Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Tahun Jokowi - JK: Infrastruktur dalam Bayang Janji Kasus HAM

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi menikmati pemandangan Teluk Youtefa ketika meninjau proyek pembangunan Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua, Kamis (12/4). Kemesraan pemimpin negara itu tak hanya ditunjukkan saat meninjau jembatan, keduanya bahkan berboncengan dengan motor listrik dalam kunjungan kerja tersebut. Twitter.com/Kemensetnegri
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi menikmati pemandangan Teluk Youtefa ketika meninjau proyek pembangunan Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua, Kamis (12/4). Kemesraan pemimpin negara itu tak hanya ditunjukkan saat meninjau jembatan, keduanya bahkan berboncengan dengan motor listrik dalam kunjungan kerja tersebut. Twitter.com/Kemensetnegri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Empat tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla diwarnai dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Meski demikian, ada sejumlah evaluasi terhadap janji-janji yang pernah dilontarkan duet pasangan ini dalam pemilihan presiden 2014, misalnya soal penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Baca: Ma'ruf Amin: Ada yang Bilang Saya Diperalat Jokowi, Ini Isu Kejam

Pembangunan infrastruktur menjadi agenda yang paling mencolok yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan dampak dari kemajuan infrastruktur itu bukan hanya menghubungkan fisik. "Membangun infrastruktur bukan hanya menghubungkan fisik, tapi batin masyarakat," ujarnya saat ditemui di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Ahad, 21 Oktober 2018.

Moeldoko menjelaskan, koneksivitas batin tersebut adalah terhubungnya masyarakat di daerah-daerah, seperti perbatasan, satu sama lain. Selain itu, Moeldoko mengatakan pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap pemerolehan keadilan dan hak masyarakat, misalnya pemerataan harga yang sama bagi setiap warga Indonesia.

Namun sejumlah janji kampanye hingga kini belum terealisasi, misalnya soal penuntasan kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menilai pemerintahan Jokowi-JK gagal memenuhi janji mengenai HAM selama empat tahun memimpin.

Koordinator KontraS Yati Andriani berujar, dari 17 program prioritas HAM dalam Nawacita, KontraS mencatat enam komitmen gagal dipenuhi dan 11 komitmen dipenuhi tapi tidak sepenuhnya. "Secara umum, tidak ada satu pun komitmen atau janji HAM Jokowi yang dipenuhi secara utuh," ujarnya di kantor KontraS, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018.

Baca: 4 Tahun Jokowi - JK, Luhut: Ada Kurang, Tapi Semua On Track

Yati menuturkan, dalam Nawacita, program HAM yang dipenuhi sebagian komitmennya terjadi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun enam janji HAM Jokowi-JK yang gagal dipenuhi antara lain memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terkait dengan anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, janji dalam Nawacita yang gagal dipenuhi adalah menyelesaikan secara berkeadilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 65.

Alasan janji itu dinilai gagal karena beberapa hal. "Pemerintah melalui Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) mendorong penyelesaian melalui rekonsiliasi melalui pembentukan dewan kerukunan nasional," ucap Yati.

Namun, kata Yati, janji itu direduksi dengan Rencana Aksi Nomor 45 dalam RANHAM sehingga berbunyi optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. "Bayangkan dari 2002 sampai 2018, bahkan 2019, target pelanggaran HAM berat masa lalu hanya koordinasi antarlembaga. Ini kan mundur seribu langkah," tuturnya.

Baca: Ketika Kaesang Pangarep Unggah Keluarga Jokowi dalam Khong Guan

Moeldoko mengatakan penyelesaian pelanggaran hukum dan HAM masa lalu membutuhkan waktu karena harus mengurai kembali peristiwa tersebut dengan baik. Dalam penyelesainnya, kata Moeldoko, Jokowi sudah mengundang korban dan aktivis HAM ke Istana.

Selain itu, Moeldoko mengatakan pemerintahan masih terus berupaya menuntaskan persoalan HAM masa lalu. "Intinya, pemerintah belum menghentikan. Bahwa proses itu membutuhkan waktu, iya," ujarnya.

AHMAD FAIZ | TAUFIQ SIDDIQ | FRISKI RIANA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Berpesan kepada Prabowo Agar Hati-hati Menjaga APBN saat Membuat Program

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Berpesan kepada Prabowo Agar Hati-hati Menjaga APBN saat Membuat Program

Sri Mulyani menjelaskan beberapa asumsi makro yang telah disepakati pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5 persen.


Menkopolhukam Sebut Satgas Lakukan 3 Langkah Berantas Judi Online, Apa Saja?

1 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kanan) berbincang dengan Menkominfo Budi Ari Setiadi saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menkopolhukam Sebut Satgas Lakukan 3 Langkah Berantas Judi Online, Apa Saja?

Hadi Tjahjanto mengatakan rata-rata transaksi judi online kalangan menengah atas capai Rp 40 miliar.


Airlangga Bilang Tak Lapor Jokowi soal Persamuhan Prabowo dan Koalisi

1 jam lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Anis Matta, dan Erick Thohir di kediamannya. Para tokoh ini diketahui sebagai  pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, dan juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Instagram/Prabowo
Airlangga Bilang Tak Lapor Jokowi soal Persamuhan Prabowo dan Koalisi

Prabowo dan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju bertemu di kantor Kementerian Pertahanan.


Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

2 jam lalu

Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Harno Trimadi menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

Nama Wahyu Purwanto, kerabat Jokowi itu muncul di salinan putusan tersangka korupsi DJKA, Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian.


Presiden Jokowi Cawe-cawe Soal Kratom Mengandung Narkotika atau Tidak, Tanaman Apa Ini?

2 jam lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Presiden Jokowi Cawe-cawe Soal Kratom Mengandung Narkotika atau Tidak, Tanaman Apa Ini?

Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian Kesehatan, BRIN dan BPOM meneliti lebih mendalam tentang manfaat tanaman kratom


Terkini Bisnis: Jokowi Bahas Rupiah dengan Sri Mulyani dan Gubernur BI, Profil Komisaris BSI Felicitas Tallulembang

4 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Terkini Bisnis: Jokowi Bahas Rupiah dengan Sri Mulyani dan Gubernur BI, Profil Komisaris BSI Felicitas Tallulembang

Presiden Jokowi memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas rupiah.


Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Airlangga: Perekonomian AS Sedang Membaik

5 jam lalu

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 23 Oktober 2023. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Airlangga: Perekonomian AS Sedang Membaik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto irit bicara saat ditanyai ihwal pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.


Seloroh Susi Pudjiastuti Saat Ditanya Maju di Pilkada Jabar: Urus Anak-Cucu hingga Sampah

5 jam lalu

Susi Pudjiastuti (Instagram/@susipudjiastuti115)
Seloroh Susi Pudjiastuti Saat Ditanya Maju di Pilkada Jabar: Urus Anak-Cucu hingga Sampah

Susi Pudjiastuti mengirim pesan singkat dengan emoji tertawa saat ditanya soal peluangnya maju di Pilkada Jabar.


Rupiah Terus Melemah, Jokowi Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI

5 jam lalu

Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) - Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memberikan keterangan usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 20 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Rupiah Terus Melemah, Jokowi Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI

Presiden Jokowi mengumpulkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Istana di tengah kurs rupiah yang terus melemah.


Jokowi dan Prabowo Mangkir di Sidang PTUN soal Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Bintang Empat

6 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas dan Paian Siahaan, ayah korban penghilangan paksa 1997-1998 usai menghadiri sidang gugatan terhadap Presiden Joko Widodo di PTUN Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
Jokowi dan Prabowo Mangkir di Sidang PTUN soal Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Bintang Empat

Gugatan terhadap Jokowi ini teregister di PTUN Jakarta sejak 28 Mei 2024, dengan perkara Nomor 186/G/2024/PTUN.JKT.