Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Dimeriahkan Keragaman Busana Adat

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Dua calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto menyapa hadirin dalam deklarasi kampanye damai di halaman tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. Dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tampil kompak mengenakan pakaian adat. REUTERS/Darren Whiteside
Dua calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto menyapa hadirin dalam deklarasi kampanye damai di halaman tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. Dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tampil kompak mengenakan pakaian adat. REUTERS/Darren Whiteside
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu dan Pilpres 2019 di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. Selain diisi dengan deklarasi dan karnaval, acara tersebut dimeriahkan dengan penggunaan baju adat oleh setiap peserta, termasuk pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca: Jokowi dan Prabowo Ikrarkan 3 Janji Kampanye Damai Pilpres 2019

Jokowi memakai pakaian adat Provinsi Bali, sedangkan Ma'ruf Amin tetap dengan gaya khasnya, yakni mengenakan setelan jas lengkap dengan peci hitam dan sarung. Adapun Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kompak mengenakan pakaian adat Jawa. Perbedaan keduanya adalah Prabowo mengenakan blangkon, sedangkan Sandi memilih kopiah hitam.

Dalam acara karnaval ini, hadir para petinggi partai politik pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tampak Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) yang mengenakan pakaian Gatot Kaca. Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengenakan pakaian adat Palembang.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memilih pakaian adat Palembang. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengenakan pakaian adat Melayu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan hadir dengan pakaian adat Betawi.

Acara deklarasi ini turut dihadiri belasan partai politik peserta Pemilu 2019. Mereka melakukan karnaval dengan menggelar arak-arakan dari Lapangan Silang Monas sampai kawasan Patung Kuda.

Baca: Jokowi Kenakan Pakaian Adat Bali, Prabowo Pakai Surjan Jawa

Keinginan melaksanakan kampanye damai selama proses pelaksanaan Pemilu 2019 dilakukan dengan pengucapan ikrar. Pembacaan ikrar dipimpin Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. Selain oleh pasangan capres-cawapres, pembacaan ikrar diikuti pimpinan partai politik peserta pemilu dan perwakilan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Ikrar tersebut berisi tiga poin. Satu, berjanji mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan), dan politik uang. Tiga, melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setelah membaca ikrar, para peserta pemilu bersama-sama melepas burung merpati dan menandatangani prasasti deklarasi kampanye damai.

“Tema yang diangkat dalam kegiatan kali ini adalah kampanye anti-sara dan hoax untuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat,” kata Arief. Menurut dia, kegiatan ini bertujuan meneguhkan komitmen peserta pemilu. Tujuannya, agar dalam proses kampanye Pemilu 2019 nanti, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, dan berjalan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Peserta Deklarasi Kampanye Damai Pilpres 2019 Berpakaian Adat

Arief mengingatkan, selama masa kampanye, peserta pemilu wajib menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Masa kampanye idealnya diisi dengan kegiatan memperkenalkan visi-misi, program, atau citra diri peserta pemilu. “Kegiatan kampanye juga merupakan upaya peserta pemilu untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih agar diharapkan meningkatkan angka partisipasi,” ujarnya.

Namun acara ini diwarnai dengan insiden walkout-nya Ketua Umum Partai Demokrat SBY. Dia protes dan memilih meninggalkan acara karena menganggap ada banyak aturan main yang dilanggar.

"Tadi teman-teman melihat Pak SBY hadir. Tapi, baru kira-kira lima menit tadi ikut defile itu, beliau turun dan walkout meninggalkan barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati awalnya," ucap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Hinca menuturkan salah satu kesepakatan yang dilanggar adalah banyak yang membawa atribut partai. Padahal, kata dia, kesepakatannya adalah hanya sama-sama memakai pakaian adat dan atribut yang disediakan KPU.

Berdasarkan pantauan Tempo di lokasi, partai-partai yang membawa atribut berasal dari partai pendukung pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Selain itu, ada organisasi massa Pro Jokowi (Projo), yang bukan peserta Pemilu 2019, ikut hadir di lokasi dan membawa berbagai atribut dukungan.

Hinca berujar telah melayangkan surat protes kepada Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. "Itu protes kami," tuturnya.

ANDITA RAHMA | AHMAD FAIZ | FIKRI ARIGI | RYAN DWIKY ANGGRIAWAN

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

31 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang saat rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

KPU RI membuka opsi untuk mengumumkan hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024 lebih cepat. Sejumlah tantangan ini masih harus dihadapi KPU hari ini.


Pakar Sarankan KPU Buka Isi Perjanjian dengan Alibaba, Ini Alasannya

32 menit lalu

Sidang sengketa informasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (YAKIN) di Komisi Informasi Pusat alias KIP RI pada Selasa, 5 Maret 2024 di Jakarta. YAKIN menggugat KPU soal keterbukaan informasi data Pemilu. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pakar Sarankan KPU Buka Isi Perjanjian dengan Alibaba, Ini Alasannya

Pemohon juga meminta rincian layanan Alibaba Cloud yang digunakan oleh KPU.


H-1 Penetapan Suara Nasional, KPU Belum Sahkan 4 Provinsi

1 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
H-1 Penetapan Suara Nasional, KPU Belum Sahkan 4 Provinsi

Empat provinsi tercatat belum melakukan rekapitulasi nasional di kantor KPU RI, Jakarta.


Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

1 jam lalu

Saksi dari partai politik mengikuti lanjutan sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

Saksi dari Anies-Muhaimin menyerahkan formulir kejadian khusus yang berisi keberatan saksi pada KPU Jawa Barat sebelum walk out.


KPU Sahkan Rekapitulasi Suara di 34 Provinsi, Prabowo-Gibran Unggul di 32 Provinsi

2 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota KPU membacakan data saat rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Sahkan Rekapitulasi Suara di 34 Provinsi, Prabowo-Gibran Unggul di 32 Provinsi

KPU RI telah mengesahkan rekapitulasi nasional hasil perolehan suara Pilpres 2024 di 34 provinsi.


Begini Alotnya Rekapitulasi Suara di Jawa Barat, KPU dan Saksi Saling Cecar

5 jam lalu

Komisioner memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di Kantor KPU Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. KPU Provinsi Jawa Barat memulai rekapitulasi untuk 27 kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap mencapai 35 juta orang yang ditargetkan selesai pada 10 Maret  mendatang. TEMPO/Prima Mulia
Begini Alotnya Rekapitulasi Suara di Jawa Barat, KPU dan Saksi Saling Cecar

BANDUNG - KPU Jawa Barat menuntaskan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tingkat provinsi Jawa Barat pada Selasa, 19 Maret 2024 sekitar pukul 2.30 WIB. "Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobilalamin rapat pleno terbuka hasil penghitungan pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu serentak tahu 2024 tingkat provinsi Jawa Barat dengan resmi kita tutup," kata Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni, dikutip dari siaran streaming rapat pleno penghitungan suara di kanal Youtube, Minggu, 19 Maret 2024.


Pakar Sebut Informasi Real Count dan Server Pemilu 2024 Harus Bersifat Terbuka

7 jam lalu

Layar menampilkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Sebut Informasi Real Count dan Server Pemilu 2024 Harus Bersifat Terbuka

Pakar telematika Roy Suryo mengatakan data mengenai real count maupun server Pemilu 2024 seharusnya menjadi informasi terbuka.


Idham Holik Sebut Jabar Batal Rekapitulasi Nasional Senin Malam, Ini Sebabnya

10 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Idham Holik Sebut Jabar Batal Rekapitulasi Nasional Senin Malam, Ini Sebabnya

Idham Holik mengatakan KPU Provinsi Jawa Barat batal melakukan rekapitulasi nasional pada Senin malam


Pleno Rekapitulasi Suara KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Papua Barat Daya

11 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu ( Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wpa.
Pleno Rekapitulasi Suara KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Papua Barat Daya

Prabowo-Gibran unggul di Provinsi Papua Barat. Hal ini dibacakan saat rapat pleno rekapitulasi suara Nasional Pemilu 2024.


Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

11 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor DPC PDIP setempat untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak dilantik, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

Seribuan kader PDIP di Sukoharjo, menggeruduk kantor DPC PDIP setelah sebelumnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 18 Maret 2024.