Mega-SBY Kunci Pengaman Pemerintah Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden 2009-2014, Susilo Bambang Yodhoyo dan Megawati Soekarno Putri bersalaman sebelum pengundian nomor urut Pilpres, di  Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, (30/5). Foto : TEMPO/Imam Sukamto

    Calon Presiden 2009-2014, Susilo Bambang Yodhoyo dan Megawati Soekarno Putri bersalaman sebelum pengundian nomor urut Pilpres, di Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, (30/5). Foto : TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta- Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, terancam menemui banyak hambatan dari parlemen dalam menjalankan pemerintahannya. Gabungan kursi partai penyokong Jokowi tak mampu mengimbangi koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Pemerintah memang sudah seharusnya diawasi oleh partai non-pemerintah,” kata Wakil Bendahara Partai Golkar Bambang Soesatyo kemarin.

    Koalisi Jokowi yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa, Hanura, dan NasDem dengan total jumlah kursi 207. Sedangkan lima partai pendukung Prabowo memiliki 262 kursi atau lebih dari separuh anggota DPR. Demokrat, yang juga mendukung Prabowo, belakangan memang menyatakan netral. Sekalipun koalisi PDIP berhasil menggandeng Demokrat, peluang untuk menguasai parlemen tetap kecil karena total suaranya 268. (Baca juga: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR PDIP Kalah 2-0)

    Peta politik di parlemen berpeluang berubah seusai pelantikan anggota Dewan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan petinggi partainya, termasuk Jokowi, sudah menemui Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Walau sudah ketemu, Tjahjo mengatakan pertemuan tersebut belum menemukan kata sepakat.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar jauh lebih optimistis. Menurut dia, kesepakatan hampir terjalin. “Insya Allah, kami punya teman baru di koalisi,” katanya seusai pelantikan DPR.

    Sore kemarin, Jokowi dan Kalla menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Jokowi menyampaikan hasil pertemuannya dengan Yudhoyono. Tersiar kabar, Yudhoyono bakal bertemu dengan Megawati untuk memastikan koalisi. “Ada peluang bertemu, kenapa tidak? Ini semua masih berproses,” kata Jokowi. Jika pertemuan ini terwujud, diyakini hal itu akan kian memantapkan jalannya pemerintahan Jokowi. (Baca juga: SBY Klaim Jokowi Tawarkan Demokrat Bergabung  )

    Demokrat, yang sebelumnya bersama koalisi Jokowi dan Partai Persatuan Pembangunan meminta pemilihan pemimpin DPR digelar hari ini, akhirnya balik badan. Mereka memilih menyeberang ke kubu Prabowo, yang menginginkan pemilihan dilaksanakan semalam. Sekretaris Jenderal Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono malah dicalonkan sebagai Wakil Ketua DPR dari kubu Prabowo. (Baca juga: Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo)

    Dengan jumlah kursi kurang dari separuh anggota DPR, Jokowi diperkirakan bakal kesulitan menaklukkan parlemen. Pemimpin alat kelengkapan DPR, seperti di komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Kerja Sama Parlemen, dan Mahkamah Kehormatan Dewan, juga diperkirakan bakal dikuasai aliansi Prabowo. (Baca juga: Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim)

    Pada DPR periode yang lalu, koalisi Prabowo sudah unjuk kekuatan. Pertama, mereka berhasil mengetok Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—disingkat Undang-Undang MD3. Selanjutnya, mereka mengegolkan Tata Tertib DPR, pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

    Bambang Soesatyo menyanggah kubunya bakal selalu menjadi batu sandungan bagi pemerintah Jokowi. Dia mengatakan koalisi akan mendukung Jokowi selama kebijakannya bermanfaat bagi rakyat.

    WAYAN AGUS PURNOMO | ANANDA TERESIA | ANTONS

    Berita lain:
    Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
    FBR Geruduk DPRD Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI
    Perpu Pilkada SBY Dipastikan Mental di DPR  

     


  • DPR
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.