TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo mengajukan nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) sebagai calon Panglima TNI yang baru. Marsekal Hadi, dianggap layak memimpin TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun pada 1 April 2018 mendatang.
Surat pengajuan itu diteken Presiden Jokowi 3 Desember lalu dan diantar Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR. DPR pada hari itu juga, Senin 4 Desember 2017 lantas mengelar rapat Badan Musyawarah untuk membahas surat tersebut, Senin sore kemarin. Selanjutnya, Marsekal Hadi akan mengikuti uji kelayakan di DPR, seperti ketentuan UU TNI.
BACA: Isi Surat Jokowi Soal Pemberhentian Panglima TNI Gatot Nurmantyo
Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya menunjuk Hadi merupakan sosok tepat pengganti Gatot. “Beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang teruji,” ujarnya di sela peresmian jalan tol Soreang-Pasir Koja, di Soreang, Kabupaten Bandung, kemarin. Karena itu, ia yakin Hadi bisa membawa TNI menjadi lebih baik. “Bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional, sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.”
BACA: Jokowi: Marsekal Hadi Bisa Jadikan TNI Tentara Rakyat
Menjadi pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo, tugas Marsekal Hadi bakal tidak mudah. Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Asril Hamzah Tanjung, mengatakan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto bakal memiliki tugas berat jika disetujui Dewan dan dilantik menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu tugas beratnya nanti adalah menjaga stabilitas politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019. “Karena akan timbul gejolak luar biasa,” ujarnya, kemarin.
Baca juga: DPR: Menjelang Pilpres, Tantangan Panglima TNI Lebih Berat
Asril memprediksi gejolak politik pada 2018 dan 2019 akan lebih besar dibanding dalam pilkada dan pemilu sebelumnya. “Itu prediksi kami,” ucap dia. Karena itu, kesiapan Hadi untuk mengamankan tahun politik tersebut bakal menjadi poin penting yang bakal ditanyakan anggota Dewan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Pertahanan. Hingga kemarin, belum ada jadwal penyelenggaraan tes tersebut. Hari ini, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membacakan surat dari Presiden ihwal penunjukan Hadi.
BACA: Gatot Nurmantyo: Hadi Tjahjanto Hadapi Tahun Politik yang Ganas
Anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan pilkada 2018 dan Pemilu 2019 merupakan tantangan terbesar bagi siapa pun yang akan menjadi Panglima TNI nanti. “Karena menyangkut keutuhan Indonesia, dan bagaimana strateginya ke depan,” katanya.
Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan tahun politik menjadi tantangan berat Panglima TNI Baru. Namun ia percaya, Marsekal Hadi bisa melakukan yang terbaik, termasuk menjaga TNI dan Negara. "Presiden memilih tentu berdasarkan tantangan tugas ke depan," ujarnya.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, memandang langkah Presiden tersebut merupakan bagian dari upaya pengembalian tradisi rotasi kepemimpinan TNI di setiap matra. Sebagaimana diketahui, dua panglima TNI terdahulu, termasuk Gatot Nurmantyo, berasal dari Angkatan Darat. Kepemimpinan bergilir itu juga merupakan upaya memperkuat solidaritas di tubuh TNI. "Ini harus dilihat sebagai bagian untuk menguatkan konsolidasi internal,” katanya.
Baca juga: Jadi Calon Panglima TNI, Begini Karier Marsekal Hadi Tjahjanto
Karier Hadi di militer terbilang moncer. Ia belum genap satu tahun menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, yakni sejak Januari lalu. Pria kelahiran Malang pada 1963 ini juga kerap menduduki jabatan strategis. Misalnya, pada 2015-2016, ia menjabat Sekretaris Militer Presiden. Setelah itu, Hadi Tjahjanto pernah menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.
Grafis: Gatot Nurmantyo dan Enam Panglima Lain Sejak Reformasi
AHMAD FIKRI | DEWI NURITA | CHITRA | SATRIA DEWI ANJASWARI
