TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengaku punya alasan kuat memilih mantan Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal (Purn) Abdullah Makhmud Hendropriyono sebagai anggota penasihat tim transisi pemerintahannya. (Baca: Jokowi: Wajar Ada Beda Pendapat Soal Hendropriyono)
“Beliau memiliki pengalaman (di bidang) intelijen dan keamanan. Ada rekam jejaknya,” kata Jokowi, Kamis 14 Agustus 2014. Menurut Jokowi, penunjukan Hendro murni keputusannya tanpa pengaruh orang lain, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang dikenal dekat dengan Hendro.
Masuknya nama Hendro dalam tim transisi menuai kecaman. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, misalnya, mempertanyakan komitmen penegakan HAM Jokowi. “Jokowi terpilih karena ada harapan penuntasan kasus HAM di masa lalu,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar.
Menurut catatan Kontras, Hendro diduga ikut terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM ketika masih menjadi anggota TNI. Haris mencontohkan dugaan keterlibatan Hendro dalam kasus penyerbuan empat peleton pasukan Komando Resimen Militer Garuda Hitam, Lampung, ke pondok pengajian di Desa Talangsari III, Lampung Timur, yang menewaskan 246 korban sipil. Menurut catatan Kontras dan Komisi Nasional HAM, Hendro, yang ketika itu mengepalai Danrem Garuda Hitam, memimpin penyerbuan pada 7 Februari 1989 tersebut.
Penuntasan kasus Talangsari ini masuk visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam bidang penegakan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun, menurut Haris, karena Jokowi memilih Hendro menjadi penasihat tim transisi, “Harapan itu justru pupus.”
Kecaman atas keputusan Jokowi ini juga ramai di media sosial karena Hendro diduga berperan dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, 7 September 2004. Ketika itu, Hendro menjabat Kepala BIN. Sampai kemarin, petisi penolakan sudah diteken lebih dari seribu netizen.
Jokowi menilai wajar adanya resistansi publik terhadap Hendro di tim transisi. Dia meminta masyarakat tak berasumsi bahwa Hendro terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ketika didesak jaminan dirinya sebagai presiden terpilih tak akan melindungi Hendro jika ada kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu yang membuktikan keterlibatannya, Jokowi berujar, “Itu urusan lain, itu wilayah hukum.”
Jaminan justru datang dari wakil ketua tim transisi, Andi Widjajanto. “Masalah HAM terkait Hendropriyono sudah dibahas sejak beliau menjadi pengarah tim kampanye. Dari kasus Talangsari hingga Munir. Kalau nanti ada upaya menuntaskan HAM, maka tidak ada imunitas bagi dia,” kata Andi.
Hendro kemarin belum bisa dimintai konfirmasi soal ini. Kemarin, dia sama sekali tak muncul di kantor tim transisi. Menurut anak Hendro, Diaz Hendropriyono, ayahnya tengah ke Vietnam. “Sampai Sabtu pekan ini,” kata dia.
Sebelumnya, Hendro mengatakan dia diminta Jokowi memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan atau rekam jejaknya. “Saya akan memberi nasihat sekitar masalah intelijen,” ujarnya. Dalam beberapa kesempatan kepada Tempo, Hendro sudah membantah jika disebut terlibat dalam kasus Talangsari dan kasus Munir.
ANANDA TERESIA | WAYAN AGUS PURNOMO | SINGGIH SOARES | ERWAN HERMAWAN | ANTON A
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Ketua Gerindra Laporkan Metro TV, Detik, dan Tempo
Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
Rumah Novela Dirusak karena Apa?
