TEMPO.CO, Jakarta-– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyatakan ada badan usaha milik negara yang membagikan duit ke fraksi-fraksi di parlemen dalam kaitan dengan proyek pembangunan gedung baru. Marzuki mengaku melaporkan pembagian duit itu kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara saat itu, Mustafa Abubakar. “Saya telepon Mustafa Abubakar untuk memecat direksi BUMN yang bagi-bagi duit tersebut,” kata Marzuki dalam hak jawabnya kepada Tempo.
Menurut dia, pembagian duit untuk anggota DPR terlihat dari perwakilan salah satu fraksi yang datang ke ruangannya. Perwakilan fraksi ini mengeluh karena hanya menerima US$ 50 ribu. Padahal partainya akan menggelar hajatan nasional. Kepada anggota DPR itu, Marzuki menyatakan tak pernah memerintahkan pembagian duit untuk fraksi di DPR.
Hak jawab Marzuki itu dilayangkan dalam kaitan dengan pemberitaan Koran Tempo edisi 11 November 2013 halaman A7, berjudul “KPK Belum Sentuh Kasus Gedung DPR”. Dalam artikel itu, sumber Tempo menyebutkan bahwa Marzuki, yang merangkap Ketua Badan Urusan Rumah Tangga, kecipratan Rp 250 juta dalam pembangunan proyek gedung baru DPR. Marzuki membantah menerima duit tersebut, namun ia yakin catatan penerimaan uang sebesar Rp 250 juta itu tidak salah. “Tapi, siapa yang menjual nama saya yang harus diungkap,” demikian Marzuki menuliskan.
Pada bagian lain hak jawabnya, Marzuki mengaku pernah mengumpulkan semua BUMN yang mendaftar sebagai peserta tender di ruang kerjanya di DPR. Salah satu yang hadir, kata Marzuki, adalah Teuku Bagus Muhammad Noor, Direktur Operasional PT Adhi Karya—kini tersangka kasus Hambalang. “Dari pertemuan itu, saya berkesimpulan sudah ada skenario memenangkan BUMN tertentu,” kata politikus Partai Demokrat ini. Belakangan, Marzuki melaporkan Teuku Bagus kepada pengganti Mustafa Abubakar, yakni Dahlan Iskan.
Direncanakan sejak 2008, proyek gedung baru DPR akhirnya dibatalkan karena tekanan publik. Bertinggi 36 lantai, biaya konstruksi gedung ini mencapai Rp 1,8 triliun sebelum berkurang menjadi Rp 1,16 triliun. Penelusuran Tempo, seperti dimuat majalah edisi pekan ini, menyebutkan perusahaan calon penggarap proyek sudah mengalirkan duit ke sejumlah anggota DPR, termasuk ke beberapa anggota Badan Urusan Rumah Tangga.
Mantan Menteri BUMN Mustafa Abubakar tak ingat pernah dihubungi Marzuki Alie soal setoran duit perusahaan negara untuk anggota DPR. “Mungkin pernah, tapi saya lupa karena banyak mengurus ratusan perusahaan BUMN,” katanya. Sedangkan Dahlan Iskan membenarkan Marzuki memintanya memecat Teuku Bagus. “Tapi saya tidak bisa memecat secara langsung. Saya meminta direksi Adhi Karya memecat dia.”
Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, mengaku tak mengetahui suap untuk para wakil rakyat guna memuluskan proyek gedung baru itu. “Saya baru naik 2011. Kamu gak usah tanya-tanya,” katanya sambil menutup telepon.
MUHAMAD RIZKI | ANANDA PUTRI | PRAM
Berita terkait:
Marzuki Alie Ditantang Bersikap Jantan
ICW: Marzuki Jangan Tutupi Suap Gedung DPR
PKS Minta Marzuki Ungkap Penerima Suap Gedung DPR
Mahfud Md.: Marzuki Wajib Laporkan Suap Gedung DPR
