Babak Baru Polemik Akses Gratis ke Pantai Ancol Jakarta Utara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Gerakan Rakyat Jakarta Utara (GJRU) berunjuk rasa di Gerbang Barat Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 14 September 2017. Mereka menuntut terbukanya akses masyarakat untuk memasuki kawasan pantai Ancol dan transparansi dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari pihak manajemen Ancol. TEMPO/NAFI

    Massa Gerakan Rakyat Jakarta Utara (GJRU) berunjuk rasa di Gerbang Barat Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 14 September 2017. Mereka menuntut terbukanya akses masyarakat untuk memasuki kawasan pantai Ancol dan transparansi dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari pihak manajemen Ancol. TEMPO/NAFI

    TEMPO.CO, Jakarta -Ada babak baru soal akses ke Pantai Ancol di Jakarta Utara. Selama ini setiap pengunjung yang ingin menikmati suasana di kawasan Taman Impian Jaya Ancol tersebut diwajibkan membeli karcis tarif masuk dan parkir kendaraan. Belakangan, desakan agar akses berbayar itu digratiskan, menguat.

    Puluhan orang dari Massa Gerakan Rakyat Jakarta Utara (GRJU) menggelar demonstrasi di Pintu Barat, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 14 September 2017.

    Baca : Akses Gratis Pantai Ancol, Pengelola Segera Bertemu Pemprov DKI

    Mereka menuntut pengelola Ancol, PT Pembangunan Jaya Ancol, mengembalikan akses warga Jakarta Utara untuk bisa memasuki kawasan Pantai Ancol.

    "Apa hak mereka (TIJ Ancol) menutup hak publik?" kata koordinator lapangan GRJU, Danus Al Batawi, di hadapan puluhan anggotanya. Menurut Danus, dulunya kawasan Ancol terbuka bagi warga sekitar.

    Baca: Pengadilan Tolak Gugatan Gratis Masuk Pantai Ancol

    Namun, kata Danus, berangsur-angsur akses masuk warga maupun turis luar Jakarta ditutup. “Masyarakat Jakarta Utara hanya dapat masuk melalui pintu masuk barat dan timur serta wajib membayar tarif masuk,” kata Danus.

    Aksi itu mendapat perhatian Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Pemerintah Provinsi DKI sebenarnya sudah lama punya gagasan untuk membebaskan pengunjung ke Pantai Ancol. Menurut Djarot, seharusnya pengunjung hanya dikenai biaya parkir setiap kali masuk kawasan Ancol, sementara pejalan kaki bebas memasuki Pantai Ancol.

    "Jadi, kalau ada yang menuntut, itu wajar. Kalau bagus, itu parkir mobilnya aja kena agak tinggi, per jam katakanlah. Kalau masuk ke wahana, baru bayar," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, 15 September 2017.

    Djarot menuturkan, dengan cara memberikan akses ke Pantai Ancol secara cuma-cuma, Pasar Seni di sana bisa hidup. Namun Djarot berharap pemanfaatannya tetap dikontrol agar tidak kumuh. Djarot ingin akses masuk Pantai Ancol bisa seperti di Monumen Nasional (Monas) yang tidak dipungut biaya.

    Baca: Warga Jakarta Utara Tuntut Akses Masuk Gratis ke Pantai Ancol  

    "Sekarang masuk di Monas bayar, enggak? Ya, enggak bayar. Tapi, ketika Anda mau memanfaatkan fasilitas naik ke atas begitu, pakai daftar, gitu dong," ujar Djarot.

    Djarot mengatakan saat ini pengelolaan pantai tersebut masih di bawah PT Pembangunan Jaya Ancol. Ia pun masih menunggu pembenahan dari pengelola. Apalagi, ucap Djarot, di kawasan Ancol juga akan dibangun venue jet ski dan olahraga layar untuk Asian Games 2018 yang akan menarik perhatian masyarakat.

    "Ini usul saya, tergantung sekarang bagaimana PT Pembangunan Jaya Ancol.

    Kepala Komunikasi Korporat PT Pembangunan Jaya Ancol Rika Lestari menyatakan manajemen akan segera bertemu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan ini terkait tuntutan Gerakan Rakyat Jakarta Utara (GRJU) untuk membuka akses masyarakat Jakarta Utara untuk memasuki pantai Ancol.

    "Waktunya belum ditentukan," kata Rika kepada Tempo, Jumat, 15 September 2017. Dia mengatakan, pihak manajemen masih menganalisis tuntutan dan menyiapkan data yang diperlukan.

    Baca : Didemo Warga Jakarta, Djarot Setuju Akses Pantai Ancol Gratis

    Perihal akses ke Ancol, menurut Rika, Ancol tidak sepenuhnya tertutup bagi masyarakat sekitar. Pengelola tetap memberikan akses kepada pedagang asongan berjualan di kawasan Ancol. Selain itu, para nelayan wisata yang mengangkut penumpang ke Kepulauan Seribu pun masih bebas beroperasi.

    Terkait tiket masuk, Rika mengatakan sebanyak 70 persennya digunakan untuk biaya operasional. Biaya ini meliputi kebersihan, transportasi di dalam area wisata, dan renovasi.

    Rika juga menekankan, Ancol adalah BUMD yang tidak dapat dana penyertaan modal dari Pemda DKI Jakarta.

    MUHAMMAD NAFI' | LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.