Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ijtima Ulama 2 dan Kekhawatiran Agama Jadi Komoditas Politik

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Calon Presiden RI Prabowo Subianto (tengah), saat konferensi pers Sidang Pleno Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu, 16 September 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat
Calon Presiden RI Prabowo Subianto (tengah), saat konferensi pers Sidang Pleno Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu, 16 September 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menggelar Ijtima Ulama 2 pada Ahad, 16 September 2018. Tokoh dan ulama, termasuk Rizieq Shihab yang mengikuti acara itu lewat sambungan video konferensi, sepakat menyatakan dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden Prabowo - Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019.

Baca juga: Ada Penolakan Ijtima Ulama II, Sekjen PAN: Dukungan Ulama Penting

Keputusan Ijtima Ulama 2 ini berbeda dengan keputusan Ijtima Ulama 1, yang merekomendasikan nama calon wakil presiden Prabowo adalah Abdul Somad dan Salim Segaf Al Jufri. Dalam kesempatan Ijtima Ulama 2, Prabowo diminta menjelaskan mengapa tak memilih dua nama yang direkomendasikan tersebut.

Tidak diketahui apa alasan yang diungkapkan Prabowo mengenai alasannya memilih Sandiaga Uno, bukan dua nama yang direkomendasikan tersebut. Namun dalam beberapa kesempatan Prabowo mengatakan tak ingin memecah belah umat karena di kubu Jokowi telah memilih ulama sebagai calon wapres, yaitu Ma'ruf Amin.

Prabowo, seusai penandatanganan pakta integritas, menyampaikan terima kasih dan terharu atas dukungan yang diberikan Ijtima Ulama 2.

"Atas nama Prabowo-Sandiaga mengucapkan terima kasih kepada Ijtima Ulama 2 dari GNPF Ulama atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, atas dukungan yang begitu ikhlas diberikan. Ini sungguh adalah waktu yang mengharukan bagi diri saya. Dan saya sudah berjanji kepada Ijtima, saya akan berbuat yang terbaik, seluruh jiwa dan raga saya persembahkan kepada bangsa dan negara Indonesia," kata Prabowo.

Gelaran ijtima ulama ini sempat disinggung Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia berharap masalah agama tidak dibawa ke dalam urusan politik.

"Bukan enggak ada hubungannya antara agama dan politik. Ada (hubungannya), cuma jangan dibawa ke arah politik yang akhirnya masyarakat menjadi bingung," ujarnya di area tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 16 September 2018.

Mantan panglima TNI ini menyarankan agar para pemuka agama tetap fokus pada kegiatan membimbing umat. Jika terus bermain politik, kata Moeldoko, masyarakat yang akan terkena imbasnya. "Kasihan umat. Mau ke mana nanti," ucapnya.

Menurut Moeldoko, sudah banyak publik figur, yang tadinya aktif di kegiatan agama lalu beralih ke politik, malah ditinggal jemaahnya. Ia berharap hal ini tidak sampai terjadi kepada para tokoh agama yang menggelar Ijtima Ulama 2.

Pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab, membantah tengah memainkan politik transaksional melalui Ijtima Ulama 2.

"Para ulama bukan sedang menjalankan politik transaksional. Dukungan kami ikhlas untuk Prabowo - Sandiaga," tutur Rizieq melalui pesan suara kepada peserta Ijtima Ulama 2, Ahad, 16 September 2018, di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta.

Rizieq mengklaim adanya kesepakatan yang tandatangani dalam Ijtima Ulama 2 murni dilakukan untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Ia juga mengatakan kemenangan yang nanti diperoleh pasangan yang diusungnya merupakan kemenangan berkah.

Baca juga: Ijtima Ulama 2, Begini Kata Sandiaga Soal Janji Pulangkan Rizieq

Kesepakatan untuk mendukung Prabowo - Sandiaga telah ditandatangani para petinggi GNPF dalam Ijtima Ulama 2. Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II Nomor 01/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H tentang Penetapan Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan terbitnya pakta integritas itu, Rizieq meminta pengikutnya menggalang dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden yang diusung.

Pentolan FPI itu mengatakan dukungan ini dilakukan untuk memperjuangkan politik negara yang tunduk akan syariat dan konstitusi. Dia pun emoh bila ada pihak yang menyebut hal ini sebagai transaksi politik.

Bagi Rizieq, yang dilakukan dalam ijtima tersebut merupakan politik identitas. Politik identitas, kata dia, juga pernah dilakukan para pahlawan untuk melawan penjajah. Di antaranya pada masa Teuku Umar, Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro.

"Politik identitas juga pernah dilakukan Sukarno saat menandatangani piagam Jakarta dan Dekrit Presiden 1959," katanya. Rizieq mengklaim ia dan kelompok penggerak 212 juga pernah menggalakkan politik identitas saat pilkada DKI 2017 lalu dalam rangka mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Politik yang dimaksud ini dilakukan untuk menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi. "Agar konstitusi negara dan semua turunan perundang-undangannya selalu terjaga dan terkawal," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Aksi Bela Islam Kapitra Ampera meminta Ijtima Ulama 2 dibatalkan jika isi rekomendasinya tidak mengindahkan rekomendasi Ijtima Ulama I dan malah bermuatan politik praktis.

Baca juga: Prabowo Tandatangani Pakta Integritas Ijtima Ulama II, Ini Isinya

Dari informasi yang diperoleh Kapitra, Ijtima Ulama 2 akan mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres-cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam pilpres 2019.

"Saya minta batalkan Ijtima Ulama 2 kalau cuma mau dukung Prabowo - Sandi dengan kontrak politik. Antum pasti kecewa," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 15 September lalu.

Menurut dia, jika GNPF Ulama berkomitmen pada isi rekomendasi Ijtima Ulama I, seharusnya ulama yang menjadi capres atau cawapres. Namun yang terjadi Sandiaga Uno yang dijadikan bakal cawapres mendampingi Prabowo, padahal Sandi merupakan pengusaha dan politikus.

Pihaknya pun mengaku heran dengan keputusan Ijtima Ulama 2 yang mendukung Prabowo - Sandiaga.

"Ijtima Ulama I merekomendasi cawapresnya Prabowo dari ulama. Tapi ini diabaikan, ijtima dikhianati. Nama Sandi tidak masuk dalam rekomendasi itu. Kalau Ijtima Ulama 2 cuma bela Prabowo dan Sandi, berarti kita cuma terpolarisasi untuk kepentingan politik tertentu. Kembali ke Ijtima Ulama I, bahwa ulama harus jadi wapres," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

AHMAD FAIZ | FRANSISCA CHRISTY | ANTARA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

2 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

9 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

12 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?


Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

17 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Moeldoko minta polemik pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo dihentikan. Ia menyebut tak ada transaksi politik dalam pemberian pangkat itu.


Salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani: Desain Jokowi dan Pesan Untuk Publik

20 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersalaman dengan Ketu KSP Moeldoko menghadiri Sidang Kabinet Paripurna pertamanya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Salah satu agenda sidang membahas persiapan Ramadhan dan Pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani: Desain Jokowi dan Pesan Untuk Publik

Apa pesan di balik salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani?


AHY-Moeldoko Kini Salaman Dulu Diwarnai Cap Jempol Darah, Kader PDIP Pernah Melakukannya

20 hari lalu

Kader Partai Demokrat menempelkan jempolnya pada spanduk di saat kegiatan cap jempol darah Kantor DPD DKI Partai Demokrat, Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. AHY selaku Ketum Partai Demokrat saat ini menyebut KLB Deli Serdang sebagai kongres ilegal. TEMPO/Muhammad Hidayat
AHY-Moeldoko Kini Salaman Dulu Diwarnai Cap Jempol Darah, Kader PDIP Pernah Melakukannya

Aksi cap jempol darah pernah dilakukan kader Demokrat pimpinan AHY melawan Moeldoko Cs. Dulu, PDIP pernah lakukan aksi cap jemol darah.


Kejadian Menarik Sidang Kabinet Jokowi: Salaman AHY-Moeldoko dan Sri Mulyani-Prabowo, Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025

20 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersalaman dengan Ketu KSP Moeldoko menghadiri Sidang Kabinet Paripurna pertamanya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Salah satu agenda sidang membahas persiapan Ramadhan dan Pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Kejadian Menarik Sidang Kabinet Jokowi: Salaman AHY-Moeldoko dan Sri Mulyani-Prabowo, Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025

Ada beberapa kejadian menarik di Sidang Kabinet yang digelar Jokowi pada Senin, 26 Februari 2024, salam-salaman AHY-Moeldoko dan Sri Mulyani-Prabowo.


Kata Pengamat Soal Momen AHY Salaman dengan Moeldoko dan Sri Mulyani Ucapkan Selamat ke Prabowo

21 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersalaman dengan Ketu KSP Moeldoko menghadiri Sidang Kabinet Paripurna pertamanya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Salah satu agenda sidang membahas persiapan Ramadhan dan Pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Pengamat Soal Momen AHY Salaman dengan Moeldoko dan Sri Mulyani Ucapkan Selamat ke Prabowo

Momen AHY bersalaman dengan Moeldoko dan Sri Mulyani ucapkan selamat ke Prabowo menurut Cecep tak lepas dari peran Jokowi.


Herzaky Tanggapi AHY Salaman dengan Moeldoko: Bagi Kami, Dia Not Forgiven and Not Forgotten

21 hari lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Herzaky Tanggapi AHY Salaman dengan Moeldoko: Bagi Kami, Dia Not Forgiven and Not Forgotten

Bagi kader-kader Partai Demokrat, Herzaky menyebut Moeldoko tak termaafkan dan tak terlupakan.


3 Hal Pertemuan AHY dan Moeldoko, Berjabat Tangan dan Tak Canggung

21 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Meteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono salaman sebelum rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
3 Hal Pertemuan AHY dan Moeldoko, Berjabat Tangan dan Tak Canggung

Pertemuan mereka menjadi sorotan publik, karena AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pernah akan dikudeta oleh Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa