Kubu Prabowo Ingkari Suara Konstituen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sikap enam fraksi partai Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat bertolak belakang dengan sikap konstituennya dalam hal Rancangan Undang-Undang Kepala Daerah. Mayoritas pemilih partai yang menyokong pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu, berdasarkan sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI), justru menghendaki pemilihan langsung. Bukan diserahkan kepada DPRD seperti yang diinginkan anggota koalisi.

    “Sikap mereka tidak berubah,” kata Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto. Sikap itu diketahui Sigit ketika mengikuti rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pilkada dan pemerintah di Hotel Millennium, Jakarta, Rabu 10 September 2014.

    Materi rapat, menurut Sigit, memaparkan keuntungan dan kerugian dua opsi pemilihan kepala daerah langsung dan tak langsung. Enam partai koalisi Merah Putih itu terdiri atas Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Amanat Nasional.

    Berdasarkan hasil survei LSI yang dilansir Senin lalu, lebih dari 80 persen responden yang mengaku menjadi pemilih partai koalisi Merah Putih pada pemilu Mei lalu menganggap pemilihan kepala daerah langsung merupakan model terbaik. “Mestinya anggota Koalisi Merah Putih memperhatikan aspirasi pemilihnya,” kata peneliti senior LSI, Adjie Alfaraby, ketika dihubungi kemarin. “Harus diingat konstituen punya andil besar dalam suatu partai.”

    Responden yang sama pada pemilihan presiden dan mengaku mencoblos pasangan Prabowo-Hatta juga memperlihatkan sikap serupa. Menurut hasil survei itu, sebanyak 81,53 persen pemilih Prabowo-Hatta menghendaki pemilihan langsung. Survei yang digelar 5-7 September tersebut melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi, dengan tingkat pendidikan mulai dari sekolah menengah tingkat pertama sampai sarjana di desa maupun kota. Toleransi kesalahan survei ini sekitar 3 persen.

    Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menilai, hasil survei itu tidak bisa dijadikan ukuran bahwa mayoritas pendukung partai Koalisi Merah Putih dan pemilih Prabowo-Hatta menghendaki pemilihan oleh DPRD. Dia menilai survei LSI tidak mencerminkan suara sebenarnya dari masyarakat. “Saya tidak mau menanggapi survei-survei itu. Kadang-kadang survei hanya teror. Jadi, tidak terlalu percaya. Kami ingin menyampaikan sebuah kebaikan kepada rakyat, ini yang ingin disampaikan,” kata dia.

    Ketua Partai Demokrat, Benny K. Harman, menganggap itu hanya akal-akalan lembaga survei. Lembaga survei, kata dia, menginginkan pemilihan secara langsung karena memberikan banyak keuntungan bagi mereka. “Kalau pemilihan langsung dibubarkan, lembaga survei bisa gulung tikar,” kata Benny, “Koalisi Merah Putih masih solid mendukung wacana pilkada melalui DPRD.”

    ODELIA SINAGA | ANANDA TERESIA | RIKY FERDIANTO

    Topik terhangat:

    Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | Haji 2014

    Berita terpopuler lainnya:
    Adem Sari, Ini Nama Pemain Bola Ganteng Asal Turki
    iPhone 6 Cuma Rp 2,3 Juta di Amerika
    Norman Kamaru, dari Artis Kini Jadi Tukang Bubur
    Jokowi Janji Akan Cukur Biaya Rapat Rp 18 Triliun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.