Kecurangan Diduga Terorganisasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan artis dan seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. Petisi dari para artis, musisi dan seniman nasional tersebut berisikan surat terbuka yang diberikan kepada KPU, Bawaslu dan Presiden RI untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara jujur, adil, tanpa intimidasi dan kecurangan. TEMPO/Imam Sukamto

    Puluhan artis dan seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. Petisi dari para artis, musisi dan seniman nasional tersebut berisikan surat terbuka yang diberikan kepada KPU, Bawaslu dan Presiden RI untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara jujur, adil, tanpa intimidasi dan kecurangan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga kemarin telah menerima 101 pengaduan ihwal dugaan kecurangan penghitungan suara pemilihan. Tim menduga sebagian laporan kecurangan dirancang secara sistematis dan terorganisasi untuk menggerus suara pasangan itu.

    “Ini diduga terjadi, misalnya, di semua TPS di Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang,” kata ketua tim pemenangan Jokowi-Kalla yang juga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, kemarin.

    Komisi Pemilihan Umum sudah mengunggah hasil pindaian formulir C1 di Ketapang Barat yang terdiri atas 17 tempat pemungutan suara. Hasilnya, pasangan Jokowi-Kalla sama sekali tidak memperoleh suara di 17 TPS itu. Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa total memperoleh 7.134 suara. Di 17 TPS, seluruh formulir C1 tidak tercantum nama dan tanda tangan saksi kedua pasangan calon.

    Menurut Tjahjo, sangat tidak masuk akal Jokowi-Kalla tidak mendapatkan suara sama sekali di wilayah yang merupakan basis Partai Kebangkitan Bangsa, mitra koalisi PDI Perjuangan. Kejanggalan lain diungkapkan Koordinator Data Center Tim Kampanye Jokowi-Kalla Jawa Timur, Didik Prasetyono. Menurut dia, sebagian besar tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 17 TPS itu terlihat seragam. ”Tanda tangannya mirip-mirip,” kata dia.

    Ketua KPU Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Samsul Muarif, mengatakan sudah memanggil KPPS di 17 TPS itu guna mengklarifikasi ihwal dugaan kecurangan tersebut. ”Kami sudah cek, ternyata semua sesuai dengan prosedur,” kata dia.
    Anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Husni, tak yakin ada kecurangan di 17 TPS tersebut. “Proses pencoblosan dijaga ketat oleh aparat,” kata dia. ”Kalau memang ada pelanggaran, laporkan saja ke Panitia Pengawas atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Kami sudah siap dengan data pembanding.”

    Indikasi kecurangan dalam formulir C1 bukan hanya terjadi di Ketapang Barat. Menurut anggota tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla bidang hukum, Taufik Basari, peta kecurangan secara sistematis berlangsung di berbagai daerah dan luar negeri. Tujuannya sama, yaitu menggerus perolehan suara Jokowi-Kalla, yang menurut hitung cepat berbagai lembaga survei unggul atas Prabowo-Hatta. “Ada pergerakan yang melibatkan penguasa daerah, termasuk penyelenggara pemilu,” katanya.

    Taufik mencontohkan hasil pindaian formulir C1 di TPS 32 di Desa Kota Baru, Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Di situ ditulis Prabowo-Hatta memperoleh suara 122 dan Jokowi-Kalla 192 suara. Tapi, total suaranya 414.  Ketua KPU Kabupaten Bogor, Haryanto Surbakti, mengatakan ada kesalahan pencatatan di formulir itu. Seharusnya, kata dia, pasangan Jokowi-Kalla memperoleh suara 292.

    Komisioner Bawaslu, Nasrullah, mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam dengan informasi dugaan kecurangan penghitungan suara itu. “Kalau terbukti, kami tindak petugasnya, termasuk komisioner KPU setempat,” kata dia.

    SUNDARI | REZA ADITYA | MUSTHOFA BISRI | ANTON A

    Baca juga:
    Seperti Apa Ciri Lembaga Survei 'Abal-abal'? 

    Lembaga Survei Pesanan Bisa Dipidanakan

    Rekapitulasi, Awas Pembelian Suara Grosiran!  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.