Tiga Bulan Lagi Beroperasi, 'Karpet Merah' Untuk MRT Jakarta

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemani Direktur Utama PT MRT Jakarta Willam Sibandar mengumumkan nama baru kereta MRT Ratangga, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Lani Diana

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemani Direktur Utama PT MRT Jakarta Willam Sibandar mengumumkan nama baru kereta MRT Ratangga, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta dan kota-kota penyangganya didorong segera mengatur ulang trayek angkutan umum masing-masing. Ini demi memuluskan pengoperasian kereta moda raya terpadu (MRT) dan kereta ringan (LRT) awal tahun depan.

    Baca:
    Persiapan MRT Jakarta, Simak Pengalaman Dua Penumpang Ini

    Dorongan datang dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Trayek-trayek angkutan umum yang ada saat ini diminta menyesuaikan agar tidak tumpang-tindih dengan rute LRT dan MRT.

    “Karena trayek angkutan umum saat ini tidak mendukung pengoperasian MRT dan LRT,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono, seperti dikutip dari Koran Tempo, Sabtu 15 Desember 2018.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan uji coba kereta MRT Senin, 10 Desember 2018.

    Baca:
    LRT ke Bogor dan MRT ke Tangerang Selatan Dibangun 2020

    Bambang menerangkan bahwa rute angkutan kota seperti Mikrolet harus melalui jalan-jalan lingkungan atau kawasan permukiman sekaligus menjadi pengumpan untuk bus kota, LRT, dan MRT. “Kalau enggak gitu nanti berantakan.”

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda) Koordinator Wilayah II (membawahi Organda DKI, Banten, Jawa Barat), Safruhan Sinungan, mendukung rencana rerouting trayek angkot. Menurut dia, nantinya angkutan kota akan memasuki kawasan permukiman atau jalan lingkungan agar bisa langsung menjemput warga pengguna angkutan umum di titik keberangkatan awal.

    Baca:
    Anies Ubah Rencana Depo, MRT Jakarta Menanggung Ini 

    Safruhan menerangkan bahwa angkot akan menjadi pengumpan untuk angkutan umum yang lebih besar, seperti bus Transjakarta. Selanjutnya, bus yang dikelola badan usaha milik pemerintah DKI Jakarta itu yang mengantar penumpang dari angkot menuju stasiun MRT dan LRT.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.