TEMPO.CO, Jakarta- Kegaduhan di internal Kabinet Kerja memasuki babak baru. Tokohnya masih sama: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Pangkal soalnya, Rizal disebut-sebut mengubah nama kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya tapa persetujuan Presiden Joko Widodo.
Setelah sehari sebelumnya menyindir Rizal dengan mengatakan ada menteri yang seenaknya menambah nomenklatur kementerian, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tidak akan ada perubahan nomenklatur. "Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang, tetap Menko Maritim. Tidak ada itu 'Sumber Daya'," kata dia di kantornya, kemarin.
Saat baru dilantik menjadi menteri pada 12 Agustus 2015 menggantikan Indroyono Soesilo, Rizal Ramli berencana menyematkan kata "Sumber Daya" pada instansi yang dipimpinnya. Dia mengklaim usulan tersebut telah disetujui Presiden Jokowi. "Perubahan nama itu akan diikuti dengan perubahan nomenklatur," ujarnya ketika itu.
Dengan pergantian nama itu, menurut Rizal, kewenangan instansinya bisa merambah lebih jauh ke sektor riil. Alasannya, sektor riil dianggap mampu menciptakan nilai tambah. Perubahan nama, dia mengimbuhkan, juga akan diikuti dengan penambahan dua kementerian di bawah koordinasinya. Ketika ditanya kementerian apa saja, Rizal mengelak. "Ya, itu nanti tanya Presiden saja."
Rupanya, perubahan nama itu hanya klaim sepihak Rizal. Hingga kini belum ada peraturan presiden perihal perubahan tersebut. Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman, Efrimal Bachri, mengakui perubahan nama yang disodorkan Rizal Rami masih dibahas di Sekretariat Negara. "Masih dibahas," ujar dia ketika dihubungi.
Meski belum ada keputusan resmi dari Presiden, Rizal Ramli tetap "pede" menggunakan nama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Seperti yang tertera dalam situs resmi Maritim.go.id., Rizal juga menggunakan nama itu pada kop surat untuk mengirim siaran pers.
Pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai langkah Rizal Ramli ini menerabas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Tidak boleh main ubah sendiri. Itu hak Presiden," ujar Refly. Aturan mainnya, sebelum ada keputusan presiden untuk mengubah suatu kementerian, perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurut Refly, perubahan nomenklatur berkaitan dengan koordinasi antar-kementerian dan besar-kecilnya anggaran. Langkah Rizal ini, katanya, bakal mengacaukan koordinasi antar-kementerian. Hingga kemarin malam, Rizal Ramli belum bisa dimintai tanggapannya atas perubahan nama ini. Telepon dan pesan pendek yang dikirim Tempo tidak dijawab.
DEVY ERNIS | ADITYA BUDIMAN | EFRI R
Cita-cita Jokowi-JK
Saat kampanye pemilu presiden 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla gencar mengusung penguatan pembangunan di sektor maritim. Pasangan ini ingin Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, dan kuat dalam mengelola sumber daya laut. Mereka berjanji membangun tol laut, yaitu membuat 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.
Kementerian Koordinator
Bidang Maritim:
- Terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada 23 Januari 2015.
- Kementerian ini membawahkan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Perombakan Menteri
- Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dicopot dan digantikan oleh Rizal Ramli pada 12 Agustus 2015.
- Rizal Ramli mengklaim dirinya dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai menteri karena memiliki jiwa petarung.
Mengubah Nomenklatur
- Setelah dilantik, Rizal Ramli menganggap nama kementeriannya tidak cocok. "Sebetulnya istilah yang lebih cocok bukan maritim, tetapi Menko Maritim dan Sumber Daya, karena di bawahnya ada ESDM dan Maritim Perikanan, Pariwisata, dan Perumahan."
- Pada 13 Agustus 2015, Rizal Ramli mengklaim Presiden sudah setuju mengubah nama kementerian. Perubahan nomenklatur ini akan diikuti dengan penambahan dua kementerian lagi di bawah koordinasinya.
- Rizal Ramli mulai menggunakan nama Kemenko Maritim dan Sumber Daya di berbagai ranah, seperti situs resmi Kementerian dan kop surat.
DIBAHAS DI SEKRETARIAT NEGARA
Pada 3 Maret 2016, juru bicara Kemenko Maritim, Efrimal Bachri, mengakui surat usulan pergantian nomenklatur masih dibahas di Sekretariat Negara. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tidak ada perubahan nama Kemenko Maritim. SINGGIH SOARES
