Anies akan Bahas Reklamasi Teluk Jakarta dengan Presiden Jokowi

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan warga pesisir pantai Jakarta melakukan aksi demo di depan gedung Balaikota DKI Jakarta, 17 Oktober 2017. Dalam aksinya warga menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan proyek reklamasi Jakarta. TEMPO/Subekti.

    Ratusan warga pesisir pantai Jakarta melakukan aksi demo di depan gedung Balaikota DKI Jakarta, 17 Oktober 2017. Dalam aksinya warga menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan proyek reklamasi Jakarta. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas sejumlah hal, antara lain proyek  reklamasi Teluk Jakarta. “Dalam satu atau dua hari ini Pak Jokowi berencana memanggil kami,” ujar Sandiaga saat ditemui seusai kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri 07 Cawang, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.

    Menurut Sandiaga, rencana pertemuan tersebut disampaikan seusai pelantikan mereka di Istana Negara, Senin, 16 Oktober 2017. Sandiaga mengatakan isu yang akan dibahas bukan hanya seputar reklamasi. “Yang jelas, Pak Jokowi habis lantik kami sedang persiapkan ketemu karena banyak isu yang ingin kami bicarakan," ujarnya.

    Baca: Stop Reklamasi Teluk Jakarta, Pengamat: PR Besar Anies-Sandi

    Ketika ditanya apakah sikapnya bakal tetap menolak reklamasi, Sandiaga hanya mengatakan akan mengkaji masalah tersebut. Ia dan Anies masih membutuhkan waktu lantaran baru saja dilantik. "Kami tahu tuntutan masyarakat. Kami tahu tugas kami adalah menghentikan reklamasi. Jadi, sabar, akan kami kaji dengan baik dan tidak tergesa-gesa,” katanya.

    Ihwal kabar pertemuannya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas reklamasi, Sandiaga tak menampik. Namun dalam pertemuan itu belum ada kajian tentang lapangan pekerjaan yang akan diciptakan di atas pulau buatan. "Saya tanya satu hal saja, belum ada jawaban yang pasti. Soal lapangan kerja, berapa yang diciptakan di sana," ujar Sandiaga.

    Sikap serupa ditunjukkan Anies, yang hingga kemarin masih enggan berkomentar tentang reklamasi, termasuk peringatan Luhut dua hari lalu. Kemarin, Luhut kembali menyatakan bahwa Anies, sekalipun telah menjadi Gubernur Jakarta, tak bisa membatalkan reklamasi. “Tidak ada alasan untuk tidak diteruskan,” kata Luhut di Kantor Staf Presiden, Rabu, 18 Oktober 2017.

    Anies tetap tak mau memberi pernyataan dan hanya mengatakan baru akan bersikap seusai rapat paripurna istimewa dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI. "Kami tuntaskan dulu dengan Dewan, baru kami melangkah,” ujar Anies. Dia menyatakan siap jika dipanggil oleh Presiden.

    Selain menghadapi peringatan dari Luhut, Anies dan Sandiaga didesak segera menegaskan sikap oleh sejumlah kalangan yang langsung menagih janji kampanye mereka pada hari pelantikan. Anies dan Sandi pernah berjanji menolak reklamasi dan akan menghentikan proyek yang dianggap hanya menguntungkan segelintir orang tersebut.

    Baca juga: Luhut: Tak Ada Alasan Menghentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pertemuan antara pemerintah DKI dan Presiden diperlukan. Tapi, kata dia, hingga kemarin belum ada permintaan resmi baik dari Presiden Joko Widodo maupun dari pemerintah DKI. "Kalau memang ada permintaan, tentu segara diadakan sesuai arahan Presiden," ujar Pramono di Istana Bogor.

    Pramono menambahkan, pertemuan itu bukan hanya membahas reklamasi Teluk Jakarta, tapi juga hal lain yang berkaitan dengan proyek-proyek bersama pemerintah pusat dan daerah. Hal itu, kata dia, bertujuan memastikan proyek berjalan lancar walau pemerintah DKI Jakarta berganti pemimpin. "Segala hal yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah pasti dibahas.”

    ISTMAN MP | LARISSA HUDA | VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.