TEMPO.CO, Jakarta - Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto muncul kembali. Tommy disebut-sebut mengumpulkan sejumlah tokoh nelayan yang getol meminta pemerintah menghentikan pembuatan reklamasi Teluk Jakarta di kantornya, Humpuss Group, di lantai 9 Gedung Granadi, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Pertemuan berlangsung pada pertengahan Agustus 2016. Tommy menawarkan beasiswa Rp 1 juta kepada setiap nelayan dan bersedia membantu mengusahakan sertifikat bagi rumah dan tanah yang didiami para nelayan itu. “Termasuk membantu membuatkan alur kapal nelayan dan tanggul,” kata Ketua Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke Syarifudin Baso yang hadir dalam pertemuan itu, Selasa, 13 September 2016.
Selepas pertemuan itu, nelayan berembuk. Sebagian besar memilih menerima tawaran Tommy, beberapa yang lain menolak karena kompensasinya adalah menghentikan demonstrasi menolak reklamasi 17 pulau dilanjutkan. “Sekarang sudah pecah suara nelayan,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jakarta, Affandi.
Affandi ikut dalam pertemuan dan termasuk kubu yang melawan reklamasi. Menurut dia, reklamasi telah merugikan nelayan karena menyebabkan sedimentasi, kerusakan biota laut, dan kerusakan alur pelayaran kapal ikan. “Hanya nelayan aktivis yang pecah, tapi semua nelayan kecil yang sehari-hari masih melaut masih menolak reklamasi,” ujarnya.
Seorang nelayan lain mengatakan bahwa Tommy sangat berkepentingan reklamasi diteruskan karena memiliki saham di beberapa perusahaan reklamasi, seperti PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro, yang membangun Pulau G. Kepada para nelayan, putra bungsu mantan presiden Soeharto itu berencana mereklamasi Pulau L dan M lewat PT Manggala Krida Yudha.
Klaim kepemilikan saham Podomoro di Pulau G dibantah Senior General Manager Agung Podomoro Land, Alvin Andronicus. “Jelas tak ada, saya baru tahu ada berita itu.” (Baca: Reklamasi Dilanjutkan, Pengembang Akan Ubah Desain Pulau G)
Tommy mengumpulkan nelayan waktu itu setelah Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan dan menghentikan reklamasi. Keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menambahnya dengan menghentikan reklamasi Pulau G secara permanen. Kini keputusan Rizal dianulir oleh penggantinya, Luhut Binsar Pandjaitan.
Pengacara Publik LBH Jakarta yang mengawal gugatan nelayan perihal reklamasi, Tigor Hutapea mengatakan terjadi perpecahan di tubuh nelayan. "Ada yang pro-reklamasi dan kontra-reklamasi," ujarnya.
Ketika dikonfirmasi dengan mendatangi kantor Tommy di Gedung Granadi, dia tidak berada di tempat. Seorang resepsionis Humpuss mengatakan Tommy tidak berada di kantornya, Selasa 13 September 2016.
Kuasa hukum Tommy, Elza Syarief tak mengetahui kegiatan sehari-hari kliennya. "Apalagi terkait pertemuan dengan nelayan Muara Angke. Kalau yang gitu-gitu saya nggak tahu, itu urusan lain," ujar dia.
AVIT HIDAYAT | INDRI MAULIDAR | WURAGIL
Berita lainnya:
Buka Aib Marshanda, Ternyata Egi John Telah Melamar
Dituduh Menyetir & Menguasai Mario Teguh, Ini Reaksi Linna
Golkar Siap Tampung Jokowi jika Tak Jadi Ketua Umum PDIP
