Upeti Memang Mengalir di Senayan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota dewan, duduk diantara bangku kosong karena banyak anggota yang meninggalkan ruangan saat berlangsungnya rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (24/5). Dalam rapat tersebut Pemerintah mengusulkan memasukkan asumsi lifting gas pada 2013 sebesar 1.290-1.360 juta barel ekuivalen minyak per hari (mboepd) ke dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah anggota dewan, duduk diantara bangku kosong karena banyak anggota yang meninggalkan ruangan saat berlangsungnya rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (24/5). Dalam rapat tersebut Pemerintah mengusulkan memasukkan asumsi lifting gas pada 2013 sebesar 1.290-1.360 juta barel ekuivalen minyak per hari (mboepd) ke dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Upeti untuk memuluskan anggaran mitra kerja Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan lalu menjadi buah bibir. Penyebabnya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengaku sejumlah anak usaha di bawah kementeriannya menerima permintaan upeti dari politikus senayan. Dahlan mendapat sanggahan dari sejumlah politikus, tapi dari anggota dewan pula muncul beberapa pengakuan.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama membenarkan ada setoran kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dia mengatakan pernah disodori sejumlah uang saat mulai menjabat anggota Komisi II Bidang Pemerintahan DPR pada 2009. “Saya pernah ditawari Rp 15 juta saat itu, tapi saya tolak,” kata Ahok—sapaan Basuki—kepada Tempo, Selasa 30 Oktober 2012.

    Tawaran tersebut berasal dari sesama anggota Komisi II. "Saya yakin uang itu bukan berasal dari anggaran resmi DPR,” ujarnya.

    Pengakuan serupa diungkapkan oleh bekas anggota DPR periode 1999-2004, Djoko Susilo. Ia mengatakan pemberian upeti biasanya dilakukan oleh mitra kerja Komisi. Bentuknya seperti mengongkosi tiket pesawat dan biaya hotel.

    Pemberian fasilitas oleh mitra kerja Komisi dilakukan saat anggota Dewan mengunjungi konstituen atau menyelenggarakan acara di daerah pemilihannya. "Bisa saja bentuknya berupa honor sebagai pembicara," kata politikus Partai Amanat Nasional ini.

    Menurut anggota Komisi Pertahanan, Lily Chodijah Wahid, pemberian upeti sudah menjadi rahasia umum di DPR. Uang pelicin biasanya diberikan dalam pembahasan anggaran berjumlah besar, yang berjalan alot. "Upeti diberikan ketika proyek atau anggaran berhasil diloloskan oleh anggota Dewan," katanya ketika dihubungi tadi malam.

    Bekas anggota DPR periode 1999-2004, Agus Condro Prayitno, mengatakan upeti kerap diberikan oleh mitra Komisi bila banyak anggaran yang belum disetujui. Anggaran biasanya diberi tanda bintang karena jumlahnya belum disepakati oleh Dewan.

    Uang dikucurkan saat pembahasan rancangan undang-undang ataupun pencairan anggaran dilakukan di luar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Namun ia mengaku lupa jumlah uang yang diterimanya.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak mengawal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengawasan dilakukan agar tak ada pemberian upeti. Ia meminta Komisi Pemberantasan serta Badan Pemeriksa Keuangan bekerja sama mengawal dan menyelamatkan APBN. "Yang penting uang rakyat betul-betul digunakan sebaik-baiknya," katanya sebelum bertolak ke Inggris, kemarin.

    Kemarin, beredar pesan singkat yang menyebutkan inisial sejumlah politikus Senayan yang sering meminta jatah kepada BUMN. ”Ini inisial anggota DPR RI yang memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar), PM, EV, CK (PDIP), AR, IR, SUR (PKS), FA (Hanura), ALM, NAS (PAN), JA, SG, MJ (PD), MUZ (Gerindra),” demikian isi pesan itu. Kepala Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Hilmi membantah bahwa data tersebut bersumber dari lembaganya.

    Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie tersinggung dengan Dahlan soal adanya upeti dari politikus di Senayan. "Kalau disebut oknum tidak apa-apa. Tapi ini kan disebutnya anggota," ujar Marzuki.

    ANANDA THERESIA | EDI FAISOL | SUBKHAN | FRANSISCO | ARYANI KRISTANTI | SATWIKA MOVEMENTI | DEWI RINA

    Berita lain:
    Djoko Susilo Benarkan Ada Upeti untuk Senayan

    SMS Inisial Anggota DPR ''Tukang Peras'' 

    Anggota DPR ''Palak'' BUMN, Apa Kata Aria Bima 

    SMS DPR Pemeras Disebar? Dahlan Menjawab 

    Sekali Rapat, DPR Minta Lebih dari Rp 1 Miliar  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.