Intimidasi terhadap Jurnalis BBC yang Meliput di Papua, Dikecam

Jurnalis BBC dan staf, menggelar unjuk rasa dengan berdiam selama satu menit di gedung New Broadcasting House, London, 24 Juni 2014. Aksi ini untuk mendukung tiga wartawan yang dipenjara di Mesir (AP).

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen mengecam intimidasi pemerintah terhadap jurnalis British Broadcasting Corporation. Tiga jurnalis BBC Indonesia diusir saat meliput wabah campak dan busung lapar di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, hanya karena sebuah cuitan di Twitter.

Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan, mengatakan peristiwa ini menunjukkan pemerintah ketakutan terhadap peliputan Agats sehingga jurnalis diintimidasi. Padahal, jurnalis BBC bernama Rebecca Henschke memiliki dokumen dan izin liputan yang lengkap. “Kami mengecam intimidasi yang terus berulang di Papua ini,” kata Manan, Ahad, 4 Februari 2018.

Baca: Polri Belum Terima Investigasi Pengusiran Wartawan BBC dari Papua

Peristiwa bermula ketika Henschke bersama dua rekannya, Dwiki dan Heyder Affan, berangkat ke Asmat pada 1 Februari lalu. Baru saja tiba, ketiganya diinterogasi polisi di Agats karena tiga cuitan di akun Twitter milik Henschke.

Perempuan berkewarganegaraan Australia ini memfoto bantuan yang datang di pelabuhan Agats dan membubuhkan komentar yang jika diterjemahkan: “Inilah bantuan yang datang untuk anak-anak dengan gizi buruk di Papua—mi instan, minuman rigan, dan biskuit.” Dalam cuitan lainnya di hari yang sama Henschke memberikan catatan bahwa keterangan dari sejumlah narasumber lain mengatakan barang-barang tersebut bukan bantuan, melainkan pasokan normal.

Setelah diinterogasi di Agats, Dwiki langsung terbang kembali ke Jakarta. Adapun Henschke dan Heyder Affan diperiksa di Kantor Imigrasi Mimika hingga akhir pekan lalu. Keduanya lalu terbang ke Jakarta pada Sabtu pagi dengan dikawal kepolisian Mimika menuju bandara.

Baca: AJI Indonesia Kecam Pengusiran Jurnalis BBC dari Asmat, Papua

BBC, dalam keterangan resminya, menyebutkan Rebecca Henschke telah tiba di Jakarta. Mereka menegaskan tim BBC memiliki dokumen lengkap untuk meliput di Papua.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemerintah tidak sepantasnya bersikap cepat panas kuping hanya karena sebuah cuitan di Twitter. “Pekerjaan para jurnalis ini penting untuk mengabarkan kepada dunia mengenai krisis di Asmat,” kata dia. Krisis campak dan busung lapar di daerah itu telah menyebabkan setidaknya 71 anak meninggal dalam beberapa bulan terakhir.

Komando Daerah Militer Cenderawasih, Papua, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengkonfirmasi penahanan sementara terhadap tiga jurnalis BBC akibat cuitan di Twitter. Cuitan itu dianggap menimbulkan kesan negatif.

Juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi, Agung Sampurno, mengatakan cuitan Henschke tidak hanya menyinggung pemerintah, tetapi juga masyarakat Indonesia yang selama ini menyaksikan kemajuan pembangunan di wilayah Papua. “Serta mencederai profesi jurnalis yang harus berimbang dalam pemberitaan berdasarkan fakta yang ada,” kata Agung. Menurut dia, kantor imigrasi terus mengawasi aktivitas warga negara asing di Indonesia demi alasan keamanan, termasuk aktivitas mereka di media sosial.

Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, mengatakan Henschke dipulangkan ke Jakarta tak hanya disebabkan oleh cuitan negatif, tapi juga nomor paspor yang berbeda berdasarkan dokumen Kementerian Ketenagakerjaan. “Kami sudah konfirmasi ke imigrasi bahwa Rebecca tetap diizinkan meliput di Asmat,” kata Aidi.

TAUFIQ SIDDIQ | REUTERS






KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

13 jam lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

16 jam lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

1 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

2 hari lalu

OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

TNI membantah klaim OPM soal dua tentara yang tewas ditembak di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapendam Cendrawasih sebut kabar itu hoaks.


KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Senin, 26 September 2022

2 hari lalu

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Senin, 26 September 2022

KPK telah melayangkan surat panggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemeriksaan Lukas akan dilakukan pada pekan depan, 26 September 2022.


Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

3 hari lalu

Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

Empat orang tewas dalam kasus Paniai. Bermula dari cekcok antara anggota TNI dan warga.


Keluarga Korban Kasus Paniai Disebut Menolak Terlibat Proses Persidangan

3 hari lalu

Keluarga Korban Kasus Paniai Disebut Menolak Terlibat Proses Persidangan

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Kasus Paniai 2014 menyatakan keluarga korban ragu persidangan kasus ini akan membawa keadilan.


Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

3 hari lalu

Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

Kasus pencucian uang yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe menyita perhatian. Bagaimana ketentuannya dalam UU?


KPK Duga Lukas Enembe Punya Penghubung di Singapura

4 hari lalu

KPK Duga Lukas Enembe Punya Penghubung di Singapura

KPK menduga Gubernur Papua Lukas Enembe punya penghubung di Singapura. KPK sudah mengantongi nama penghubung tersebut.


6 Temuan Komnas HAM di Kasus Mutilasi Mimika

4 hari lalu

6 Temuan Komnas HAM di Kasus Mutilasi Mimika

Komnas HAM mengumumkan temuan awal dalam penyelidikan kasus mutilasi 4 warga sipil di Mimika, Papua.