Selasa, 22 Mei 2018

Evaluasi 3 Tahun Jokowi-JK di Bidang Sosial-Ekonomi

Reporter:
Editor:

Riky Ferdianto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemaparan kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK oleh sejumlah menteri dan pejabat lembaga negara di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, 17 Oktober 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis Pae Dale

    Pemaparan kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK oleh sejumlah menteri dan pejabat lembaga negara di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, 17 Oktober 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis Pae Dale

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-JK genap berusia tiga tahun. Usai dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober 2014, keduanya punya tanggung jawab besar memnuhi janji selama masa kampanye. Apa saja capaian dalam 3 tahun Jokowi-JK di bidang ekonomi dan sosial?

    Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati, mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Jokowi-JK berada di angka 5 persen dengan tingkat inflasi di bawah 4 persen. Prestasi itu, menurut dia, belum cukup membanggakan karena pertumbuhan di angka 5 persen hanya berdampak pada elastisitas bagi ketersediaan 200 ribu lapangan pekerjaan. Jumlah itu jauh dari kebutuhan nasional yang memerlukan ketersediaan 1 juta lapangan kerja. “Masih jauh dari kebutuhan,” kata dia.

    Baca: INDEF: Kemiskinan Jadi Tantangan 3 Tahun Jokowi-JK

    Enny menjelaskan, capaian Jokowi-JK dalam membuka akses lapangan kerja punya dampak bagi upaya pemerintah menekan angka kemiskinan. Data badan Pusat Statistik pada Maret 2017 menyebutkan bahwa angka penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 jiwa atau mewakili 10,64 persen dari total penduduk Indonesia. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mulai berfokus menata sumber daya manusia melalui program pendidikan vokasi. “Tapi strategi tersebut hanya akan efektif jika pemerintah menggandeng kalangan industri,” kata dia.

    Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan, menilai capaian bidang ekonomi berkorelasi terhadap masalah sosial. Dalam tiga tahun terakhir, kata dia, Indeks Demokrasi Indonesia relatif stabil meski memiliki tren penurunan. Data BPS 2014 menyebut IDI berada di angka 73,04 persen. IDI menurun menjadi 72,82 pada tahun 2015 dan kembali merosot menjadi 70,09 pada 2016. “Penurunan tersebut banyak disumbang oleh indeks skor untuk partai politik dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat,” kata dia.

    Menurut Saiful, situasi politik di Indonesia akan semakin stabil jika ditopang dengan fondasi ekonomi yang kuat. Ia menyarankan agar duet kepemimpinan Jokowi-JK berfokus menata kinerja di bidang ekonomi dalam dua tahun sisa masa pemerintahannya. Pekerjaan besar yang harus dibenahi adalah mengurangi tingkat pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, mengontrol harga kebutuhan pokok, dan mengurangi angka kemiskinan. “Persepsi masyarakat terhadap persoalan-persoalan tersebut masih belum baik,” kata dia.

    Baca: 3 Tahun Jokowi-JK, Menko Darmin Soroti Perizinan

    Kepala Kantor Staf Kepresidenen, Teten Masduki, mengklaim pemerintahan Jokowi-JK berhasil menekan angka kemiskinan dan menekan tingkat pengangguran. Menurut dia, jumlah penduduk miskin sebesar 27,77 jiwa yang dilansir BPS menurun sebesar 0,22 persen di banding tahun sebelumnya. Adapun tingkat pengangguran saat ini berada di angka 5,33 persen atau mengalami penurunan 0,17 persen dibanding 2016. “Meski turunnya kecil, tapi angka ini tentu tidak bisa diabaikan jika melihat keadaan ekonomi global yang tengah lesu,” kata dia.

    Baca: Survei Sebut Masyarakat Puas terhadap 3 Tahun Kinerja Jokowi

    Meski tak banyak peningkatan, capaian kinerja 3 tahun Jokowi-JK tergolong memuaskan bagi sebagian besar masyarakat. Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka 68,3 persen. Dalam pengamatannya, tingkat kepuasan tersebut relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Meski begitu, tingkat kepuasan tidaklah mencerminkan tingkat dukungan politik. Mereka yang mengaku puas, kata Burhanuddin, belum tentu akan memilih Jokowi lagi di tahun 2019. “Ada factor lain seperti ideologi, hati, dan seterusnya,” kata dia.

    Baca juga: Responden Empat Survei Memuji Program Infrastruktur Jokowi

    ERLANGGA DEWANTO | VINDRY FLORENTIN | KARTIKA ANGGRAENI | RIKY FERDIANTO


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Teror di Indonesia Meningkat, RUU Anti Terorisme Belum Rampung

    RUU Anti Terorisme tak kunjung rampung padahal Indonesia telah menghadapi rangkaian serangan dalam sepekan, dari tanggal 8 sampai 16 Mei 2018.