Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Tolak Tambahan Modal, PAM Jaya Tagih Mitra Swasta

Editor

Ali Anwar

image-gnews
PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) operator penyediaan dan pelayanan air minum di wilayah Barat  DKI Jakarta, akan melakukan pekerjaan teknis di Instalasi Pengolahan Air (IPA)  2 Pejompongan, Jakarta Pusat. (dok Palyja)
PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) operator penyediaan dan pelayanan air minum di wilayah Barat DKI Jakarta, akan melakukan pekerjaan teknis di Instalasi Pengolahan Air (IPA) 2 Pejompongan, Jakarta Pusat. (dok Palyja)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya atau PAM Jaya meminta dua mitranya, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra), berinvestasi dalam sejumlah program perusahaan daerah itu. PAM Jaya menagih janji investasi swasta setelah DPRD DKI Jakarta menolak permohonan tambahan penyertaan modal yang mereka ajukan.

Baca juga: Ketua DPRD Tolak Tambah Anggaran PAM Jaya karena Soal Asal Dirut

Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menuturkan bahwa tambahan modal diperlukan antara lain untuk meningkatkan debit air bersih ke tujuh rumah susun sederhana sewa di Ibu Kota. “Itu yang urgent,” ujar Priyatno, Kamis, 20 September 2018. Yang memerlukan tambahan air bersih antara lain rumah susun Pegadungan, Daan Mogot, Rawa Buaya, Muara Baru, Penjaringan, dan Nagrak.

Program lain yang mendesak, menurut Bambang, adalah relokasi jaringan pipa akibat proyek pemerintah. “Kalau pipanya enggak direlokasi, kan pelayanan kami ke pelanggan bisa terputus,” ucapnya. Selain itu, modal tambahan diperlukan untuk pembangunan jaringan pipa distribusi dan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Rabu lalu, Badan Anggaran DPRD DKI menolak permohonan PAM Jaya. Badan Anggaran khawatir tambahan modal itu akan dipakai untuk membiayai program kerja yang sejatinya merupakan kewajiban Palyja dan Aetra.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan penolakan DPRD atas permohonan penyertaan modal itu. Menurut dia, tambahan modal diperlukan PAM Jaya untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat kecil. Apalagi, selama 12 tahun terakhir, tak ada penambahan jaringan pipa air bersih yang signifikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, cakupan layanan air perpipaan di Ibu Kota baru 60 persen dengan 851.155 sambungan. Masyarakat yang belum terlayani PAM Jaya rata-rata harus membeli air bersih Rp 20 ribu per hari. “Kalau ada pipa air, (pengeluarannya) bisa turun. Jadi ini untuk kepentingan warga banyak,” ujar Anies.

Corporate Customer and Communication Manager PT Aetra Air Jakarta Astriena Veracia menjelaskan, Aetra akan berinvestasi sesuai dengan belanja modal yang telah direncanakan. Rencana investasi tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari PAM Jaya. Pada tahun ini, nilai investasi Aetra sekitar Rp 104 miliar.

Baca juga: Priyatno, Dirut PAM Jaya yang Baru Siapkan Tiga Lumbung Air

Corporate Communications and Social Responsibility Division Head Palyja Lydia Astriningworo belum memberikan pernyataan atas sikap PAM Jaya. Dia tak merespons panggilan telepon Tempo hingga tenggat tulisan.

Wakil Ketua Badan Anggaran Triwisaksana sepakat dengan pernyataan Anies Baswedan bahwa peningkatan cakupan layanan air bersih PAM Jaya merupakan hal yang mendesak. Namun mayoritas anggota Badan Anggaran menilai peningkatan layanan air bersih itu merupakan kewajiban Palyja dan Aetra. “Kami khawatir ada tumpang tindih anggaran,” tutur politikus PKS itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

4 hari lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.


Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

8 hari lalu

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

11 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

39 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

46 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

50 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

55 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

4 Maret 2024

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

4 Maret 2024

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.


Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

2 Maret 2024

Polisi menertibkan sekelompok warga Distrik Asotipo, Jayawijaya, yang menganiaya Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Alpius Asso di Gedung DPRD, Wamena, Jumat, 1 Maret 2024. Dok. Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.