Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Mengendap BUMD Rp 4,4 Triliun, DPRD DKI Bikin Pansus

image-gnews
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kedua kiri) bersama Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Satya Heragandhi (kedua kanan) mendengarkan penjelasan dari tim LRT saat uji coba LRT di Kelapa Gading, Jakarta, Kamis, 14 Juni 2018. LRT fase 1 ditargetkan selesai menjelang pelaksanaan Asian Games 2018. ANTARA/Galih Pradipta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kedua kiri) bersama Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Satya Heragandhi (kedua kanan) mendengarkan penjelasan dari tim LRT saat uji coba LRT di Kelapa Gading, Jakarta, Kamis, 14 Juni 2018. LRT fase 1 ditargetkan selesai menjelang pelaksanaan Asian Games 2018. ANTARA/Galih Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDPRD DKI Jakarta memutuskan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dana mengendap di sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang mencapai Rp 4,4 triliun.

Baca: DPRD DKI Bentuk Pansus Selidiki BUMD, Sekda Lapor Anies Baswedan

Pembentukan pansus suntikan modal BUMD ini digagas setelah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ketahuan merealokasikan dana penyertaan modal daerah (PMD) tanpa sepengetahuan DPRD DKI. Realokasi suntikan modal Rp 650 juta itu juga diduga dilakukan tanpa dasar hukum.

Hal itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran. Dana Rp 650 miliar yang disuntikkan pada 2013 itu digunakan Jakpro untuk sejumlah program lain. Padahal suntikan modal itu dianggarkan untuk mengakuisisi saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Jakarta Propertindo tidak bisa membeli saham operator air itu karena ada gugatan dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Suntikan modal tersebut lantas dipakai perusahaan daerah itu untuk program lain.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, menuturkan pansus ini dibentuk untuk mengungkap kemungkinan adanya pelanggaran penggunaan PMD yang tak terserap di sejumlah perusahaan daerah. “Pansus itu akan dibentuk dari unsur lintas komisi dan fraksi,” ujar dia di gedung DPRD Jakarta, Kamis 15 November 2018.

Pansus, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, juga bertujuan menyelidiki suntikan modal yang mengendap di sejumlah perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal yang mengendap di sepuluh BUMD DKI mencapai Rp 4,4 triliun. Dari jumlah itu, rencananya sebesar Rp 2,6 triliun akan direalokasikan ke program BUMD lainnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru menyambut rencana pembentukan pansus.

“Biarin aja. Silakan saja diperiksa wong saya juga mau meriksa kok," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 16 November 2018.

Anies menuturkan, ada selisih antara pekerjaan proyek dengan nilai serapan. Inilah yang menjadi masalah dana mengendap BUMD.

Menurut dia, ada pembayaran yang belum ditagihkan kepada Pemerintah DKI sementara proyek sedang berjalan. Misalnya, proyek yang sudah rampung 65 persen, pembayarannya harus mengikuti perkembangan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalaupun ada jeda misalnya 10-15 persen. Jangan pekerjaannya 78 persen serapannya 25 persen," ujar Anies.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto mengakui PMD senilai Rp 650 miliar telah dipakai untuk sejumlah kegiatan. Program yang dibiayai dari penyertaan modal itu antara lain pembangunan power plant berkapasitas 650 megawatt di Marunda, Jakarta Utara, pembelian saham di PT Food Station Tjipinang Jaya, dan pembelian saham PT Cinere Serpong Jaya.

Dana itu juga digunakan untuk tambahan investasi di PT Jakarta Tollroad Development, di PT Jakarta Akses Tol Priok, pengembangan kawasan berorientasi transit  LRT, pembangunan intermediate treatment facility (ITF) hingga pengadaan lahan.

DPRD DKI meminta Jakpro mengembalikan penyertaan modal Rp 650 miliar termasuk bunganya. “Harus diganti oleh Jakarta Propertindo karena sudah diputuskan dalam APBD 2018,” kata Triwisaksana.

Dwi menyanggupi pengembalian dana Rp 650 miliar itu ke kas daerah. Pengembalian suntikan modal itu akan diambil dari dana operasional perusahaan daerah itu.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah tidak mempersoalkan rencana pansus yang akan dibuat DPRD DKI. Menurut dia, pembentukan pansus merupakan hak Dewan. “Pansus bukan sesuatu yang haram,” ujar dia.

Baca: Ini 5 Isu Polemik Panas Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Jakarta, Yurianto, mengatakan realokasi penyertaan modal yang belum terpakai bisa dilakukan atas dasar kajian terbaru. Apalagi realokasi itu akan dilakukan untuk BUMD yang sama. “Kami mengusulkan realokasi tetap dapat dilaksanakan dengan proposal yang akan disusulkan ke DPRD,” ujar dia.

JULNIS FIRMANSYAH
 

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

3 jam lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

1 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan rekapitulasi suara Pilpres 2024 di 32 provinsi. Pasangan Anies-Muhaimin unggul di Aceh dan Sumtera Barat.


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


Ditanya Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024, Anies Singgung Intervensi Negara

3 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Ditanya Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024, Anies Singgung Intervensi Negara

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya menang di dua dari 29 provinsi yang telah merampung rekapitulasi suara Pilpres 2024.


Bekal PKS Menghadapi Pilkada Jakarta

3 hari lalu

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan (tengah) didampingi Presiden Partai PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat memberikan pidato politik pada kampanye terbuka di Lapangan Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024. Dalam pidatonya Anies meminta agar semua masyarakat yang ingin perubahan untuk memilih pasangan AMIN. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bekal PKS Menghadapi Pilkada Jakarta

PKS dinilai memiliki peluang besar kembali menang di Pilkada Jakarta. Nama Anies, menguat menjadi kandidat yang bakal diusung PKS.


Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

3 hari lalu

Anies Baswedan saat melayat ke kediaman almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Mustafa Center, Jalan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

Anies Baswedan menanggapi Luhut soal pengkritik pemerintah. Menurut Anies, kritik seharusnya jadi proses pembelajaran dan bagian dari demokrasi.


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.


Anies Baswedan Berharap RUU DKJ Selesaikan Problem di Jakarta

3 hari lalu

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) saat takziah meninggalnya almarhum Habib Hasan Bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Musthofa Center, Depok, Jawa Barat, Rabu, 13 Maret 2024. Ulama yang juga pimpinan Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan Bin Jafar Assegaf meninggal dunia setelah beribadah shalat duha pada pukul 09.01 WIB di Depok Jabar. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Anies Baswedan Berharap RUU DKJ Selesaikan Problem di Jakarta

Anies Baswedan menekankan yang terpenting dari RUU DKJ adalah dapat menyelesaikan problematika yang ada di kawasan tersebut.