Rabu, 19 September 2018

Kata Pengamat soal Strategi Jokowi Menuju Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko widodo (tengah) didampingi Ketua umum PKB Muhaimin (kanan), saat peresmian  pengoperasian Kereta Bandara Soekarno-Hatta  Tangerang, 2 Januari 2018. Jokowi tampil santai dengan mengenakan kaus merah lengan panjang, celana hitam, dan sepatu kets warna merah. Tempo/ Fakhri Hermansyah

    Presiden Joko widodo (tengah) didampingi Ketua umum PKB Muhaimin (kanan), saat peresmian pengoperasian Kereta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, 2 Januari 2018. Jokowi tampil santai dengan mengenakan kaus merah lengan panjang, celana hitam, dan sepatu kets warna merah. Tempo/ Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengamat politik menilai langkah Presiden Joko Widodo yang belakangan kerap mengikutsertakan pemimpin partai pendukungnya di agenda pemerintahan sebagai bagian dari strategi pemenangan pemilihan presiden 2019. Tak hanya sebagai penjajakan untuk kebutuhan mencari calon wakil presiden, sinyal kemesraan hubungan elite politik tersebut juga penting untuk mengerek elektabilitas partai pendukung Jokowi.

    Direktur Saiful Mujani Research Consulting, Sirojudin Abbas, mengatakan popularitas partai pendukung itu juga diperlukan untuk kemenangan Jokowi pada 2019. “Adanya hubungan baik antara Presiden dan tokoh partai politik bukan tidak mungkin akan membuat massa partai bersimpati dan mendukung Jokowi,” kata Sirojudin kepada Tempo, Ahad, 11 Maret 2018.

    Baca: Jokowi Ungkap Alasan Ajak Surya Paloh Tinjau Proyek MRT Jakarta

    Tiga bulan terakhir Jokowi kerap muncul dalam agenda pemerintahan bersama sejumlah ketua umum partai politik. Terakhir kali, Rabu pekan lalu, Jokowi mengajak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk meninjau pelaksanaan proyek mass rapid transit (MRT) di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia dan Bundaran Senayan, Jakarta.

    Undangan Jokowi ini kerap dinilai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, hakulyakin bakal digandeng sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya, Cak Imin—panggilan Muhaimin—memang diajak Jokowi ketika mencoba dan meresmikan proyek kereta Bandara Soekarno-Hatta pada awal Januari lalu.

    Jokowi memastikan hingga kini dia belum menentukan siapa calon pendamping yang akan digandengnya. Menurut dia, kriteria calon wakil presiden masih digodok oleh tim internal yang dibentuknya. Sejumlah petinggi partai politik pendukung pencalonan kembali Jokowi mengungkapkan tim non-partai itu dipimpin oleh Pratikno, Menteri Sekretaris Negara.

    Baca: Alasan Jokowi Ajak Muhaimin Ikut Peresmian Kereta Bandara

    Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, mengatakan yang dilakukan Jokowi saat ini adalah mengkonsolidasikan kemenangan dengan secara intensif berhubungan dengan partai koalisi. Konsolidasi diperlukan lantaran hingga kini dua partai di barisan pendukung pemerintahan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional, belum menyatakan dukungannya kepada Jokowi di 2019. “Konsolidasi itu memang dibutuhkan kalau Jokowi maju lagi,” ujar dia. Belakangan, PKB dan PAN malah dikabarkan intensif berkomunikasi dengan Partai Demokrat untuk membangun koalisi ketiga yang bertujuan mengusung calon presiden alternatif selain Jokowi dan Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai saat ini Jokowi sedang membangun kedekatan dengan sejumlah tokoh untuk menentukan pendampingnya dalam pemilihan presiden tahun depan. Muncul bersama tokoh partai, kata Pangi, merupakan sinyal adanya komunikasi politik antara Jokowi dan pengusungnya.

    Kendati demikian, Pangi memprediksi bakal pasangan Jokowi di 2019 besar kemungkinan akan ditentukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pengusung utama. “Lagi-lagi penentu calon wakil presiden tergantung Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri),” ujar dia.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    TGB Muhammad Zainul Majdi dan Divestasi Tambang Emas Newmont

    KPK mengusut aliran dana ke rekening TGB Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dana itu diduga berkaitan dengan Newmont Nusa Tenggara.