Mega-SBY Penentu Stabilitas Politik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden 2009-2014, Susilo Bambang Yodhoyo dan Megawati Soekarno Putri bersalaman sebelum pengundian nomor urut Pilpres, di  Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, (30/5). Foto : TEMPO/Imam Sukamto

    Calon Presiden 2009-2014, Susilo Bambang Yodhoyo dan Megawati Soekarno Putri bersalaman sebelum pengundian nomor urut Pilpres, di Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, (30/5). Foto : TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta- Konstelasi politik berubah menjelang pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlangsung alot, tadi malam. Gara-gara tidak masuk komposisi calon pimpinan MPR yang diusung koalisi Prabowo Subianto, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan akhirnya merapat ke koalisi Joko Widodo.

    “Proses yang telah kami jalani (di koalisi Prabowo) bertepuk sebelah tangan,” kata Muhammad Romahurmuziy, Sekretaris Jenderal PPP, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Sebelumnya, koalisi Prabowo menjanjikan kursi Wakil Ketua MPR kepada PPP karena partai itu tidak mendapatkan jatah kursi Wakil Ketua DPR. (Baca juga: Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi  )

    Sikap Fraksi PPP ini menambah langsung kekuatan kubu Jokowi di MPR. Berdasarkan jumlah kursi, setelah memperoleh dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah, koalisi Jokowi kini menguasai 377 kursi di MPR. Sedangkan koalisi Prabowo menguasai 313 kursi.

    Jika koalisi ini berlanjut di DPR, koalisi Jokowi tinggal menggaet dukungan Demokrat, yang memiliki 61 kursi, sehingga menjadi 308 kursi. Jumlah ini mengungguli koalisi Prabowo, yang hanya menghimpun 252 kursi. Romahurmuziy memberi sinyal bahwa dukungan partainya juga bakal berlanjut di DPR. “Politik itu dinamis,” katanya.

    Untuk menarik Demokrat, menurut Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka pintu untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Komitmen Mega itu diungkapkan saat memimpin pertemuan partai koalisi penyokong presiden terpilih Jokowi di kediamannya di Teuku Umar,  Jakarta, Ahad lalu. (Baca juga: Gagal Bertemu SBY, Mega Sempat Menunggu 4 Jam)

    “Mega minta waktu pertemuan dengan SBY diatur lagi,” kata Surya Paloh di kantor partainya, kemarin. Surya juga hadir saat pertemuan di rumah Mega itu.

    Menurut Surya, Mega juga mengutus wakil presiden terpilih Jusuf Kalla untuk menemui Yudhoyono. Kemarin, Kalla terbang ke Surabaya untuk menemui Yudhoyono, yang tengah memimpin perayaan hari ulang tahun TNI. Bersama koalisi Prabowo, Demokrat menyorongkan kadernya, E.E. Mangindaan, sebagai Wakil Ketua MPR. Sedangkan koalisi Jokowi menyorongkan paket dengan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua MPR. “Untuk mencairkan ketegangan,” kata dia.  (Baca: Investor Tunggu Sikap Politik Megawati

    Dari sepuluh partai yang kini menempatkan kadernya di parlemen, hanya Demokrat yang mengklaim netral dan tidak berpihak kepada dua kutub besar di Senayan, koalisi Prabowo dan Jokowi. Menguasai 61 kursi di DPR, posisi Demokrat akan lebih memudahkan Jokowi mengamankan kebijakannya di parlemen. Ditambah satu partai lagi, PPP, yang disebut bakal hengkang dari Koalisi Prabowo, koalisi Jokowi bisa menguasai parlemen. Sejumlah agenda strategis pemerintah Jokowi ke depan juga masih membutuhkan sokongan Demokrat.

    Menurut juru bicara Demokrat, Ruhut Sitompul, Yudhoyono mau bertemu dengan Mega dengan syarat Mega sendiri yang mengontak bosnya itu. “Hubungi saja melalui telepon, bisa melalui (jaringan) Istana atau Cikeas,” kata dia. (Baca juga: Ruhut Mukjizat Tuhan Bila Mega Mau Temui SBY)

    IRA GUSLINA SUFA | NURIMAN JAYABUANA | ANTON A

    Berita lain:
    Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi  
    PPP: 60 Persen Kaki Kami di Koalisi Jokowi  
    Zulkifli Hasan, Ketua MPR Periode 2014-2019  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.