Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Dua Kaki Demokrat Dianggap Terkait Karier Politik AHY

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Satuan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berpose dengan pasangan capres - cawapres, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, setelah mendaftar di gedung KPU, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. TEMPO/Subekti
Ketua Satuan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berpose dengan pasangan capres - cawapres, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, setelah mendaftar di gedung KPU, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat berencana memberi dispensasi bagi kader-kadernya yang mendukung pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Langkah Demokrat memberi dispensasi ini dianggap bukan tanpa perhitungan matang terkait karier politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca: Demokrat Cari Formula Agar Tak Dianggap Dua Kaki di Pilpres 2019

Pemberian dispensasi itu pertama kali diungkap Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Dia mengatakan partainya sedang mencari cara agar pemberian dispensasi ini tidak dianggap bermain di dua kaki. Maklum, di atas kertas, Demokrat menjadi salah satu pengusung pasangan Prabowo - Sandiaga Uno.

"Kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki," kata Ferdinand di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. Dia mengatakan, pertimbangan memberi dispensasi itu muncul lantaran tingginya animo kader di sejumlah daerah untuk mendukung Jokowi. Animo itu, kata dia, terlihat dari hasil rapat koordinasi daerah beberapa saat lalu.

Menurut Ferdinand, partai tak ingin para kader di empat provinsi ini kesulitan menghadapi pemilihan legislatif 2019. Dia pun merinci, formula itu di antaranya dengan meminta para kader tak usah bergabung di tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Dua daerah yang akan diberi dispensasi, kata Ferdinand, ialah Papua dan Sulawesi Utara.

Baca: Kata Sandiaga Uno soal Dua Kaki Demokrat di Pilpres 2019

Calon wakil presiden Sandiaga Uno terkesan menyayangkan langkah Demokrat tersebut. Dia mengatakan keputusan dukung-mendukung di dalam pilpres telah disepakati melalui dokumen yang ditandatangani secara resmi di koalisi. "Nah, kebijakan partai masing-masing harusnya sejalan," kata Sandiaga di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Ahad, 9 September 2018.

Apalagi, dia menambahkan, sebenarnya kader partai di daerah, terutama yang menjabat kepala daerah, tak perlu dibawa ke pusaran pilpres. Fokus kepala daerah adalah membangun wilayahnya. Terlibat dalam pusaran pilpres dianggap berpotensi menciderai mandat yang mereka dapatkan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan sikap Partai Demokrat memberikan dispensasi bukan tanpa alasan. Dia menyebut setidaknya adal tiga alasan Demokrat berencana melakukan hal tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama, Demokrat memberi dispensasi karena di daerah tertentu Jokowi mendapatkan dukungan warga setempat. Dia mencontohkan di Provinsi Papua, Jokowi didukung warga karena punya perhatian besar seperti program pembangunan, infrastuktur, serta BBM satu harga. "Jadi kayaknya sulit untuk bisa ditolak oleh tokoh seperti Lukas Enembe," kata Qodari, Senin, 20 September 2018.

Baca: Wasekjen Demokrat Sebut AHY Bakal Jadi Jurkam Prabowo - Sandiaga

Alasan kedua, Qodari berpendapat sebetulnya Demokrat memang tak nyaman dengan proses koalisi yang terjadi dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menurut dia, Demokrat kecewa dengan proses koalisi, namun tak memiliki pilihan lain. "Mau balik ke Jokowi sudah susah, waktunya juga sudah mepet, tetapi dengan Prabowo juga tak happy gitu," ucapnya.

Alasan ketiga, Demokrat dinilai dapat posisi tak strategis walau Prabowo dan Sandiaga menang dalam Pilpres 2019 nanti. Sebab, kata dia, jika Prabowo dan Sandi memang, itu sama saja dengan menutup peluang AHY untuk beberapa pemilu ke depan maju sebagai capres atau cawapres.

"Kalau Prabowo menang 2019, 2024 dia maju lagi, 2029 gantian Sandiaga yang maju. Kalau Sandiaga terpilih 2029, 2034 juga maju lagi. Jadi empat kali pemilu, 20 tahun ke depan, AHY gigit jari," tuturnya.

Menurut Qodari, akan lebih menguntungkan bagi Demokrat dan AHY, bila Jokowi dan Ma'ruf Amin yang menang. Sebab, ucap dia, Jokowi sudah tak punya kesempatan maju kembali, sedangkan Ma'ruf sudah terlalu senior dan bukan kader partai. "Jadi kalau bicara ke depan, rugi besar bagi AHY kalau Prabowo dan Sandi yang menang, sama dengan menutup atau membunuh karier politiknya sendiri," katanya.

SYAFIUL HADI | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gerindra, PKB, dan Demokrat Resmi Berkoalisi di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi

5 jam lalu

Deklarasi koalisi Partai Gerindra, PKB, dan Demokrat dalam Pilkada Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn Cikarang, Rabu. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
Gerindra, PKB, dan Demokrat Resmi Berkoalisi di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi

Koalisi Gerindra, PKB, dan Demokrat belum menyebutkan kandidat yang akan diusung di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi.


Kans Ahmad Luthfi Diusung Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jateng

11 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut melepas Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, pada Rabu, 19 Juni 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas sekitar pukul 15.10 WIB. Foto Sekretariat Presiden
Kans Ahmad Luthfi Diusung Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jateng

Nama Kapolda Jateng Ahmad Luthfi mencuat di internal Koalisi Indonesia Maju. Lantas, bagaimana kansnya?


Soal PKS Ditawari Kursi Cawagub Jakarta, Gerindra-Demokrat-PAN Bilang Begini

12 jam lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Soal PKS Ditawari Kursi Cawagub Jakarta, Gerindra-Demokrat-PAN Bilang Begini

Gerindra-Demokrat-PAN merespons soal PKS ungkap tawaran kursi cawagub di Pilkada Jakarta. Apa kata mereka?


Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

1 hari lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

Pakar politik menilai posisi PKS di Pilgub Jakarta 2024 strategis.


Demokrat Bantah Kabar KIM Tawarkan Posisi Cawagub Jakarta ke PKS

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam rapat Majelis Tinggi Demokrat dj Cikeas, Bogor, Kamis, 31 Agustus 2023. Dokumentasi Demokrat
Demokrat Bantah Kabar KIM Tawarkan Posisi Cawagub Jakarta ke PKS

KIM tetap berusaha menjalin kerja sama Pilkada dengan partai-partai di luar kongsung pengusung Prabowo di Pilpres


Polresta Samarinda Lakukan Ini Jelang PSU di 147 TPS Kaltim

2 hari lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Polresta Samarinda Lakukan Ini Jelang PSU di 147 TPS Kaltim

Polisi menyatakan keamanan dan kelancaran PSU adalah prioritas utama.


Maju di Pilkada Solo, Diah Warih Anjari Jalin Komunikasi dengan Parpol

3 hari lalu

Diah Warih (tiga dari kanan) mendaftar penjaringan internal Partai Gerindra di Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/6/2024). ANTARA/Aris Wasita
Maju di Pilkada Solo, Diah Warih Anjari Jalin Komunikasi dengan Parpol

Demokrat Solo sudah berkomunikasi dengan Diah Warih Anjari untuk membahas berbagai hal, khususnya persiapan Pilkada Solo.


Soal Pengusungan Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng, Partai Demokrat Sebut Mereka Masih Berproses di Internal

5 hari lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Soal Pengusungan Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng, Partai Demokrat Sebut Mereka Masih Berproses di Internal

Partai Demokrat sampai saat ini masih berproses di internal untuk menentukan siapa yang akan mereka usung di Pilgub Jateng.


Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

6 hari lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyapa warga saat jalan sehat di Jalan Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 15 Oktober 2023. Kegiatan yang diikuti oleh ribuan simpatisan dan kader partai dari Koalisi Perubahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

Koalisi partai di Pilpres 2024 ditengarai bakal terulang di Pilkada Jakarta usai Anies mendapatkan dukungan dari DPW PKB Jakarta. Berikut sinyalnya.


Tak Mau Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Demokrat: Tak Terdaftar Dalam Usulan

6 hari lalu

Spanduk bergambar Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpampang di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad, 3 September 2023. Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan kepada bakal Calon Presiden Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipilih sebagai bakal Calon Wakil Presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tak Mau Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Demokrat: Tak Terdaftar Dalam Usulan

Demokrat menyebut nama Anies Baswedan tak masuk daftar yang diusulkan internal partai atau aspirasi masyarakat untuk menjadi calon Gubernur Jakarta.