TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur BI yang baru dilantik, Perry Warjiyo, menyiapkan 4 langkah jangka pendek untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
"Kami akan memprioritaskan kebijakan moneter untuk bisa menstabilkan kurs dengan lebih mengkombinasikan kebijakan suku bunga dan intervensi ganda," kata dia setelah diambil sumpah jabatannya sebagai Gubernur BI di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.
Baca juga: Dolar Nyaris 14.200, DPR Peringatkan Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) mendapat ucapan selamat dari mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kanan) usai pelantikannya di Mahkamah Agung, Jakarta, 24 Mei 2018. ANTARA
Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, nilai tukar rupiah berakhir melemah 67 poin atau 0,47 persen di Rp 14.209 per dolar AS. Posisi tersebut merupakan level terendah sejak Oktober 2015.
Menurut Perry, BI akan lebih responsif dan maju ihwal pengambilan kebijakan suku bunga. Terakhir, Gubernur BI Agus Martowardojo pada akhir masa jabatannya, 18 Mei 2018, menaikkan suku bunga acuan 7-Days Repo Rate sebesar 25 bps. Sehingga suku bunga acuan meningkat dari level 4,25 persen menjadi 4,5 persen.
Langkah kedua yang akan diambil Perry adalah melakukan intervensi ganda dengan mensuplai foreign exchange serta membeli surat berharga negara (SBN) dari pasar sekunder. Hingga saat ini, Perry mengatakan BI sudah membeli sebanyak hampir Rp 50 triliun SBN yang dijual asing.
"Rp 50 triliun itu sejak awal tahun hingga sekarang. Yang paling banyak bulan ini sudah Rp 13 triliun SBN di pasar sekunder," tutur dia.
Ketiga, Perry akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bersama menstabilkan kurs rupiah. Misalnya, lanjut dia, dalam hal lelang SBN, melakukan buy back, serta mendorong pertumbuhan, dan stabilitas keuangan.
Terakhir, dalam waktu dekat ia berencana untuk bertemu dengan kalangan perbankan serta pelaku usaha. Pertemuan itu bertujuan untuk meyakinkan dua kalangan tersebut ihwal pentingnya menjaga stabilitas keuangan dan membentuk persepsi positif dalam kondisi perekonomian saat ini.
"Persepsi ini kan ada beberapa misinformasi sehingga membutuhkan banyak komunikasi, koordinasi, serta pertemuan untuk menyamakannya," ucap Perry.
Mantan Wakil Presiden yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono (kanan) memberikan selamat kepada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) usai pelantikannya di Mahkamah Agung, Jakarta, 24 Mei 2018. ANTARA
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan ada lima tugas Perry sebagai Gubernur BI yang baru. Tugas pertama adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
"Respons BI sebelumnya yang terlambat menyesuaikan bunga acuan harus disikapi oleh Gubernur BI yang baru," ucap Bhima.
Kedua, menjaga inflasi tetap rendah dengan pelbagai bauran kebijakan dan koordinasi lintas stakeholder. Salah satu caranya, memperkuat koordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID). Bhima menjelaskan, pemerintah perlu aktif menjaga pasokan dan harga pangan.
"Sebab, volatile food (inflasi komponen bergejolak) merupakan komponen paling besar inflasi, terutama saat Ramadan dan Lebaran," ujar Bhima.
Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi, tak hanya dengan mengutak-atik instrumen, tapi juga pro-growth policy. Misalnya merelaksasi loan to value. Harapannya, masyarakat membayar murah uang muka kredit rumah dan kendaraan bermotor. Hal itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan di atas 5,1 persen.
Keempat, mempermudah izin pembayaran online financial technology (fintech e-payment). Menurut Bhima, pengusaha fintech harus melewati sebelas kementerian atau lembaga untuk mengurus izin pembukaan usaha e-payment. Bhima menilai Perry harus menyederhanakan prosedur (single window policy) untuk mendorong pertumbuhan fintech.
Kelima, membangun sistem pembayaran yang aman dan efisien. Bhima mengingatkan Perry Warjiyo untuk berhati-hati mengimplementasikan kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). BI telah meluncurkan kartu berlogo GPN pada Kamis, 3 Mei 2018. Perry perlu mengukur kemampuan perusahaan switching guna melindungi data dan keamanan transaksi nasabah bank. "Jangan sampai masyarakat dan bank dipersulit dalam penukaran kartu debit atau kredit lama dengan kartu berlogo GPN," kata Bhima.
LANI WIJAYA
