Jusuf Kalla, Revolusi Industri 4.0, dan Tes CPNS 2018

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT  Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tantangan terpenting untuk menghadapi revolusi industri 4.0 adalah  meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    Baca juga: Jusuf Kalla Soroti Beda AS dan Cina Hadapi Revolusi Industri 4.0

    "Dengan kelebihan penduduk seperti ini, maka tidak semua bisa diharapkan dengan mesin karena investasi masih mahal, pemeliharaan mahal. Oleh karena itu yang penting saat ini skill sumber daya manusia," kata Kalla dalam Tempo Economic Briefing di Ballroom II The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 15 November 2018.

    Menurut Kalla, kemampuan sumber daya manusia Indonesia saat ini masih menjadi kendala. Dia mencontohkan soal tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Berdasarkan laporan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin pagi ini, pelamar yang lolos tes seleksi kemampuan dasar (SKD) CPNS masih minim.

    Kalla mengatakan ada 1,8 juta peserta seleksi CPNS dari total empat juta pelamar. Namun berdasarkan laporan Menteri Pendayagunaan Apartur Negraa dan Reformasi Birokrasi, hanya sekitar 8 persen atau 100 ribu orang peserta yang lolos tes SKD. Padahal pemerintah membutuhkan 200 ribu orang.

    Menurut Kalla, peserta dari Pulau Jawa cenderung lebih banyak lolos. "Artinya, tingkat pendidikan kita mengalami gap yang besar antara Jawa dan luar Jawa," kata dia.

    JK menuturkan pemerintah telah berusaha untuk menyamakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Namun upaya tersebut masih belum maksimal jika dilihat dari hasil seleksi SKD CPNS 2018.

    Dalam tes CPNS 2017, kondisi yang sama juga terjadi. Menteri PAN RB sebelumnya Asman Abnur mengatakan jumlah peserta yang lolos seleksi administrasi di Jawa rata-rata lebih dari 20 persen. Sementara total peserta yang lolos di luar Pulau Jawa tak sampai 5 persen. Kesenjangan pendidikan di kedua wilayah menjadi sebabnya.

    Kalla mengatakan revolusi industri 4.0 dengan teknologi yang maju tidak mungkin dihalangi. Karena itu Indonesia perlu masuk dan bersaing di dalamnya. Menurut dia, persaingan tersebut tidak mudah, tidak murah, dan tidak cepat, karena butuh waktu belajar.

    Menurut Kalla, yang memiliki kekhawatiran untuk bersaing di revolusi industri 4.0 bukan hanya Indonesia. Negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris pun khawatir.

    Adapun Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyiapkan 10 kebijakan prioritas untuk menghadapi revolusi industry 4.0.  Kebijakan prioritas tersebut diharapkan bisa membuat Indonesia menjadi 10 negara terbaik pada 2030.

    Salah satu dari 10 prioritas kebijakan tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Airlangga, SDM adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0. Salah satu cara meningkatkan kualitas SDM adalah dengan mendesain kembali kurikulum pendidikan menyesuaikan dengan industri 4.0 dan program talent mobility untuk profesional.

    Sedangkan Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk Toriq Hadad mengatakan dalam industry 4.0, warga dunia mengenal internet of things, artificial intelligence, robotic technologi, dan 3D printing. "Dan mau tidak mau, itu juga menghadirkan peluang yang mesti kita manfaatkan," kata Toriq dalam acara yang dihadiri Jusuf Kalla tersebut.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.