Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Intimidasi terhadap Jurnalis BBC yang Meliput di Papua, Dikecam

image-gnews
Jurnalis BBC dan staf, menggelar unjuk rasa dengan berdiam selama satu menit di  gedung New Broadcasting House, London, 24 Juni 2014. Aksi ini untuk mendukung tiga wartawan yang dipenjara di Mesir (AP).
Jurnalis BBC dan staf, menggelar unjuk rasa dengan berdiam selama satu menit di gedung New Broadcasting House, London, 24 Juni 2014. Aksi ini untuk mendukung tiga wartawan yang dipenjara di Mesir (AP).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen mengecam intimidasi pemerintah terhadap jurnalis British Broadcasting Corporation. Tiga jurnalis BBC Indonesia diusir saat meliput wabah campak dan busung lapar di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, hanya karena sebuah cuitan di Twitter.

Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan, mengatakan peristiwa ini menunjukkan pemerintah ketakutan terhadap peliputan Agats sehingga jurnalis diintimidasi. Padahal, jurnalis BBC bernama Rebecca Henschke memiliki dokumen dan izin liputan yang lengkap. “Kami mengecam intimidasi yang terus berulang di Papua ini,” kata Manan, Ahad, 4 Februari 2018.

Baca: Polri Belum Terima Investigasi Pengusiran Wartawan BBC dari Papua

Peristiwa bermula ketika Henschke bersama dua rekannya, Dwiki dan Heyder Affan, berangkat ke Asmat pada 1 Februari lalu. Baru saja tiba, ketiganya diinterogasi polisi di Agats karena tiga cuitan di akun Twitter milik Henschke.

Perempuan berkewarganegaraan Australia ini memfoto bantuan yang datang di pelabuhan Agats dan membubuhkan komentar yang jika diterjemahkan: “Inilah bantuan yang datang untuk anak-anak dengan gizi buruk di Papua—mi instan, minuman rigan, dan biskuit.” Dalam cuitan lainnya di hari yang sama Henschke memberikan catatan bahwa keterangan dari sejumlah narasumber lain mengatakan barang-barang tersebut bukan bantuan, melainkan pasokan normal.

Setelah diinterogasi di Agats, Dwiki langsung terbang kembali ke Jakarta. Adapun Henschke dan Heyder Affan diperiksa di Kantor Imigrasi Mimika hingga akhir pekan lalu. Keduanya lalu terbang ke Jakarta pada Sabtu pagi dengan dikawal kepolisian Mimika menuju bandara.

Baca: AJI Indonesia Kecam Pengusiran Jurnalis BBC dari Asmat, Papua

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BBC, dalam keterangan resminya, menyebutkan Rebecca Henschke telah tiba di Jakarta. Mereka menegaskan tim BBC memiliki dokumen lengkap untuk meliput di Papua.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemerintah tidak sepantasnya bersikap cepat panas kuping hanya karena sebuah cuitan di Twitter. “Pekerjaan para jurnalis ini penting untuk mengabarkan kepada dunia mengenai krisis di Asmat,” kata dia. Krisis campak dan busung lapar di daerah itu telah menyebabkan setidaknya 71 anak meninggal dalam beberapa bulan terakhir.

Komando Daerah Militer Cenderawasih, Papua, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengkonfirmasi penahanan sementara terhadap tiga jurnalis BBC akibat cuitan di Twitter. Cuitan itu dianggap menimbulkan kesan negatif.

Juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi, Agung Sampurno, mengatakan cuitan Henschke tidak hanya menyinggung pemerintah, tetapi juga masyarakat Indonesia yang selama ini menyaksikan kemajuan pembangunan di wilayah Papua. “Serta mencederai profesi jurnalis yang harus berimbang dalam pemberitaan berdasarkan fakta yang ada,” kata Agung. Menurut dia, kantor imigrasi terus mengawasi aktivitas warga negara asing di Indonesia demi alasan keamanan, termasuk aktivitas mereka di media sosial.

Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, mengatakan Henschke dipulangkan ke Jakarta tak hanya disebabkan oleh cuitan negatif, tapi juga nomor paspor yang berbeda berdasarkan dokumen Kementerian Ketenagakerjaan. “Kami sudah konfirmasi ke imigrasi bahwa Rebecca tetap diizinkan meliput di Asmat,” kata Aidi.

TAUFIQ SIDDIQ | REUTERS

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

2 hari lalu

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, saat ditemui usai peluncuran Laporan Hari Bhayangkara pada Senin, 1 Juli 2024 di Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

KontraS: sebanyak 64 peristiwa tersebut menyebabkan 75 orang luka-luka dan 18 orang tewas.


Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

2 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut ide pembentukan lima Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua berasal dari Menhan Prabowo Subianto.


TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

3 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

TNI mengklaim situasi keamanan di Nduga bakal berisiko terancam kembali jika personel militer ditarik.


Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

3 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Yonif PDR merupakan satuan yang berfungsi untuk mengamankan objek vital, seperti bandara dan pelabuhan. TEMPO/Subekti
Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

Pengamat militer menilai pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua berpotensi menciptakan kekerasan dan praktik pelanggaran HAM.


Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

3 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

Yonif baru ini dibentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan.


Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

3 hari lalu

Petugas berbincang denga warga saat mengevakuasi mereka di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu, 11 Februari 2023. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada pengungsi susulan dari Paro menuju Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, sehingga para prajurit TNI-Polri terus mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di Paro. Foto: Istimewa
Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

Penarikan pasukan TNI-Polri dari Nduga bisa membuat pemulangan pengungsi berjalan kondusif. Pembebasan Philip bisa jadi momentum pemulangan pengungsi.


TNI Bentuk Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua, Bakal Sasar Wilayah Lain

4 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Bentuk Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua, Bakal Sasar Wilayah Lain

Pembentukan batalyon TNI seperti Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah.


TNI Buka 5 Batalyon di Daerah Rawan Papua untuk Dukung Program Ketahanan Pangan

4 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Buka 5 Batalyon di Daerah Rawan Papua untuk Dukung Program Ketahanan Pangan

TNI mendirikan lima batalyon infanteri penyangga daerah rawan di lima daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.


Panglima TNI Resmikan Pembentukan Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan di Lima Wilayah Papua

4 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Panglima TNI Resmikan Pembentukan Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan di Lima Wilayah Papua

Yonif baru iitu dibentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan di Papua.


Pesawat Smart Air Tergelincir di Intan Jaya Papua, Polisi Selidiki Penyebabnya

4 hari lalu

Pesawat dari maskapai Smart Air Aviation Cakrawala tergelincir saat mendarat di landasan pacu Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu, 2 Oktober 2024. Dok. Istimewa
Pesawat Smart Air Tergelincir di Intan Jaya Papua, Polisi Selidiki Penyebabnya

Berdasarkan video dari tempat kejadian perkara, sayap bagian kiri pesawat Smart Air itu terlihat menubruk pepohonan.