Mau Tahu Hasil Survei yang Kredibel? Ini Kiatnya Versi Persepi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk. TEMPO/Rezki

    Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk. TEMPO/Rezki

    TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pemilihan presiden 2019, lembaga-lembaga sigi mengeluarkan hasil survei mengenai elektabilitas dua pasangan calon presiden, Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo – Sandiaga Uno. Hasil sigi antar lembaga survei mengenai elektabilitas itu umumnya berbeda, namun tak terpaut jauh. Perbedaan angka elektabilitas kerap menuai kontroversi bahkan dicurigai ada kedekatan dengan salah satu kubu calon presiden.

    Sigi lembaga survei Indomatrik, misalnya, menyatakan elektabilitas pasangan Joko Widodo - Ma’ruf Amin dengan Prabowo – Sandiaga hanya terpaut sekitar 4 persen. Hasil ini menuai kontroversi karena dalam hasil lembaga survei lainnya, rata-rata selisih angka elektabilitas Jokowi dan Prabowo sebesar 20 persen dengan keunggulan Jokowi.

    Selain hasil yang berbeda, Direktur Eksekutif Indomatrik, Husin Yazid juga menjadi sorotan. Husin diketahui pernah menjadi Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

    Baca: Indomatrik Bantah Dibiayai BPN Prabowo - Sandi untuk Survei

    Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyatakan lembaga itu pernah melakukan kesalahan fatal pada hitung cepat pemilihan presiden 2014. “Publik perlu tahu, fatal betul yang 2014 itu,” kata Anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk kepada Tempo, Sabtu, 16 Februari 2019.

    Hamdi menuturkan pada pilpres 2014, banyak lembaga survei anggota Persepi melakukan hitung cepat. Namun, ada dua lembaga yang hasilnya berbeda yakni Puskaptis dan Jaringan Suara Indonesia. Puskaptis dan JSI menyatakan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Radjasa mendapatkan suara lebih banyak ketimbang Joko Widodo - Jusuf Kalla. Sedangkan mayoritas lembaga survei lainnya menyatakan Jokowi - Jusuf Kalla unggul.

    Persepi kemudian berinisiatif mengaudit perbedaan hasil hitung cepat itu. “Supaya soalnya menjadi jelas.” Hamdi mengatakan saat itu Persepi meminta seluruh anggotanya mempertanggungjawabkan hasil hitung cepat di depan dewan etik. Dewan etik menguliti mulai dari metode sampling, hingga pengumpulan data. Hamdi mengatakan hampir semua lembaga survei datang. Hanya JSI dan Puskaptif yang emoh diaudit.

    Hamdi Muluk berbagi kepada Tempo tentang cara untuk memahami hasil survei yang kredibel dan dapat dipercaya. Berikut lima cara memahami lembaga survei kredibel versi Persepi:

    1. Institusi kredibel

    Lihat apakah institusi di belakangnya juga merupakan institusi yang kredibel. Hal ini dapat dijadikan patokan karena institusi besar yang kredibel, tidak akan merusak reputasi mereka dengan merilis hasil survei yang menyesatkan.

    "Jelas sebuah lembaga yang besar tidak mungkin melakukan perbuatan tercela," ujar Hamdi kepada Tempo, Ahad, 17 Februari 2019. Perbuatan tercela itu seperti menyesatkan informasi, mengaburkan fakta, mengaburkan opini, menerima order-orderan politik murahan. “Itu taruhan dari sebuah lembaga besar yang kredibel.”

    1. Kompetensi peneliti

    Institusi kredibel juga akan memperhatikan kompetensi para penelitinya. Setidaknya para peneliti akan diseleksi baik dari segi keilmuan, kompetensi, dan lulusan institusi mana. Hamdi percaya orang dengan almamater institusi besar tidak akan menyalahgunakan ilmunya. "Dokter dari Harvard misalnya, apa dia akan menyalahgunakan ilmunya? Ini juga jadi patokan bagi saya."

    Baca: Lembaga Survei Indomatrik Bukan Anggota Persepi

    1. Tergabung dalam asosiasi

    Seperti halnya dokter, advokat, atau jurnalis, lembaga survei, menurut Hamdi perlu tergabung dalam sebuah asosiasi. Tujuannya adalah agar ada fungsi kontrol dari asosiasi agar lembaga itu tetap kredibel di mata masyarakat. Selain itu juga ada fungsi kontrol diri sendiri dari kekeliruan.

    Hamdi mengakui lembaga survei hingga saat ini belum diatur dalam undang-undang. Tetapi ia menekankan tetap perlu ada kesadaran di antara komunitas penyelenggara survei itu berhimpun. Untuk itu pula dibentuk dewan etik karena asosiasi yang berhak untuk mengaudit lembaga survei yang menjadi anggotanya. "Tetapi kalau tidak tergabung dalam persatuan, itu tidak ada kewajiban kami audit."

    1. Telusuri Reputasi

    Masyarakat perlu kritis dan aktif menelusuri reputasi dan rekam jejak lembaga survei. Reputasi ini penting, untuk melihat apakah semua produk-produknya sesuai dengan kaidah akademik, sehingga layak dipercaya.

    1. Metodologi

    Cek metode yang digunakan. Lembaga survei, ujar Hamdi, harus jujur terhadap metode yang digunakan. Berapa sampel yang diambil, bagaimana prosedur pengambilan sampel, dan berapa margin error yang bisa ditoleransi.

    Simak: Husin Yazid Sebut Puskaptis dan Indomatrik Lembaga yang Berbeda

    Hamdi mengimbau masyarakat agar tidak terkecoh dengan jumlah sampel besar. Ia mengatakan para ilmuwan sudah menetapkan 1.200 merupakan sampel yang sudah mumpuni dalam sebuah penelitian jajak pendapat. Lebih dari itu, kata dia, hanya akan berefek pada penurunan jumlah margin of error, itu pun tidak signifikan.

    Metode pengambilan sampel adalah hal penting. Pengambilan sampel harus dilakukan secara random atau acak. Apabila pengambilannya bias, atau dalam konteks pemilu, sampel diambil dari basis pemilih paslon tertentu tentu hasilnya pun akan bias.

    1. Cek Hasil Lembaga Survei lain

    Penting membandingkan hasil survei satu lembaga, dengan lembaga lainnya. Bila ada beberapa lembaga survei dengan kredibilitas baik telah menyatakan hasilnya dan tidak jauh berbeda. Kemudian muncul satu, dua lembaga dengan hasil yang sangat kontras, menjadi wajar bila lembaga 'nyeleneh' ini dikritisi.

    "Kalau ada empat sampai enam lembaga yang sudah punya rekam jejak bagus mengatakan hasilnya begini, lalu tiba-tiba satu lembaga hasilnya nyeleneh, setelah kita telusuri rekam jejaknya, siapa orang di belakangnya, dan hasilnya tidak jelas, wajar dong dikritisi dengan keras," ujar Hamdi.

    FIKRI ARIGI | M. ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.