Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman Pertemukan DKI-PT KAI, Berebut Lahan Skybridge Dibantah

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Bagian penghubung antara Stasiun Tanah Abang dengan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 17 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah.
Bagian penghubung antara Stasiun Tanah Abang dengan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 17 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta Teguh P Nugroho mempertemukan Pemprov DKI Jakarta dengan PT KAI pada Jumat, 16 November 2018 soal polemik skybridge.

Pertemuan di kantor Ombudsman RI di Jakarta Selatan tersebut terkait “ribut” proyek skybridge soal lahan. Kedua pihak menegaskan tidak ada rebutan lahan dalam proyek jembatan penyeberangan multifungsi (JPM) atau Skybridge Tanah Abang.

Baca : Efek Skybridge, PT KAI Bicara Mesin Tapping di Stasiun Tanah Abang

Pada pertemuan tersebut Pemprov DKI Jakarta diwakili oleh Irwandi, Wakil Walikota Jakarta Pusat, sedangkan PT KAI diwakili oleh Dadan Rudiansyah, Executive Vice President PT KAI Daop 1 Jakarta. Selain itu, Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoori C. Pinotoan juga hadir dalam pertemuan tersebut.

"Hal-hal yang besar di media tentu di lapangan tidak seperti itu. Masalah aset, tidak ada sengketa di antara kami dan Pemprov," kata Dadan dalam konferensi pers.

Irwandi juga mengatakan hal yang senada. "Tidak ada sengketa aset. Aset ini akan dikerjakan BUMD, aset ini urusan negara," katanya.

Selain itu Yoori juga menekankan bahwa selama ini PT KAI selalu diikutkan dalam pembahasan skybridge dan permintaan-permintaan dari PT KAI selalu dipertimbangkan oleh PD Sarana Jaya. "PT KAI memberikan masukan kepada kami hal-hal yang memang perlu ditambahkan dan diperhatikan seperti fasilitas sosial dan pengamanan," kata Yoori, Jumat 16 November 2018.

Baca:
Dituding Serobot Lahan KAI, Anies: Semuanya Milik Indonesia

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, salah satu fasilitas yang diminta oleh PT KAI adalah toilet umum. "Jangan sampai dengan adanya JPM ini orang-orang yang tidak berkepentingan masuk stasiun untuk bisa menggunakan toilet jadi kita harus menyiapkan toilet sendiri," kata Yoori pada Selasa 13 November 2018.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho, Executive Vice President Daop 1 Jakarta Dadan Rudiansyah, dan Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan dalam jumpa pers soal Skybridge di gedung Ombudsman, Jumat, 16 November 2018. Tempo/M Yusuf Manurung 

Skybridge dipastikan akan rampung pada tanggal 23 November 2018 tetapi pedagang kaki lima (PKL) masih belum dapat memanfaatkan fasilitas skybridge karena masalah keamanan.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menolak disebut berebut aset lahan Jalan Jatibaru Raya dengan Pemerintah DKI Jakarta. Lahan yang dimaksud menjadi tempat pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (skybridge) Tanah Abang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Manajer Senior Humas PT KAI Daerah Operasi 1, Edy Kuswoyo, mengungkapkan bahwa perusahaan negara itu terbuka jika pemerintah DKI ingin mengintegrasikan skybridge dengan Stasiun Tanah Abang. Syaratnya, pemerintah DKI harus memperhatikan aspek fasilitas umum di stasiun itu yang akan terimbas karena adanya  skybridge.

“Agar tidak membebani fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di stasiun,” ujar dia melalui pesan elektronik, seperti dikutip dari Koran Tempo, Kamis 15 November 2018.
Simak juga : Skybridge Telah Tersambung dengan Stasiun Tanah Abang, Tapi

Kabar tentang perebutan aset diembuskan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho. Menurut dia, PT KAI meminta pemerintah DKI membayarkan sejumlah uang karena membangun jembatan di atas aset mereka.

Sedangkan pemerintah DKI menganggap jalan itu milik negara. "Keduanya mengklaim memiliki jalan tersebut dengan dua dasar hukum yang berbeda," kata Teguh ketika mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Karena negosiasi kedua instansi alot, Ombudsman berinisiatif menengahinya.

Edy membantah tuduhan bahwa PT KAI meminta sejumlah uang kepada pemerintah DKI. Menurut dia, stasiun merupakan tempat publik, sehingga proses integrasi dengan jembatan penyeberangan multiguna itu harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan.

Khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, dan kebersihan stasiun. Apalagi, kata dia, saat ini jumlah penumpang kereta di Stasiun Tanah Abang mencapai 130 ribu per hari.

Pada sisi lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya bahwa pihaknya berselisih dengan PT Kereta Api Indonesia soal lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di tanah yang dikatakan sengketa itu, saat ini berdiri jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge Tanah Abang.

Baca juga:
Dishub DKI: Waspada, 305 Titik di DKI Jakarta Rawan Genangan dan Banjir

"Ya seluruhnya adalah milik Republik Indonesia, yang digunakan untuk warga Indonesia. Kami nggak tanya kan yang naik (skybridge) itu KTP-nya DKI atau KTP-nya Banten, kan tidak," ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 13 November 2018. 

Menurut Anies Baswedan, Pemerintah DKI Jakarta dan BUMN memiliki customer yang sama, yakni rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya keduanya memikirkan pembangunan fasilitas untuk rakyat Indonesia. "Untuk kebutuhan administrasi dibagi-bagi tugasnya. Tapi jangan dibikin kompartemen," kata Anies Baswedan terkait polemik skybridge

M JULNIS FIRMANSYAH | GANGSAR PARIKESIT | BISNIS

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa Saja Fasilitas Mudik Gratis Kemenhub 2024?

10 jam lalu

Ilustrasi mudik dengan kereta api. ANTARA/Reno Esnir
Apa Saja Fasilitas Mudik Gratis Kemenhub 2024?

Sambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Kementerian Perhubungan mengadakan program Mudik Gratis Lebaran 2024.


Promo Diskon dan Flash Sale Tiket Kereta untuk Mudik Lebaran, Harga Mulai dari Rp 100.000

2 hari lalu

Porter membantu membawa barang bawaan pemudik yang tiba di Jakarta menggunakan Kereta Cikuray dari Stasiun Garut, di Stasiun Pasar Senen, Selasa, 25 April 2023. KAI Daop 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik Lebaran 2023 terjadi mulai 24-26 April 2023 yang bertepatan dengan berakhirnya masa cuti Lebaran.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Promo Diskon dan Flash Sale Tiket Kereta untuk Mudik Lebaran, Harga Mulai dari Rp 100.000

PT KAI memberikan diskon untuk lebih dari 38 ribu tiket kereta api untuk mudik atau balik Lebaran lewat program Ramadan Festive 2024.


Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan pemangku kebijakan negara tak perlu menggunakan target swasembada produksi beras 100 persen.


Masih Pakai Kuli Panggul, Ombudsman Minta Bulog Adopsi Teknologi untuk Percepat Bongkar Muat

3 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023, dan mengimpor 2 juta ton lagi pada 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Masih Pakai Kuli Panggul, Ombudsman Minta Bulog Adopsi Teknologi untuk Percepat Bongkar Muat

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengkritik pengiriman dan bongkar muat beras impor oleh Bulog yang terbilang lama.


Pro-Kontra Bansos Beras: Jokowi Berniat Setop di Bulan Juni, Ombudsman Minta Dilanjutkan

3 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Pro-Kontra Bansos Beras: Jokowi Berniat Setop di Bulan Juni, Ombudsman Minta Dilanjutkan

Presiden Jokowi menghentikan bansos beras pada Juni karena keterbatasan APBN, namun Ombudsman menilai harus dilanjutkan karena banyak warga miskin.


Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

3 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

Garuda Indonesia dan Citilink menyediakan 42 ribu kursi dengan diskon tiket 75 persen di momentum Idul Fitri 2024 rute penerbangan ke Jakarta.


Ombudsman Kritisi Pemerintah yang Lambat Putuskan Impor Beras: Buatlah Rencana Jangka Panjang

3 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023, dan mengimpor 2 juta ton lagi pada 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Ombudsman Kritisi Pemerintah yang Lambat Putuskan Impor Beras: Buatlah Rencana Jangka Panjang

Ombudsman RI menilai pemerintah terlalu lambat dalam membuat keputusan importasi beras. Selain lambat mengambil keputusan, akhirnya kedatangan barangnya juga telat.


Harga Beras Tinggi, antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman RI

3 hari lalu

Warga antre mendapatkan kupon pembelian beras pada Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu 6 Maret 2024. Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan tiga ton beras SPHP, telur, minyak goreng, terigu, dan sayuran dalam menstabilkan pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Harga Beras Tinggi, antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman RI

Jokowi mengatakan pemerintah dilema antara kepentingan petani dan konsumen dalam menekan harga beras, sementara Ombudsman RI curiga ada penyalahgunaan


Stok Beras SPHP Banyak tapi Harga Masih Tinggi, Ombudsman Duga Ada Dua Faktor Penyebab

3 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Stok Beras SPHP Banyak tapi Harga Masih Tinggi, Ombudsman Duga Ada Dua Faktor Penyebab

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika heran mengapa harga beras di pasar masih mahal, meskipun pemerintah telah menggelontorkan ratusan ribu ton beras untuk SPHP.


Mengapa Banjir Selalu Jadi Problem di Semarang dan Pantura?

3 hari lalu

Sejumlah pengendara menerobos hujan dan banjir di Jalan Majapahit, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 14 Maret 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Pantura, Jawa Tengah bagian tengah dan selatan masih berpotensi dilanda cuaca ekstrem hujan dengan intensitas sedang sampai lebat disertai kilat sekaligus petir akan terjadi hingga Rabu mendatang dan memperingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Mengapa Banjir Selalu Jadi Problem di Semarang dan Pantura?

Banjir selalu menjadi masalah di Indonesia. Namun, mengapa Jawa Tengah, terutama Semarang dan Pantura selalu dilanda banjir saban tahun?