Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saran Otoritas Jasa Keuangan agar BPR Tidak Loyo

Reporter

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali (KOMUNIKA)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali (KOMUNIKA)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Heru Kristiyana mengatakan bank perkreditan rakyat (BPR) mesti memperkuat daya saingnya dengan menambah modal. Salah satu tantangan utama BPR adalah modal kecil serta kemampuan karyawan yang terbatas. Karena itu, kalau modal BPR diperkuat, OJK optimistis pertumbuhannya bisa lebih stabil.

Potensi BPR adalah nasabahnya mayoritas usaha kecil yang tahan krisis. Menurut Heru, OJK telah meminta para pemilik BPR untuk menyuntikkan dana segar. “Kalau tidak bisa, harus menempuh langkah konsolidasi, seperti merger antar-BPR,” ujar Heru kepada Tempo.

Baca: OJK Resmi Cabut Izin BPR KS Bali Agung Sedana

Heru menjelaskan, untuk memperkuat struktur permodalan, OJK akan mendorong kerja sama Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dengan bank umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD). “Intinya, industri kita revitalisasi agar tetap eksis.”

Heru berharap BPR tak tertinggal oleh perbankan lain dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia meminta BPR berperan aktif mendukung program pemerintah.

Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto mengatakan BPR berkomitmen meningkatkan daya saing dan memperbaiki kinerja. “Kehadiran BPR dibutuhkan sebagai pelayanan publik, khususnya masyarakat kecil,” kata dia.

Joko mengatakan BPR memiliki sejumlah kelebihan dibanding bank umum. Salah satu kelebihannya dapat menjangkau nasabah dengan karakteristik yang berbeda. “Permintaan masyarakat akan layanan perbankan yang sederhana dan cepat itu banyak dibutuhkan, khususnya yang tinggal di pelosok-pelosok Indonesia.”

Baca: OJK Akan Terus Dorong Perkembangan Ekonomi Daerah

Joko optimistis pertumbuhan kredit industri BPR pada tahun ini menembus angka 12 persen. Proyeksi itu meningkat dibanding posisi per akhir tahun lalu yang tercatat 9,9 persen. Dia juga memperkirakan tingkat rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) membaik, setelah sempat meningkat dan terakhir berada di kisaran 6 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perbarindo memprediksi rasio kredit seret bisa ditekan di bawah 5 persen pada tahun ini. Selama 2015, total kredit seret BPR tercatat 5,3 persen, kemudian naik menjadi 5,8 persen pada tahun berikutnya. Adapun per November 2017, tingkat kredit bermasalah berada di posisi 6,86 persen.

Dengan menerapkan layanan yang cepat dan mudah kepada nasabah, Joko yakin semua BPR bisa meningkatkan penyaluran kredit pada tahun ini. Ia memperkirakan sektor perdagangan masih akan menjadi target kredit utama BPR, selain jasa, pertanian, dan industri rumahan.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan OJK harus meningkatkan pengawasan terhadap BPR. Hal itu diperlukan untuk memastikan pencatatan dan pengelolaan manajerial dilakukan dengan baik. Berikut ini kasus BPR sepanjang 2017.

Surabaya
OJK mencabut izin PT BPR Syariah Al Hidayah Pasuruan karena rekayasa pencatatan keuangan.

Bekasi
Izin PT BPR Multi Artha Mas Sejahtera dicabut karena rasio kecukupan modalnya jauh di bawah standar. 

Padang
Izin PT BPR Lumbuh Pitih Nagari Kampung Manggis dicabut karena tidak mampu memperbaiki kinerja keuangan.

Bandung
Pegawai BPR Jawa Barat menjadi tersangka pemalsuan 345 dokumen sertifikasi guru sebagai agunan.

SAFIUL HADI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


LPS Mulai Bayar Simpanan Nasabah BPR Aceh Utara, Tahap Pertama Lebih dari Rp 500 Juta

11 hari lalu

Petugas memberikan edukasi menabung kepada Peserta Raimuna Nasional (Rainas) XII Tahun 2023 di Buperta, Cibubur, Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2023. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan edukasi kepada anggota pramuka dan pelajar untuk menabung di lembaga keuangan yang dijamin oleh LPS. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
LPS Mulai Bayar Simpanan Nasabah BPR Aceh Utara, Tahap Pertama Lebih dari Rp 500 Juta

LPS mulai membayar simpanan nasabah BPR Aceh Utara pada hari ini. Untuk tahap pertama, LPS membayar Rp 538,83 juta.


BPR Berguguran, Pengamat Prediksi Jumlah akan Terus Berkurang

12 hari lalu

Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
BPR Berguguran, Pengamat Prediksi Jumlah akan Terus Berkurang

Sejumlah BPR gulung tikar. Pengamat memprediksi dalam lima tahun jumlah BPR akan berkurang dari 1.400 menjadi 1.000an.


OJK Sudah Tutup 7 BPR, Pengamat Perbankan: Utamanya Bukan Fraud, Tapi Kalah Saing

12 hari lalu

Sri Sunarti, warga Indramayu salah satu nasabah Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), sebagai nasabah penyimpan layak bayar yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), saat mencairkan uangnya di BRI setempat.LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR KRI, melalui BRI di wilayah Indramayu.(TEMPO/Lourentius EP)
OJK Sudah Tutup 7 BPR, Pengamat Perbankan: Utamanya Bukan Fraud, Tapi Kalah Saing

OJK sudah menutup 7 BPR sejak Januari 2024. Arianto menyebut mereka tutup karena lemahnya manajemen dan tata kelola, serta kalah saing dan permodalan.


Sudah 6 BPR Ditutup OJK Tahun Ini, LPS: Nasabah dan Masyarakat Tak Perlu Khawatir

19 hari lalu

Ilustrasi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). ANTARA
Sudah 6 BPR Ditutup OJK Tahun Ini, LPS: Nasabah dan Masyarakat Tak Perlu Khawatir

OJK menghentikan operasional 6 BPR di awal tahun ini, namun LPS berharap nasabah dan masyarakat tetap tenang karena simpanan mereka dijamin.


Bank Tutup Bertambah Lagi, Teranyar OJK Cabut Izin BPR EDCCASH

20 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
Bank Tutup Bertambah Lagi, Teranyar OJK Cabut Izin BPR EDCCASH

OJK resmi mencabut izin usaha PT BPR EDCCASH terhitung sejak 27 Februari 2024. Apa sebabnya?


5 BPR Bangkrut dalam Dua Bulan di 2024, Perbarindo Sebut Ada Mismanagement

23 hari lalu

Gedung OJK, Jakarta.
5 BPR Bangkrut dalam Dua Bulan di 2024, Perbarindo Sebut Ada Mismanagement

Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyebut ada mismanagement yang menyebabkan bangkrutnya lima BPR.


BPR Bank Purworejo Bangkrut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah

26 hari lalu

Petugas memberikan edukasi menabung kepada Peserta Raimuna Nasional (Rainas) XII Tahun 2023 di Buperta, Cibubur, Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2023. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan edukasi kepada anggota pramuka dan pelajar untuk menabung di lembaga keuangan yang dijamin oleh LPS. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
BPR Bank Purworejo Bangkrut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah

Lembaga Penjamin Simpanan menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo, Jawa Tengah.


OJK Resmi Cabut Izin BPR Bank Purworejo, Jadi yang Kelima Sejak Awal 2024

26 hari lalu

Sri Sunarti, warga Indramayu salah satu nasabah Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), sebagai nasabah penyimpan layak bayar yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), saat mencairkan uangnya di BRI setempat.LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR KRI, melalui BRI di wilayah Indramayu.(TEMPO/Lourentius EP)
OJK Resmi Cabut Izin BPR Bank Purworejo, Jadi yang Kelima Sejak Awal 2024

OJK resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo, Jawa Tengah.


Kebijakan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

26 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memberikan buku Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia kepada Presiden Joko Widodo saat Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2024 di Jakarta, Selasa 20 Februari 2024. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) merupakan wadah penyampaian arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Industri Jasa Keuangan, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja OJK kepada publik. PTIJK 2024 mengambil tema Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. TEMPO/Subekti.
Kebijakan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Berikut sejumlah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan..


OJK Prioritas Perbaiki BPR Tahun Ini, Dorong Melantai di Bursa

27 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar (tengah), beserta jajarannya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di The St. Regis, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
OJK Prioritas Perbaiki BPR Tahun Ini, Dorong Melantai di Bursa

OJK saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperbaiki kinerja BPR secara umum.