Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reklamasi, Revisi Raperda Zonasi Wilayah Pesisir Segera Rampung

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
28_metro_reklamasitelukjakarta
28_metro_reklamasitelukjakarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta hampir merampungkan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang terkait soal reklamasi Teluk Jakarta.

Kepala Bidang Kelautan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Sri Wahyuni, menuturkan, setelah revisi Raperda Zonasi selesai, pemerintah DKI akan menyerahkan draf tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Otomatis bola pembahasan reklamasi berada di DPRD DKI.

Menurut Sri, pemerintah DKI menargetkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir bisa disahkan menjadi peraturan daerah pada akhir tahun ini. “Karena sudah masuk prolegda (program legislasi daerah) 2018,” ujar dia, Kamis, 19 April 2018.
Baca : Reklamasi, Polisi Juga Periksa Menteri LHK Setelah Luhut dan Susi

Pemerintah Jakarta dan DPRD telah menyepakati pasal-pasal dalam Raperda Zonasi Wilayah Pesisir sejak 2016. Tapi, saat itu, sebagian anggota Dewan meminta agar pengesahan raperda tersebut dilakukan bersamaan dengan Raperda Tata Ruang Pantai Utara Jakarta.

Nasib kedua Raperda tersebut sempat tak jelas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Komisi D DPRD, M. Sanusi, pada Maret 2016. Sanusi terbukti menerima suap dari Ariesman Widjaja, Direktur Utama PT Agung Podomoro Land, salah satu perusahaan pengembang reklamasi.

Pada 22 November 2017 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati DPRD agar mengembalikan draf Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Penarikan kedua raperda itu merupakan upaya Anies untuk merealisasi janjinya menghentikan proyek reklamasi. Dewan mengembalikan kedua raperda itu kepada pemerintah DKI pada pertengahan Desember lalu.

Menurut Sri, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir hasil revisi telah menggunakan peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial pada 2017. Sebelumnya, Dinas hanya menggunakan peta terbitan 2013.

Sri menjelaskan, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir juga mengakomodasi keberadaan tiga pulau reklamasi yang telanjur dibangun, yaitu Pulau C, D, dan G. Lokasi tiga pulau buatan itu masuk kategori kawasan pemanfaatan umum. “Kami sesuaikan dengan kondisi existing. Barangnya sudah ada,” tuturnya.

Adapun rencana pembangunan 14 pulau reklamasi lainnya, menurut Sri, harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang itu melarang reklamasi di kawasan konservasi dan alur laut. Raperda Zonasi Wilayah Pesisir juga membagi wilayah laut di Teluk Jakarta menjadi kawasan konservasi, pemanfaatan umum, strategis nasional tertentu, dan alur laut.

Simak juga : Nelayan Muara Angke Tolak Revisi Tata Ruang Berujung Reklamasi

Anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mempersoalkan revisi Raperda Zonasi yang berlarut-larut. Menurut dia, pemerintah DKI seharusnya lebih awal merampungkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir agar pemanfaatan ruang laut ada aturannya. “Masak (aturan) zonasi menyesuaikan dengan kondisi existing?” ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Kamis 19 April 2018, enggan berkomentar ihwal masuknya tiga pulau reklamasi dalam Raperda Zonasi. “Reklamasi semua di Pak Anies,” ujarnya. Sehari sebelumnya, Sandiaga Uno menyatakan revisi Raperda Zonasi dan Raperda Tata Ruang Pantura akan dipercepat.

GANGSAR PARIKESIT | IRSYAN HASYIM

Boks:
Tarik-Ulur Pembahasan

Pembahasan kedua raperda juga mandek lantaran pemerintah pusat menghentikan sementara (moratorium) proyek reklamasi Jakarta Utara. Setelah moratorium dicabut, Gubernur Djarot Saiful Hidayat sempat mendorong DPRD membahas lagi kedua raperda itu, tapi kembali terhenti.

Pada akhir tahun lalu, Gubernur Anies Baswedan menarik kedua raperda dari pembahasan DPRD dengan alasan ingin mengkaji ulang kedua rancangan aturan itu.

2017

15 September. Kementerian Lingkungan Hidup mencabut moratorium Pulau C dan D. 
6 Oktober. Kementerian Lingkungan Hidup mencabut moratorium Pulau G. 
6 Oktober. Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengirim surat kepada Ketua DPRD dan meminta pembahasan kembali Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Tata Ruang Pantura Jakarta. 
11 Oktober. Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengundang pimpinan Dewan untuk membahas surat Djarot. 
15 Oktober. Djarot lengser dari jabatannya. 
16 Oktober. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. 
22 November. Anies menyurati Dewan dan menyatakan akan mengkaji ulang kedua raperda. 
14 Desember. Dewan mengembalikan kedua raperda itu kepada pemerintah DKI.

2018
18 April
Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyatakan revisi draf raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Tata Ruang Pantura (terkait reklamasi) akan dipercepat.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Barang Impor Bawaan Penumpang Dibatasi, Sandiaga Uno: Belanja di Indonesia Saja

8 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Barang Impor Bawaan Penumpang Dibatasi, Sandiaga Uno: Belanja di Indonesia Saja

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno tanggapi pembatasan barang impor bawaan penumpang.


Bali Raih Penghargaan Pulau Terbaik dari Pembaca DestinAsian

19 jam lalu

Wisata Bali (TEMPO/Mila Novita)
Bali Raih Penghargaan Pulau Terbaik dari Pembaca DestinAsian

Bali mampu menyumbang 50 persen dari target 14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun ini.


Perputaran Uang dari Wisata Halal Indonesia Diprediksi Naik 25 Persen pada 2024

2 hari lalu

Destinasi Wisata Halal di Aceh. (foto: istimewa)
Perputaran Uang dari Wisata Halal Indonesia Diprediksi Naik 25 Persen pada 2024

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan perputaran uang dari wisata halal Indonesia berpotensi meningkat 25 persen tahun 2024.


Sandiaga Uno Berharap Aturan Dana Abadi Pariwisata Selesai sebelum Lebaran

4 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Sandiaga Uno Berharap Aturan Dana Abadi Pariwisata Selesai sebelum Lebaran

Sandiaga Uno berharap penyusunan aturan mengenai dana abadi pariwisata selesai sebelum Lebaran.


Sandiaga Uno Sepakat dengan Aturan Kementerian Perdagangan yang Membatasi Barang Impor

4 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Sandiaga Uno Sepakat dengan Aturan Kementerian Perdagangan yang Membatasi Barang Impor

Sandiaga Uno mengimbau kepada wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk membatasi barang impor atau oleh-oleh yang mereka bawa.


Sandiaga Uno Minta Pemilik Hotel Bayar THR Karyawan di Awal

4 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Sandiaga Uno Minta Pemilik Hotel Bayar THR Karyawan di Awal

Ketua Umum PHRI Haryadi Ramdani tidak keberatan atas pembayaran THR itu.


Dua Kali Sandiaga Uno Beri Sinyal PPP Ingin Terlibat di Pemerintahan ke Depan, Tapi...

5 hari lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dua Kali Sandiaga Uno Beri Sinyal PPP Ingin Terlibat di Pemerintahan ke Depan, Tapi...

Teranyar Sandiaga Uno menyebut PPP sebagai partai warisan ulama mereka ingin terlibat dalam berkontribusi wujudkan Indonesia Emas 2045.


Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

5 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

Menteri Sandiaga Uno menyebut nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 1,4 triliun. Melampaui target.


Usai Bertemu Jokowi, Sandiaga Uno Bilang PPP Ingin Ikut Mewarnai Pemerintahan Ke Depan

5 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno usai nyoblos di TPS 001 Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bersama keluarganya. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Usai Bertemu Jokowi, Sandiaga Uno Bilang PPP Ingin Ikut Mewarnai Pemerintahan Ke Depan

Sandiaga Uno menyebut PPP sebagai partai warisan ulama mereka ingin terlibat dalam berkontribusi wujudkan Indonesia Emas 2045.


Penuhi Kebutuhan Industri, Barekraf Developer Day Bekali 1.500 Talenta Digital

8 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Penuhi Kebutuhan Industri, Barekraf Developer Day Bekali 1.500 Talenta Digital

Industri setiap tahun membutuhkan 600-900 ribu talenta digital setiap tahun.