TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung diminta menyerahkan penanganan kasus korupsi dana bantuan sosial dan hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan. "Karena Jaksa Agung sedang dikaitkan dengan kasus ini," kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, saat dihubungi, kemarin.
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dikaitkan dalam kasus ini setelah Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Oktober lalu. Rio diduga menerima suap Rp 200 juta dari Evy Susanti, istri Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho. Suap itu diduga diberikan agar Rio bisa mempertemukan Gatot dengan Prasetyo yang pernah aktif di Partai NasDem. Tujuannya adalah mengamankan kasus tersebut.
Gatot saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus lain, yaitu penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Penyuapan terhadap hakim PTUN ini dilakukan agar status Gatot sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial dibatalkan. Meski kasus penyuapannya ditangani KPK, sampai saat ini kasus korupsi dana bansos masih ditangani Kejaksaan Agung.
Peneliti dari Pusat Kajian Anti-Korupsi (PUKAT), Oce Madril, juga menyatakan sudah saatnya KPK mengambil alih penanganan kasus korupsi dana bansos ini. Dia menilai penanganan yang dilakukan Kejaksaan sudah tak berintegritas. "Di kasus ini kan elite politik Partai NasDem diduga melakukan pertemuan yang disebut berhubungan dengan kasus itu," kata Oce.
Pada Mei lalu, memang terjadi pertemuan antara Gatot; Ketua Partai NasDem Surya Paloh; wakil Gatot, Tengku Erry Nuradi; dan pengacara O.C. Kaligis. Selain sebagai pengacara Gatot, Kaligis adalah Ketua Mahkamah Partai NasDem. Paloh mengatakan pertemuan itu tidak membahas kasus korupsi Gatot, melainkan islah politik antara Gatot dan Tengku Erry.
Prasetyo membantah jika disebut terlibat dalam pembicaraan kasus ini dengan Patrice Rio Capella. “Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah ada pembicaraan ini,” katanya seperti dikutip dalam majalah Tempo edisi 2-8 November. Karena itu, dia memandang tak ada konflik kepentingan di sini.
Karena itu, Prasetyo kemarin menegaskan bahwa Kejaksaan Agung bakal melanjutkan kasus dugaan korupsi bantuan sosial itu. "Tidak seperti membalikkan telapak tangan. KPK pun kalau menangani kasus perlu waktu lama," kata dia saat dihubungi Tempo, kemarin. "Tidak sembarangan penanganannya, nanti hasilnya akan diumumkan Jampidsus (Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus)."
Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Yuyuk Andriyati, kemarin menyatakan lembaganya tak akan mengambil alih kasus dugaan korupsi bantuan sosial dan hibah Provinsi Sumatera Utara ini. Ia beralasan kasus tersebut ditangani Kejaksaan Agung sejak awal.
DEWI SUCI RAHAYU | FAIZ NASHRILLAH | ISTIQOMATUL HAYATI
