Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK Temukan Pemborosan Pembangkit Listrik PLN Rp 1,61 Triliun

image-gnews
PLN Perbanyak Penggunaan CNG di Pembangkit Kecil
PLN Perbanyak Penggunaan CNG di Pembangkit Kecil
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan pemborosan di PT PLN (Persero) Rp 1,6 triliun. Dalam laporan hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Subsidi Listrik Tahun 2016, auditor negara menyatakan pemborosan terjadi karena PLN tidak menggunakan bahan bakar gas untuk pembangkit listrik bergerak di lima daerah.

Penanggung jawab Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BPK, Suparwadi, menyatakan pengadaan pembangkit bergerak berkapasitas 500 megawatt belum seluruhnya didukung pasokan bahan bakar gas. “Sehingga berpotensi memboroskan keuangan Rp 1,61 triliun dan proyeknya mengalami keterlambatan," katanya dalam salinan laporan yang diperoleh Tempo, Selasa, 17 April 2018.

Baca: Dirut PLN Sebut Rumah Mewah Ikut Mencuri Listrik

PLN memulai proyek pembangkit bergerak pada Oktober 2015. Saat itu, PLN merencanakan pembangunan delapan unit pembangkit di Paya Pasir dan Pulau Nias, Sumatera Utara; Balai Pungut, Riau; Air Anyir dan Belitung-Suge, Bangka-Belitung; Tarahan, Lampung; Pontianak, Kalimantan Barat; serta Jeranjang, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Proyek untuk kawasan yang kekurangan daya listrik ini digarap anak usaha PLN, PT PLN Batam, dengan skema independent power producer.

Jadwal operasi pembangkit bergerak bervariasi, mulai November 2016 hingga 1 Februari 2017. Namun, dari delapan pembangkit, hanya tiga yang memakai gas, yakni Paya Pasir, Balai Pungut, dan Tarahan. Sisanya memakai high speed diesel (HSD). Berdasarkan perhitungan BPK, biaya produksi pembangkit bergerak yang menggunakan HSD mencapai Rp 2.163-2.340 per kilowatt jam (kWh), jauh di atas biaya operasi dengan gas sebesar Rp 1.284-1.469 per kWh. 

BPK juga menemukan konsumsi bahan bakar pembangkit bergerak lebih besar, yakni 0,37-0,41 liter per kWh. Padahal pedoman sewa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang termuat dalam Surat Edaran Direksi PLN Nomor 0019.E/DIR/2014 menyatakan rasio konsumsi bahan bakar HSD maksimal 0,27 liter per kWh. Hal ini membuat biaya operasi membengkak Rp 1,2 triliun.

Borosnya biaya pembangkit bergerak tidak didukung produksi listrik yang memadai. Berdasarkan uji petik BPK di tiga unit pembangkit bergerak, realisasi produksi sepanjang November 2016-Desember 2017 tidak sesuai dengan kontrak. Bahkan produksi listrik pembangkit bergerak Belitung-Suge hanya 13,42 persen dari target.

PLN sebagai pembeli dibebani pembayaran 70 persen dari produksi listrik pembangkit bergerak meski listriknya tidak dipakai. BPK pun meminta PLN mengubah kontrak serta menyusun kajian penyediaan pasokan gas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengakui operasi pembangkit bergerak tidak efisien. Dia berdalih pembangkit listrik ini menggunakan HSD supaya operasinya lebih cepat. “Untuk mendapatkan gas tak mudah," katanya.

Kepada BPK, PLN menyatakan sudah mendapatkan jatah gas dari kilang Tangguh milik BP Berau di Teluk Bintuni, Papua Barat, serta kilang Bontang yang dikelola PT Badak NGL. Namun pembangkit bergerak baru bisa memakai gas tersebut mulai Mei 2020. "Harus diangkut dengan kapal. Kami perlu waktu menyiapkan infrastrukturnya," ujar Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso.

Sofyan menyatakan perusahaannya saat ini mampu menekan penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik, dari 13 persen pada 2013 menjadi 6 persen tahun lalu. “Porsi bahan bakar dalam bauran energi kami turun terus. Itulah mengapa kami masih bisa untung,” ucapnya di Gedung Tempo, Selasa, 17 April 2018.

Lebih jauh, Sofyan menargetkan penggunaan bahan bakar minyak terus menurun seiring beroperasinya beberapa pembangkit listrik skala besar, terutama yang memakai batu bara. Tahun ini, PLN memprediksi konsumsi bahan bakar minyak 3 juta kiloliter dan pada 2022 turun hingga di bawah 500 ribu kiloliter. Sebagai gantinya, PLN bakal memakai batu bara lokal hingga 54 persen dari bauran total energi pada 2025.

Menurut Sofyan, biaya batu bara untuk pembangkit listrik lebih murah sehingga bisa memperkecil biaya pokok penyediaan listrik. Meski begitu, dia mengakui PLN sulit menghapus penggunaan bahan bakar minyak lantaran PLTD efektif untuk daerah terpencil.

Sofyan mengatakan penggunaan bahan bakar minyak tetap efisien selama pengadaan PLTD berjalan efektif. Dia mengklaim PLTD saat ini dikelola perusahaan rekanan yang mampu menjamin perawatan mesin hingga lima tahun.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PLN Sambung Listrik Serentak untuk 230 Pelanggan Usaha di Jakarta

2 jam lalu

PLN Sambung Listrik Serentak untuk 230 Pelanggan Usaha di Jakarta

Pemasangan listrik untuk kalanan industri, bisnis, dan UMKM membantu pergerakan ekonomi di Jakarta.


PLN Dukung Infrastruktur Kelistrikan Hijau di IKN, Operasikan PLTS Tahap I

3 jam lalu

PLN Dukung Infrastruktur Kelistrikan Hijau di IKN, Operasikan PLTS Tahap I

PLTS IKN bisa beroperasi tepat waktu dan bisa digunakan melistriki IKN saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79


Disuplai Listrik PLN, Pabrik Jagung Milik Pemprov Sumbar Mampu Tingkatkan Produktivitas

23 jam lalu

Disuplai Listrik PLN, Pabrik Jagung Milik Pemprov Sumbar Mampu Tingkatkan Produktivitas

PT PLN (Persero) menyuplai listrik sebesar 555 kilo volt ampere (kVA) untuk pabrik jagung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.


Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1 hari lalu

Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

MoU yang ditandatangani PLN dan 32 BUMN lainnya ini merupakan upaya bersama dalam menyelesaikan berbagai masalah tata kelola korporasi, guna menuju korporasi dengan tata kelola yang baik dan bersih.


PLN Diapresiasi Berhasil Bangun HRS Pertama di Indonesia

1 hari lalu

PLN Diapresiasi Berhasil Bangun HRS Pertama di Indonesia

PLN menunjukkan karya nyata dan bukti konkrit energi hidrogen merupakan satu keniscayaan bagi Indonesia


Pj Bupati Apriyadi Bikin Gebrakan, Seluruh Desa di Muba akan Dialiri Listrik

1 hari lalu

Pj Bupati Apriyadi Bikin Gebrakan, Seluruh Desa di Muba akan Dialiri Listrik

Ditargetkan 100 persen Desa di Muba bisa mendapatkan aliran listrik dari PLN di tahun 2024


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

1 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Program Mudik Gratis PLN Bisa Berangkat Satu Keluarga, Simak Cara Daftarnya

2 hari lalu

Sejumlah pemudik menunggu bus dalam acara Mudik Bareng PLN di Jakarta Selatan, 8 Juni 2018. Menyambut Idul Fitri 1439 Hijriah, PLN menyediakan 100 bus gratis bagi 5.300 orang untuk mudik ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Tempo/Fakhri Hermansyah
Program Mudik Gratis PLN Bisa Berangkat Satu Keluarga, Simak Cara Daftarnya

Program mudik gratis PLN digelar sejak Sabtu, 16 Maret 2024.


16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

2 hari lalu

Dua anak membawa air dari sumber mata air di Desa Selomukti, Mlandingan, Situbondo, Jawa Timur, Senin, 18 September 2023. Sebanyak 252 kepala keluarga Dusun Jerugen desa tersebut kesulitan air bersih untuk kebutuhan minum dan terpaksa mengambil air di sumber mata air dengan jarak sekitar dua kilometer dari rumahnya. ANTARA FOTO/Seno
16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

Masyarakat Distrik Kokoda Utara meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan dasar mereka berupa air bersih dan listrik.


Terpopuler: Tanggapan Nike tentang Sepatu Bergambar Bendera Israel, Jastip Barang Impor bayar Bea Cukai

2 hari lalu

Foto tangkapan layar video hoaks tentang sepatu Nike buat sepatu bergambar bendera Israel, 15 Maret 2024. (Reuters)
Terpopuler: Tanggapan Nike tentang Sepatu Bergambar Bendera Israel, Jastip Barang Impor bayar Bea Cukai

Berita terpopuler: Tanggapan Nike tentang sepatu bergambar bendera Israel, Jastip barang impor bayar bea cukai.