TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengangkat mantan Panglima TNI Moeldoko dan mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Agum Gumelar menjadi pembantu barunya. Moeldoko menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Adapun Agum mengisi satu dari dua kursi yang kosong di Dewan Pertimbangan Presiden.
Sejumlah kalangan menilai pengangkatan kedua bekas petinggi militer tersebut merupakan bagian dari strategi Jokowi untuk menghadapi pemilihan presiden tahun depan. Terlebih Jokowi juga menunjuk Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur.
Baca juga: Airlangga Hartarto: Rangkap Jabatan Tergantung Presiden Jokowi
“Jokowi perlu mendekatkan dirinya di kalangan militer dan memperkuat dukungan dari partai politik untuk 2019,” kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, seperti dimuat Koran Tempo, Kamis, 18 Januari 2018.
Citra dekat dengan TNI dianggap perlu lantaran pada 2019 Jokowi diperkirakan kembali bertarung melawan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bekas Komandan Komando Pasukan Khusus. Pertarungan satu lawan satu—meski tetap terbuka kemungkinan terbentuknya poros ketiga—menguat setelah Mahkamah Konstitusi mengukuhkan syarat pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
Belakangan, nama Jenderal Gatot Nurmantyo, yang awal Desember lalu dicopot Jokowi dari jabatan Panglima TNI, juga dinilai sejumlah politikus layak dipertimbangkan sebagai alternatif, setidaknya untuk kandidat wakil presiden. Untuk sementara, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas Jokowi jauh di atas Prabowo dan Gatot.
Menurut Muradi, Jokowi tengah memberi sinyal kepada sejumlah kelompok fundamental yang selama ini menganggapnya berseberangan dengan tentara. Pembantu baru pensiunan jenderal bisa membantu Jokowi di hadapan lawan politiknya. Mereka tidak hanya bisa mendongkrak posisi elektoral Jokowi di kalangan pencinta militer, kata Muradi, “Tapi juga bargaining politik non-elektoral seperti jaringan yang luas dan logistik.”
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengatakan penggalangan kekuatan menjelang 2019 amat terasa karena Jokowi tidak mencopot Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto walau merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebelumnya, Wiranto harus melepas kursi Ketua Umum Hanura ketika ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. “Amat kentara bahwa reshuffle ini bukan untuk mengejar produktivitas,” katanya.
Teten Masduki, yang kini memegang jabatan baru sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden, mengatakan Presiden justru tengah mengejar tenggat kinerja menjelang berakhirnya masa pemerintahan.
Adapun Moeldoko mengatakan bertambahnya pensiunan jenderal di lingkaran dekat Jokowi merupakan hal baik. “Saya pikir untuk variasi saja. Kalau sesuatu bervariasi kan lebih indah dilihat,” katanya. Jokowi pun sepakat. “Malah bagus kan (banyak militer).”
ISTMAN MP | INDRI MAULIDAR | AGOENG
Berita tentang reshuffle jilid III di Kabinet Presiden Jokowi bisa dilihat di Koran Tempo.
