5 Inisial Legislator yang Dilaporkan Memeras BUMN Terkuak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri BUMN Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan soal anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga memeras sejumlah perusahaan BUMN belum usai. Rabu 7 November 2012 lalu, Dahlan melalui surat tertulis menambahkan lima nama baru dan mengirimnya ke Badan Kehormatan DPR.

    Kelima nama baru anggota Dewan ini pun mulai terkuak. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, mereka adalah AQ, LM, ATP, MIEQ, dan IGARW.

    Menurut Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Prakosa, lima nama ini masih terkait dengan dua peristiwa yang berhubungan dengan dua BUMN yang dilaporkan Dahlan pada Senin 5 November 2012 lalu. Saat itu, sang menteri menyebut dua nama anggota Dewan yang dikaitkan dengan upaya pemerasan ke BUMN. Mereka adalah Idris Laena yang diduga tersangkut dengan PT PAL Indonesia dan PT Garam (Persero) serta Sumaryoto yang diduga tersangkut dengan PT Merpati Nusantara Airlines.

    Saat ditanya mengenai kebenaran lima inisial ini, Prakosa enggan menanggapi. Ia hanya menjawab singkat pesan pendek yang dikirim Tempo. "He he he, no comment," kata Prakosa yang mengaku tidak ingin menambah keruh suasana.

    Menurut Prakosa, surat Dahlan yang diterima Badan Kehormatan, berisi kronologis upaya pemerasan terhadap perusahaan BUMN. Dalam surat itu pula Dahlan menyampaikan lima nama tanpa nama fraksi masing-masing. Sayang, Prakosa tidak menjelaskan dari komisi apa kelima nama baru tersebut. "Yang pasti ini kronologis dari satu peristiwa," kata dia.

    Politikus dari PDI Perjuangan ini mengatakan semua yang disampaikan Dahlan dalam surat itu belum dilengkapi bukti. Termasuk, belum adanya bukti transaksi antara anggota Dewan dan direksi BUMN. Apa yang disampaikan Dahlan merupakan keterangan sekunder yang diterimanya dari beberapa direksi BUMN. "Kami belum menerima bukti," ujarnya.

    Menanggapi laporan Dahlan, politikus Partai Demokrat Achsanul Qosasi, membenarkan adanya pertemuan informal dengan Direktur Utama Merpati, Rudy Setyopurnomo bersama direktur keuangan, dan direktur operasional perusahaan maskapai penerbangan itu. Namun, dia membantah jika dalam pertemuan di ruang pimpinan Komisi Keuangan ini ada upaya untuk meminta jatah. "Diskusi biasa, setahu saya tidak ada kode atau upaya pemerasan," kata dia.

    Achsanul sebenarnya merasa sangat dirugikan dengan opini yang berkembang yang menyebutkan dia terlibat. Tetapi dia menegaskan tak akan menggugat balik Dahlan. Dia hanya meminta Dahlan menyerahkan bukti baik berbentuk rekaman atau dokumen yang menyatakan adanya pemerasan. "Saya sudah mendapat vonis politik dan sosial," kata dia.

    Politikus Partai Golkar Idris Laena yang namanya dilaporkan secara jelas oleh Dahlan, segera mengklarifikasi tudingan Dahlan dengan menggelar konferensi pers di DPR, kemarin. Dia membantah dan menyatakan jika informasi yang disampaikan bekas bos PLN itu sama sekali tidak benar.

    Idris juga menyayangkan tuduhan Dahlan yang diungkapkan ke Badan Kehormatan hanya berdasarkan informasi sepihak. Penyebutan ini menyebabkan nama baik keluarganya tercemar. "Secara psikologis akan merusak perkembangan jiwa anak-anak Saya," kata dia. Idris berjanji akan segera memberikan klarifikasi kepada Badan Kehormatan mengenai penyebutan nama dirinya.

    Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya mengungkapkan ada dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terindikasi terlibat dalam upaya kongkalikong dan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan BUMN. Kedua nama itu muncul setelah diungkapkan Dahlan Iskan saat ia diperiksa Badan Kehormatan.

    WAYAN AGUS PURNOMO | MUNAWWAROH

    Berita Terkait
    Inikah Lima Nama yang Disebut Dahlan Iskan?  

    Ohey Sinapoy, Satu Lagi Terduga Peminta Upeti DPR

    Badan Kehormatan Minta Dahlan Cek Daya Ingatnya 

    Dahlan Ternyata Cuma Serahkan 5 Nama Pemalak BUMN 

    Kata BK DPR Soal Surat Dahlan

    Idris Laena Mau Blak-blakan Hanya ke BK  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.