Pemerintah Larang Pembangunan Pulau G

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nelayan menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada saat putusan tentang reklamasi Pulau G. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    Nelayan menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada saat putusan tentang reklamasi Pulau G. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    TEMPO.CO, Jakarta - Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta memutuskan melarang PT Agung Podomoro Land meneruskan pembangunan Pulau G. ”Kami putuskan pembangunan Pulau G harus dihentikan dalam waktu seterusnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli di kantornya, Kamis 30 Juni 2016.

    Keputusan tersebut diambil seusai rapat koordinasi yang dipimpin oleh Rizal Ramli serta dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

    Rizal mengatakan Komite Gabungan menilai pembangunan Pulau G termasuk kategori pelanggaran berat karena mengancam lingkungan hidup, obyek vital strategis, pelabuhan, dan lalu lintas laut. Obyek vital antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Karang, yang hanya berjarak 300 meter dari pulau.

    PLTU ini memasok kebutuhan listrik di wilayah Jakarta, seperti di Bandara Soekarno-Hatta dan Stasiun Gambir. Pembangkit ini mengandalkan air laut sebagai air baku untuk menghasilkan listrik dan air pendingin mesin pembangkit. Karena itu, jika pembangunan pulau tetap dilanjutkan, dapat berpotensi mengganggu pasokan listrik ke Jakarta.

    Menurut Rizal, pembangunan di Pulau G juga bakal mengganggu kabel bawah laut yang menghubungkan jaringan nasional dengan internasional. Reklamasi juga dinilai akan mengganggu lalu lintas kapal nelayan karena mereka jadi sulit berlabuh di Muara Angke akibat pendangkalan laut. “Sekarang nelayan harus memutar, sehingga ongkos bahan bakar jadi mahal,” ucapnya.

    Selain Pulau G, Komite Gabungan menyoroti Pulau C, D, dan N. Pembangunan ketiga pulau tersebut masuk dalam pelanggaran sedang lantaran pembangunannya tidak sesuai dengan proposal. Dalam proposal, Pulau C dan D dibuat terpisah, tapi kenyataannya menyatu.

    Agung Sedayu Group masih bisa melanjutkan pembangunan tiga pulau itu dengan sejumlah perbaikan, seperti membangun kanal pemisah selebar 100 meter dan dalam 8 meter untuk mencegah banjir. Ada sekitar 300 ribu meter kubik batu-batu dan tanah yang harus dikeruk untuk membuat kanal. "Biayanya memang bisa sampai miliaran rupiah untuk mengeruk itu, tapi harus dilakukan," kata Rizal.

    Ketua Tim Lingkungan Komite Gabungan Reklamasi San Afri Awang mengatakan saat ini PT Kapuk Niaga Indah, anak usaha Agung Sedayu, sedang mengeruk pulau untuk membuat kanal. "Tim kami sudah mengecek ke lapangan," kata Direktur Planogi Kementerian Lingkungan itu. Sedangkan untuk Pulau N, pembangunan pelabuhan milik Pelindo II, juga diteruskan dengan beberapa perbaikan.

    Keputusan penghentian Pulau G itu akan dituangkan dalam surat keputusan yang nantinya  ditandatangani oleh menteri terkait, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Lingkungan Hidup, dalam waktu dekat.

    Komite Gabungan masih mengkaji 13 pulau lainnya. Selama tiga bulan ke depan, komite  juga bakal menyelaraskan seluruh aturan mengenai reklamasi. Jika telah selesai, aturan akan disahkan.

    Menteri Susi menyambut baik keputusan ini. “Sudah seharusnya pengembang ikut aturan.”

    DEVY ERNIS

    Berita lainnya:
    Tren Warna Rumah Menyambut Lebaran

    Suap ke Putu Sudiartana, Anggota DPR Lain Terlibat?

    Ahok: Saya Enggak Doyan Duit, Aku Demen Ribut


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.