Selasa, 22 Mei 2018

Dokumen Pembantaian PKI, Kemhan Akan Minta Penjelasan AS

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salinan Surat dari Sjafruddin Prawiranegara ke Edwin L. Fox, Lampiran 1, Airgram A-125 dari Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Negara Bagian, Dokumen National Security Archives. Nsarchive.gwu.edu

    Salinan Surat dari Sjafruddin Prawiranegara ke Edwin L. Fox, Lampiran 1, Airgram A-125 dari Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Negara Bagian, Dokumen National Security Archives. Nsarchive.gwu.edu

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan akan meminta penjelasan pemerintah Amerika perihal kebenaran dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkaitan dengan kasus pembantaian anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis di Filipina, Rabu pekan depan.  

    “Nanti saya akan ketemu Menhannya atau nanti saya panggil Dubes (Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr.)-nya sambil ngobrol-ngobrol gimana sebenarnya,” ujar Ryamizard di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017.  

    Selasa lalu, 39 dokumen rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia periode 1964-1968 dipublikasikan secara terbuka atas permintaan lembaga nirlaba National Security Archive di The George Washington University, Amerika Serikat. Dalam dokumen tersebut, antara lain, disebutkan adanya dugaan bantuan pemerintah Amerika untuk Angkatan Darat dalam operasi militer pembantaian anggota dan simpatisan PKI.

    Baca: Dokumen Rahasia AS Soal Sejarah 1965 Diungkap ke Publik

    Seperti pada surat Penasihat Politik Pusat Komando Angkatan Laut AS untuk Kawasan Pasifik (CINPAC), Norman Hannah, kepada Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, pada 23 Oktober 1965. Dalam surat itu, Hannah merespons permintaan Green mengenai kemungkinan pemberian bantuan kepada Angkatan Darat Indonesia untuk menghadapi PKI. Menurut dia, bantuan bisa berupa uang, peralatan komunikasi, hingga senjata yang diberikan secara diam-diam.

    Selanjutnya, sejumlah dokumen juga menyebutkan bagaimana Angkatan Darat aktif melakukan operasi militer, termasuk menggerakkan sipil untuk membunuh para anggota PKI. Seperti isi telegram dari Konsulat AS di Surabaya kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 22 Desember 1965 yang menyebutkan Angkatan Darat kerap menyerahkan anggota PKI ke organisasi massa Islam untuk dibunuh.

    Menurut Ryamizard, pemerintah Indonesia perlu memastikan kebenaran dokumen-dokumen itu. Apalagi dokumen itu berkorelasi dengan sejarah dan situasi politik serta keamanan Indonesia. “Ya, tak kami diamkan gitu aja," tuturnya. 

    Baca: Ini Fakta Baru Soal Sejarah 1965 yang Diungkap Dokumen Rahasia AS

    Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga masih melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen tersebut. "Dokumen dari Amerika itu tidak serta-merta kita jadikan bagian dari proses penyelidikan," ujarnya, kemarin. "Tentu perlu suatu upaya untuk meyakini betul, apakah informasi-informasi, apalagi dari luar negeri, itu layak.”

    Tenaga ahli Deputi V Kantor Staf Presiden, Theo Litaay, mengatakan pihaknya memastikan keberadaan dokumen itu tidak akan berpengaruh dalam proses penyelesaian kasus sejarah 1965. “Saya kira penyikapan atas informasi sejarah itu akan berlangsung seiring dengan waktu. Ini informasi awal yang kami terima, tentu akan kami dalami dan kami kaji lagi,” kata Theo di kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

    AHMAD FAIZ | AMIRULLAH SUHADA | ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Teror di Indonesia Meningkat, RUU Anti Terorisme Belum Rampung

    RUU Anti Terorisme tak kunjung rampung padahal Indonesia telah menghadapi rangkaian serangan dalam sepekan, dari tanggal 8 sampai 16 Mei 2018.