Internal PDIP Marah kepada Ahok, Risma ke Jakarta?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri); Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. dok.TEMPO

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri); Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai menginginkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma, melawan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Partai Gerindra, misalnya. Meski sudah menetapkan Sandiaga Uno sebagai calon mereka, Gerindra masih menimbang untuk memasangkan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu dengan Risma. “Bisa Risma calon gubernur dan Sandiaga wakilnya atau sebaliknya,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, Ahad 7 Agustus 2016.

    Menurut Arief, Risma sangat pantas menggantikan Ahok. Sebab, kata dia, selain berprestasi dan mampu mengelola Surabaya dengan baik, Risma memperlakukan masyarakat kecil layaknya manusia, tak seperti Ahok. “Tidak main gusur,” ujar dia.

    Syarat agar Risma berpasangan dengan Sandiaga, kata Arief, adalah PDIP berkoalisi dengan Gerindra dan partai selain partai pendukung Ahok. Saat ini, ujar dia, komunikasi antarpartai terus berjalan. “Peluang koalisi dengan PDIP masih terbuka,” kata dia.

    Ketua Gerindra Jakarta Mohamad Taufik menambahkan, semua partai, kecuali partai pendukung Ahok, akan berembuk hari ini. Selain menjajaki pembentukan koalisi besar, agenda lainnya adalah membahas kemungkinan memasangkan Risma dengan Sandiaga. “Masing-masing partai akan menawarkan calonnya,” ujar dia.

    Selain Gerindra, Partai Amanat Nasional kesengsem dengan Risma. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Yandri Susanto, menilai Risma sebagai sosok pemimpin yang diharapkan semua pihak, termasuk partainya. Namun, PAN, yang memiliki dua kursi di DPRD Jakarta, belum memutuskan siapa calon gubernurnya. “Masih dibahas. Segala kemungkinan masih bisa terjadi,” kata dia.

    Ketua Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta, Syakir Purnomo, mengatakan partainya masih menunggu PDIP memutuskan siapa calon penantang Ahok. Jika Risma yang diusung, PKS siap berkoalisi mendukung Risma. “Sampai saat ini belum ada keputusan dari kami,” kata Syakir.

    Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, juga menyatakan sampai saat ini belum ada keputusan ihwal pencalonan Risma. Meski begitu, Hasto tak menampik jika Risma adalah salah satu calon alternatif . “Elektabilitasnya cukup tinggi,” ujar dia.

    Selain itu, Hasto mengatakan kalangan internal PDIP juga marah atas ucapan Ahok pada 29 Juli lalu. Ketika itu, Ahok menyatakan tak akan mendaftar ke PDIP karena tiga partai pengusungnya—yakni NasDem, Hanura, dan Golkar—sudah memiliki cukup kursi untuk mengusungnya dalam pemilihan 2017.

    Gara-gara pernyataan itu, peluang PDIP mengusung Ahok mengecil. Padahal, menurut Hasto, hubungan PDIP dengan Basuki ketika itu sedang erat-eratnya. “Momentum itu kurang dijaga dengan baik oleh Ahok,” ujar dia.

    Ihwal koalisi, Hasto mengatakan, PDIP terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain. “Tunggu saja,” kata dia. Namun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan pengurus di tingkat daerah sudah bersepakat membentuk koalisi gemuk guna melawan Ahok. “Tinggal menunggu keputusan ketua umum saja,” kata dia.

    Adapun Risma, meski bekali-kali menolak ke Jakarta, belakangan ini mengeluarkan pernyataan yang cenderung diplomatis. “Jabatan itu amanah,” kata dia di Surabaya, Jumat lalu. Ia mengatakan akan bertemu dengan Megawati guna membicarakan peluang dia ke Jakarta. “Pasti ada solusi dari Ibu.”

    HUSSEIN ABRI  DONGORAN | ERWAN HERMAWAN | MOHAMMAD SYARRAFAH

    Berita lainnya:
    Soal Risma Ikut Pilkada Jakarta, Ini Reaksi Warga Surabaya

    Dejan Lovren Terpukul Istri Pacaran dengan Pria 'Sederhana'

    Mahasiswi Pembuat Mi Bikini: Dosen yang Usul Kata Remas Aku


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.