Minggu, 18 November 2018

Banjir Jakarta: Normalisasi vs Naturalisasi dan Tawaran Pakar UI

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemandangan saat banjir di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, 15 Februari 2018. Hujan lebat dengan intensitas tinggi yang mengguyur Jakarta sejak pagi hari mengakibatkan sejumlah wilayah di ibukota itu terendam banjir. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Pemandangan saat banjir di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, 15 Februari 2018. Hujan lebat dengan intensitas tinggi yang mengguyur Jakarta sejak pagi hari mengakibatkan sejumlah wilayah di ibukota itu terendam banjir. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta -Banjir Jakarta terlihat di banyak lokasi setelah hujan tidak putus selama tiga jam, Kamis, 15 Februari 2018 kemarin. Pada Kamis menjelang tengah malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, sedikitnya 100 RW di 36 kelurahan di empat wilayah DKI Jakarta sempat tergenang banjir. BNPB menduga penyebabnya buruknya drainase kota.

    Problem banjir Jakarta memang sudah menahun dan kian parah. Mengatasi banjir menjadi upaya rutin yang harus dilakukan pemerintah.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan saat ini sedang mengkaji konsep tentang naturalisasi sungai yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
    Baca : Kunjungi Bima Arya, Anies Baswedan Beri Bantuan Rp 10 Miliar

    "Pak gubernur punya konsep itu saya kira positif. Tinggal bagaimana kita implementasikan, bagaimana yang namanya naturalisasi sungai. Sekarang ini kan perlu treatment," kata Teguh Hendarwan saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

    Menurut Teguh selama ini Pemprov hanya sebatas bangun, kemudian menyalurkan air, buang ke laut. "Nah ini kita arahkan naturalisasi supaya tidak hanya beton tapi juga ada penghijauannya. Ada kembali habitat sungainya," ujar Teguh soal ide Anies Baswedan yang dilontarkannya pada 7 Februari 2018 silam.

    Soal banjir Jakarta, naturalisasi lawan normalisasi menarik disimak analisis pakar lingkungan hidup Universitas Indonesia Tarsoen Maryono.

    Tarsoen Maryono mengatakan perbaikan sungai Ciliwung di bagian hilir atau wilayah Jakarta sudah cukup baik. “Sudah memenuhi harapan sebagai normalisasi dan naturalisasi,” ujar Tarsoen kepada Tempo Selasa, 13 Februari 2018.

    Menurut Tarsoen, normalisasi bertujuan jika air datang dan mulai meluap di Jakarta, diharapkan secara normal air cepat sampai ke laut. Sedangkan naturalisasi pada dasarnya mengelola sungai dengan azas dan proses secara alam. “Sehingga jelas betonisasi terhadap Ciliwung dan pembangunan kanal Timur merupakan proses normalisasi, agar air cepat ke laut” tuturnya.

    Saat ini kata Tarsoen proses naturalisasi yang dilakukan dengan mempertahankan bantaran sungai beserta tutupan vegetasi asli bantaran atau riparian. “Selain mempertahankan mata-mata air juga proses hidrologis perairan sungai agar dapat berjalan secara alam,” kata dia.  
    Simak juga : Naturalisasi dan Jurus Atasi Banjir, Fraksi PDIP: Hanya Main Kata

    Tarsoen yang juga Kepala Jurusan Geogarfi UI ini mengatakan bahwa perbaikan daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, bukan saja pada sekitar badan sungai akan tetapi harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan cara mengatasi lahan kritis, memperbaiki lahan yang memiliki peluang longsor dengan membuat bangunan sengkedan, terasering dan guludan. “Bangunan tersebut bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan meningkatkan resapan air kedalam tanah melalui infiltrasi,” paparnya.

    Pada lahan yang kritis kata Tarsoen  segera lakukan penanaman pohon cepat tumbuh (lehum pioner) minimal 100 pohon/hektare dan lakukan pengolahan tanah dengan teknik agroforestry. Lahan yang memiliki kemiringan agak ekstrim di atas 25 derajat dilakukan pembuatan guludan atau sengkedan untuk konservasi terhadap tanah dan air.

    Mengatasi banjir di Jabodetabek Tarsoen menyebutkan dengan mempelajari secara cermat wilayah tangkapan DAS dan Sub DAS Ciliwung. Perlu diperhatikan kondisi hulu tengah dan hilir. “Pada prinsipnya kalau ketiga wilayah tersebut memiliki tutupan vegetasi yang baik, maka kemungkinan terjadi banjir sangat kecil,” ucapnya.

    Menurut Tarsoen hal lain yang mempengaruhi yakni badan sungainya banyak sedimen atau sampah sehingga daya tampung badan sungai terbatas.

    Menurut dia di wilayah perkotaan harus jeli membuat saluran drainase. Seperti wilayah Kota Depok, saluran drainase harus dibuat menunju Ciliwung, Kali Pesanggrahan dan Kali Grogol. Wilayah Bekasi harus membuat salauran drainase ke arah Kali Bekasi, sedangkan Tangerang saluran drainase diarahkan ke Cisadane.

    Baca pula : Usai Naturalisasi, Anies Baswedan Ajak Korban Banjir Tabah 

    Pemerintah Jawa Barat dan DKI menurut Tarsoen akan membuat sodetan Ciliwung ke Cisadane sepanjang 16 km, tapi hal ini tidak jelas. Upaya paling jitu adalah Ciliwung berada di Kebun Raya Bogor dan Cisadane yang ada di tanjakan Gunung Batu, jarak kurang dari 3 km. Dari dua titik itulah sangat potensial untuk mengatasi banjir dari Ciliwung dan dialirkan ke Cisadane. “Upayakan air yang mengalir ke Jakarta di Kebun Raya 70-100 cm dan sisanya dialirkan ke Cisadane” ucap Tarsoen.

    Untuk mengatasi banjir Jakarta yang bersumber dari Ciliwung, Kali Grogol dan Kali Pesanggrahan, Tarsoen menjelaskan bahwa logikanya sederhana. Sungai Ciliwung setiap tahun air yang terbuang 900 juta meter kubik. Air ini seyogiyanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk mencelakakan masyarakat. “Apa yang dilakukan, hendaknya Ciliwung di codet di Bojong Gede, bebaskan tanah 100 hektare, air ditampung dan manfaatkan untuk instalasi air bersih (PDAM)” ujarnya.

    IRSYAN HASYIM | HENDYARTO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.