatnya nanti," kata Amir di tempat yang sama. Pelaksanaan Mukernas akan digelar dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati mengatakan pengisian lowongan jabatan harus mengacu pada ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga partai. Berdasarkan tersebut, wakil ketua umum semestinya menggantikan ketua umum sebagai Plt. Tetapi karena ada pertimbangan Mahkamah Partai dan fatwa Majelis Syariah, maka seluruh wakil ketua umum menyepakati pertimbangan majelis dengan mengangkat Suharso sebagai Plt agar tidak terjadi kekosongan jabatan ketua umum. "Majelis syariah mengusulkan dan meminta kepada Bapak Suharso Monoarfa untuk menjadi Plt Ketua Umum DPP PPP dalam rangka menyelamatkan partai," kata Reni.

Baca juga: Ruang Kerja Disegel, Sekjen Kemenag Ingin Ritme Kerja Lekas Pulih

Menurut Reni, fatwa Majelis Syariah PPP sesuai dengan ketentuan AD/ART Pasal 20 ayat 2 yang menyebut fatwa harus diperhatikan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh anggota, pengurus, dan badan otonom partai. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk tetap berada dalam satu barisan menjaga soliditas dan semangat berjuang bersama PPP. "Dan mengamankan serta memastikan dalam Pemilu 17 April 2019, PPP tetap menjadi pemenang," katanya.

Penunjukan Suharso sebagai Plt juga berangkat dari usulan Ketua Majelis Syariah PPPP Maimun Zubair. "Saya setuju kalau Pak Suharso jadi Plt," kata ulama yang dikenal dengan sapaan Mbah Moen itu di tempat yang sama. Mbah Moen mengatakan, semula para Wakil Ketua Umum PPP lah yang dicalonkan untuk menggantikan Romy. Namun, karena mereka tak sanggup dan ada beberapa yang tidak menghadiri rapat, akhirnya diusulkan lah nama anggota PPP, Suharso Monoarfa.

Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair mengusulkan nama Suharso Monoarfa sebagai pengganti Romahurmuziy alias Romy sebagai Ketua Umum PPP, usai mengikuti rapat di Kantor DPP PPP, Jakarta, 16 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alasan Mbah Moen merekomendasikan nama Suharso adalah karena Suharso dianggap memiliki jabatan tinggi sebagai penasihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Mbah Moen berharap, dengan diusulkannya nama Suharso, pemilu tetap berjalan tenang.

Di sisi lain, kasus Romy juga menjadi keprihatinan PPP kubu Muktamar Jakarta. Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengaku prihatin atas tertangkapnya Romy. Dia mengatakan kejadian itu merupakan musibah yang mencoreng nama baik dan marwah partai berlambang kabah tersebut. Apalagi, kata dia, PPP adalah partai yang berasaskan ajaran Islam dalam berpolitik. "Yang tercoreng nama baiknya bukan hanya saudara Romahurmuziy namun juga PPP secara organisasi," kata dia.

Humphrey lantas menyinggung perpecahan di internal PPP yang terjadi selama ini. Menurut dia, peristiwa yang menyeret Romy itu sekaligus menjadi peringatan agar partai introspeksi diri dan kembali bersatu. "Kejadian musibah ini teguran Allah agar PPP introspeksi dan berakhklak karimah, serta menjauhi perpecahan yang berlangsung cukup lama. Saatnya kita menyatukan diri," ujarnya.

PPP pecah menjadi dua kubu sejak 2014. Kubu Muktamar Jakarta memilih Djan Faridz sebagai ketua umum, sedangkan Muktamar Surabaya memenangkan Romy. Namun, Romy-lah yang mengantongi surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM.

Djan Faridz kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri. Menang hingga tingkat kasasi, Djan akhirnya kalah saat kubu Romy melakukan peninjauan kembali di MA. Meski begitu, perpecahan berlanjut. November lalu, Djan mundur dari jabatan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta dan digantikan Humphrey Djemat.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarif Chaniago mengatakan kasus Romy bisa mempengaruhi elektabilitas PPP dalam pemilu 2019. Kasus ini dianggap bisa memberatkan upaya PPP untuk lolos ambang batas parlemen (parliementary threshold) 4 persen.

"PPP ini kan partai Islam, segmen pemilihnya adalah umat Islam, bagaimana ceritanya partai representasi umat Islam tapi korup. Yang terjerat kasus hukum nggak tanggung-tanggung yaitu ketua umum, tokoh sentral partai," ujar Pangi, Sabtu, 16 Maret 2019. "Bahkan ekstreamnya PPP bisa berpotensi tak lolos ambang batas karena citra partai yang sentimennya negatif," kata Pangi.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani masih berharap yang terbaik untuk partainya pasca kasus Romy. "Apakah peristiwa ini memengaruhi elektabilitas kami? PPP berharap tidak," ujar Arsul, Sabtu, 16 Maret 2019.

Baca: Aksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat

Dia mengatakan, para kader PPP akan terus berjuang meyakinkan masyarakat bahwa kasus Romy hanyalah sebuah musibah. "Insya Allah bisa dijelaskan masyarakat bahwa tidak ada kebijakan partai melanggar hukum," katanya.

FRISKI RIANA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADHYATAMA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Pengamat: Sebaiknya Fokus Lolos Pileg

1 hari lalu

Adi Prayitno. ANTARA
PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Pengamat: Sebaiknya Fokus Lolos Pileg

Pengamat menyebut, PPP memang sebaiknya fokus untuk lolos di Pemilihan Legislatif daripada terlibat mengajukan hak angket.


PPP soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Belum Ada Instruksi Apapun

2 hari lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
PPP soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Belum Ada Instruksi Apapun

PPP masih gamang untuk menentukan sikap soal hak angket. Namun, optimistis lolos ke Senayan.


Dua Kali Sandiaga Uno Beri Sinyal PPP Ingin Terlibat di Pemerintahan ke Depan, Tapi...

4 hari lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dua Kali Sandiaga Uno Beri Sinyal PPP Ingin Terlibat di Pemerintahan ke Depan, Tapi...

Teranyar Sandiaga Uno menyebut PPP sebagai partai warisan ulama mereka ingin terlibat dalam berkontribusi wujudkan Indonesia Emas 2045.


Usai Bertemu Jokowi, Sandiaga Uno Bilang PPP Ingin Ikut Mewarnai Pemerintahan Ke Depan

5 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno usai nyoblos di TPS 001 Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bersama keluarganya. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Usai Bertemu Jokowi, Sandiaga Uno Bilang PPP Ingin Ikut Mewarnai Pemerintahan Ke Depan

Sandiaga Uno menyebut PPP sebagai partai warisan ulama mereka ingin terlibat dalam berkontribusi wujudkan Indonesia Emas 2045.


50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

6 hari lalu

Calon pimpinan (capim) KPK Sujanarko menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

Eks Direktur KPK Sujanarko sebut soal tantangan hak angket yang diusulkannya bersama 49 tokoh lain dalam surat yang ditujukan ke Megawati dan lainnya


Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

6 hari lalu

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) disaksikan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua kiri), Sekjen PSI Raja Juli Antoni (kiri) dan jajaran pengurus mengangkat koin bersimbol PSI pada puncak perayaan HUT ke-9 PSI di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 9 Desember 2023. Kegiatan yang diikuti ribuan simpatisan PSI se-Jawa Tengah tersebut mengusung tema Dendang Sayang PSI Menang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

KPU DKI mengumumkan perolehan suara dalam Pileg DPRD DKI di Pemilu 2024. PSI menempati urutan ke-7 melampaui PAN, Demokrat, dan PPP.


PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Ada Tawaran Kursi Menteri?

8 hari lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Ada Tawaran Kursi Menteri?

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak ikut interupsi mengajukan hak angket pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pekan lalu. Mengapa?


Alasan Novel Baswedan Ikut Dukung Surat Desak Parpol Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024: Harus Diperiksa Tuntas

8 hari lalu

Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Peserta aksi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini dinilai memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA/M Risyal Hidayat
Alasan Novel Baswedan Ikut Dukung Surat Desak Parpol Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024: Harus Diperiksa Tuntas

Eks penyidik KPK Novel Baswedan, satu dari 50 tokoh yang mengirimkan surat kepada partai politik untuk mendesak digulirkannya hak angket Pemilu 2024.


Hasto PDIP Klaim PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket

9 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hasto PDIP Klaim PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket

Sekjen PDIP mengatakan PPP sudah menyatakan sikap mendukung hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

9 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

KPU menerbitkan surat edaran perpanjangan rekapitulasi suara karena pertimbangan kondisi force majeure.