Reklamasi, Revisi Raperda Zonasi Wilayah Pesisir Segera Rampung

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 28_metro_reklamasitelukjakarta

    28_metro_reklamasitelukjakarta

    TEMPO.CO, Jakarta -Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta hampir merampungkan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang terkait soal reklamasi Teluk Jakarta.

    Kepala Bidang Kelautan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Sri Wahyuni, menuturkan, setelah revisi Raperda Zonasi selesai, pemerintah DKI akan menyerahkan draf tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Otomatis bola pembahasan reklamasi berada di DPRD DKI.

    Menurut Sri, pemerintah DKI menargetkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir bisa disahkan menjadi peraturan daerah pada akhir tahun ini. “Karena sudah masuk prolegda (program legislasi daerah) 2018,” ujar dia, Kamis, 19 April 2018.
    Baca : Reklamasi, Polisi Juga Periksa Menteri LHK Setelah Luhut dan Susi

    Pemerintah Jakarta dan DPRD telah menyepakati pasal-pasal dalam Raperda Zonasi Wilayah Pesisir sejak 2016. Tapi, saat itu, sebagian anggota Dewan meminta agar pengesahan raperda tersebut dilakukan bersamaan dengan Raperda Tata Ruang Pantai Utara Jakarta.

    Nasib kedua Raperda tersebut sempat tak jelas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Komisi D DPRD, M. Sanusi, pada Maret 2016. Sanusi terbukti menerima suap dari Ariesman Widjaja, Direktur Utama PT Agung Podomoro Land, salah satu perusahaan pengembang reklamasi.

    Pada 22 November 2017 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati DPRD agar mengembalikan draf Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Penarikan kedua raperda itu merupakan upaya Anies untuk merealisasi janjinya menghentikan proyek reklamasi. Dewan mengembalikan kedua raperda itu kepada pemerintah DKI pada pertengahan Desember lalu.

    Menurut Sri, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir hasil revisi telah menggunakan peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial pada 2017. Sebelumnya, Dinas hanya menggunakan peta terbitan 2013.

    Sri menjelaskan, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir juga mengakomodasi keberadaan tiga pulau reklamasi yang telanjur dibangun, yaitu Pulau C, D, dan G. Lokasi tiga pulau buatan itu masuk kategori kawasan pemanfaatan umum. “Kami sesuaikan dengan kondisi existing. Barangnya sudah ada,” tuturnya.

    Adapun rencana pembangunan 14 pulau reklamasi lainnya, menurut Sri, harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang itu melarang reklamasi di kawasan konservasi dan alur laut. Raperda Zonasi Wilayah Pesisir juga membagi wilayah laut di Teluk Jakarta menjadi kawasan konservasi, pemanfaatan umum, strategis nasional tertentu, dan alur laut.

    Simak juga : Nelayan Muara Angke Tolak Revisi Tata Ruang Berujung Reklamasi

    Anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mempersoalkan revisi Raperda Zonasi yang berlarut-larut. Menurut dia, pemerintah DKI seharusnya lebih awal merampungkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir agar pemanfaatan ruang laut ada aturannya. “Masak (aturan) zonasi menyesuaikan dengan kondisi existing?” ujar dia.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Kamis 19 April 2018, enggan berkomentar ihwal masuknya tiga pulau reklamasi dalam Raperda Zonasi. “Reklamasi semua di Pak Anies,” ujarnya. Sehari sebelumnya, Sandiaga Uno menyatakan revisi Raperda Zonasi dan Raperda Tata Ruang Pantura akan dipercepat.

    GANGSAR PARIKESIT | IRSYAN HASYIM

    Boks:
    Tarik-Ulur Pembahasan

    Pembahasan kedua raperda juga mandek lantaran pemerintah pusat menghentikan sementara (moratorium) proyek reklamasi Jakarta Utara. Setelah moratorium dicabut, Gubernur Djarot Saiful Hidayat sempat mendorong DPRD membahas lagi kedua raperda itu, tapi kembali terhenti.

    Pada akhir tahun lalu, Gubernur Anies Baswedan menarik kedua raperda dari pembahasan DPRD dengan alasan ingin mengkaji ulang kedua rancangan aturan itu.

    2017

    15 September. Kementerian Lingkungan Hidup mencabut moratorium Pulau C dan D. 
    6 Oktober. Kementerian Lingkungan Hidup mencabut moratorium Pulau G. 
    6 Oktober. Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengirim surat kepada Ketua DPRD dan meminta pembahasan kembali Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Tata Ruang Pantura Jakarta. 
    11 Oktober. Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengundang pimpinan Dewan untuk membahas surat Djarot. 
    15 Oktober. Djarot lengser dari jabatannya. 
    16 Oktober. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. 
    22 November. Anies menyurati Dewan dan menyatakan akan mengkaji ulang kedua raperda. 
    14 Desember. Dewan mengembalikan kedua raperda itu kepada pemerintah DKI.

    2018
    18 April
    Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyatakan revisi draf raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Tata Ruang Pantura (terkait reklamasi) akan dipercepat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.