TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), penuh dinamika. Keduanya belum pernah bertemu sejak suksesi 2014, namun kerap saling sindir melalui media.
Yang terbaru, Jokowi menolak menanggapi permintaan mengusut dugaan penyadapan komunikasi yang diajukan SBY. Menurut Jokowi, permintaan SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Rabu 1 Februari 2017, itu salah alamat. "Kok, barangnya (isu rekaman penyadapan) dikirim ke saya. Itu isu pengadilan," kata Jokowi setelah membuka acara Forum Rektor Indonesia di Jakarta, Kamis 2 Februari 2017.
Artikel terkait:
Perlakuan Ahok ke Ma'ruf Amin, MUI Keluarkan Pernyataan Ini
Polri: Dugaan Penyadapan Percakapan SBY-Ma'ruf Hanya Rumor
Luhut Bertemu Ketua MUI Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi: Baik...
Dugaan penyadapan komunikasi SBY dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin, mengemuka dalam sidang perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa 31 Januari 2017. Saat itu, Ahok dan kuasa hukumnya, Humphrey Djemat, mempertanyakan pembicaraan antara SBY dan Ma’ruf pada Oktober 2016.
Pembicaraan itu berdekatan dengan momen pertemuan Ma’ruf dengan Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan lawan politik Ahok. Beberapa hari setelah itu, keluar fatwa MUI yang menyatakan Ahok telah menghina Al-Quran. Fatwa itu menjadi pemicu serangkaian demo besar menuntut Ahok diadili.
SBY pun menggelar konferensi pers. Ia merasa telah disadap karena pembicaraannya bocor. “Penyadapan itu adalah sebuah kejahatan karena penyadapan ilegal,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. SBY lantas meminta pemerintah mengusut kasus itu. "Kalau yang menyadap adalah institusi negara, bola ada di Jokowi."
Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat akan mempersoalkan kasus tersebut. Partai Demokrat bergerak mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan. "Usul hak angket kini tengah dipersiapkan, dan dalam waktu segera akan diajukan ke pimpinan Dewan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman.
Selain dugaan penyadapan, jawab-jinawab antara Jokowi dengan SBY sudah beberapa kali terjadi. Berikut rinciannya:
1. Tour de Java versus proyek Hambalang
Ketika mengadakan kegiatan blusukan 13 hari keliling Pulau Jawa bertajuk “SBY Tour de Java” pada Maret 2016, SBY mengkritik pemerintah. "Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi sehingga, jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi." — SBY
Jokowi seolah-olah membalasnya lewat blusukan ke proyek Wisma Hambalang yang mangkrak akibat korupsi. Proyek Hambalang dimulai pada era kepemimpinan SBY. "Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan." — Jokowi
2. Demonstrasi menuntut Ahok
Unjuk rasa 4 November 2016 berujung ricuh. Presiden Jokowi menyatakan ada aktor politik di belakang aksi. Ia tidak menyebutkan siapa aktor tersebut. "Dan ini kami lihat ditunggangi aktor politik." – Jokowi
"Yang komando hanya telepon genggam, social media. Jangan tiba-tiba simpulkan ada yang menggerakkan atau mendanai." – SBY
3. Cuitan hoax
Keduanya juga berbalas tanggapan tentang banyaknya isu dan hoax. "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah dan penyebar hoax berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? *SBY*" – SBY.
"Semua negara juga menghadapi (hoax). Enggak perlu banyak keluhanlah." – Jokowi
FRANSISCO ROSARIANS | ARKHELAUS | MAYA AYU | DANANG FIRMANTO | ADITYA BUDIMAN | VINDRY FLORENTIN | AGUNG SEDAYU | EVAN PDAT
Berita lainnya:
Ukraina-Rusia Perang Terbuka, 13 Orang Tewas
Video Diduga Rizieq, Polisi Teliti Seprai Firza Husein
Bahas Pengungsi, Trump Mengamuk Tutup Telepon PM Australia
