Indonesia Belum Butuh Uluran IMF

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Direktur Operasional IMF, Christine Lagarde menggelar konfrensi press di Istana Merdeka, Jakarta, 1 September 2015. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Lagarde membahas soal annual event 2018. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Direktur Operasional IMF, Christine Lagarde menggelar konfrensi press di Istana Merdeka, Jakarta, 1 September 2015. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Lagarde membahas soal annual event 2018. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan pertemuannya dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde sama sekali tidak membahas ihwal pemberian pinjaman. Menurut Presiden, topik pembicaraan hanya seputar penyelenggaraan konferensi IMF di Jakarta pada 1-2 September 2015.

    “IMF tidak memberikan bantuan kepada Indonesia. Tidak dibicarakan soal itu," ujar Presiden di Istana Merdeka, Selasa 1 September 2015. Christine, Jokowi mengimbuhkan, mengakui ekonomi Indonesia sedang mengalami guncangan sebagai imbas dari gejolak di Cina dan Amerika Serikat. Tapi IMF juga menilai Indonesia siap menghadapi tantangan tersebut.
     
    Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya memastikan Indonesia tidak akan meminjam uang dari IMF, seperti dilakukan ketika Jakarta didera krisis moneter pada 1998. Ia berujar, Christine berkunjung ke Istana hanya untuk menyampaikan pandangannya mengenai ekonomi dunia. Kalaupun Christine menawarkan pinjaman, pemerintah akan menolaknya. "Tidaklah. Kami tidak akan minta ke IMF," Kalla menegaskan.

    Sebelum menemui Jokowi, Lagarde menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia mengenai potensi ekonomi Indonesia. Dalam kuliah umumnya yang berjudul Poised for Take-off - Unleashing Indonesia's Economic Potential, Christine yakin Indonesia dapat menjadikan dinamika ekonomi global sebagai momentum untuk memperbarui sumber pertumbuhan ekonomi.

    Christine menuturkan, ekonomi Indonesia masih stabil. Depresiasi rupiah yang terjadi, kata dia, dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi Cina, turunnya harga komoditas, serta rencana bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga. “Faktor-faktor itu memang bisa memicu volatilitas,” kata mantan Menteri Keuangan Prancis ini.

    Ia mengungkapkan, persiapan terbaik untuk menghadapi perubahan-perubahan lain adalah dengan kebijakan moneter dan fiskal. “Faktor stabilitas penting, Indonesia harus disiplin fiskal, dan menciptakan lapangan kerja,” kata Christine. Istilah disiplin fiskal mengacu pada kedisiplinan pemerintah mengatur pendapatan dan belanja negara.

    Christine tak membantah bahwa IMF sering dihubungkan dengan pinjaman dalam kondisi ekonomi yang buruk. Padahal, dia mengklaim, IMF saban tahun melakukan pengawasan dan penilaian terhadap para anggotanya. “Kami selalu menanggapi apa yang mereka butuhkan,” kata dia. Karena itu, hingga kini IMF belum mendapat kritik dari 188 anggotanya.
     
    Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Mari Elka Pangestu, mengatakan pesan utama Christine adalah nilai tukar rupiah dan arus modal masih akan fluktuatif dalam jangka pendek. “Jadi, hadapi saja dan mawas diri dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten,” kata mantan Menteri Perdagangan ini.

    TIKA PRIMANDARI | REZA ADITYA | TRI ARTINING PUTRI | ALI HIDAYAT | EFRI R


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.