TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akan tetap mengusulkan rencana pembangunan gedung baru dan “alun-alun demokrasi” di Senayan senilai Rp 604 miliar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan, proyek itu akan dibahas dalam rapat kerja Komisi Bidang Pembangunan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya, proyek diusulkan ke Badan Anggaran.
“Penolakan pemerintah harus disampaikan lewat forum resmi di Badan Anggaran DPR,” kata Fahri, Senin, 21 Agustus 2017. “Kami yakin masih ada waktu untuk membahas bersama pemerintah kenapa gedung ini penting.”
Baca juga: Anggaran Gedung Baru, BURT: Masa Pemerintah Mau DPR-nya Keleleran
Rencana pembangunan gedung dan alun-alun itu pada 2018 terungkap dalam dokumen Badan Urusan Rumah Tangga. Proyek gedung akan menelan biaya Rp 324 miliar. Adapun untuk membangun alun-alun demokrasi, Dewan meminta Rp 280 miliar.
Semula, kedua program itu menjadi satu dengan delapan poin rencana kegiatan Sekretariat Jenderal DPR yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif buatan pemerintah versi 9 Mei 2017. Saat itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memberi kisaran anggaran DPR tahun depan hanya Rp 4,35 triliun—jauh lebih rendah dibanding usul awal Senayan sebesar Rp 7,24 triliun.
Pada akhir Juli lalu, pemerintah mengubah pagu indikatif untuk Dewan menjadi Rp 5,72 triliun. Hingga kini belum diperoleh detail peruntukan tambahan pagu indikatif tersebut. Pemerintah dan DPR akan kembali duduk membahas RAPBN 2018, yang ditargetkan disahkan pada Oktober mendatang.
Simak pula: Fahri Hamzah Ungkap 3 Alasan DPR Butuh Gedung Baru
Menurut Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing, timnya akan membahas program pembangunan gedung baru dan alun-alun meski sebelumnya tak terakomodasi dalam pagu indikatif pemerintah. “Setelah itu akan dibawa ke Badan Anggaran untuk meminta persetujuan pemerintah,” kata Anton. Jumat lalu, politikus Partai Golkar ini mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk membandingkan ruang kerja dan fasilitas di kedua lembaga tersebut dengan yang dimiliki DPR.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, sebelumnya membenarkan bahwa pagu indikatif untuk DPR sebesar Rp 5,7 triliun. Meski demikian, kata dia, pemerintah membuka ruang diskusi untuk membahas kemungkinan menambah anggaran DPR. “Nanti semua didiskusikan. Kalau memang ada ruang, ada space, mungkin diakomodasi di pembahasan. Tapi kalau tidak ada ruang, ya adanya segitu.”
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik sikap DPR yang hendak memaksakan pembangunan gedung baru. Pembangunan gedung itu dinilai tak memenuhi keadilan dan kepatutan lantaran saat ini DPR tak mampu memperbaiki kinerja serta kepercayaan publik. “Pemerintah harus menolak keinginan DPR,” ujarnya.
INDRI MAULIDAR | HUSSEIN ABRI DONGORAN | AHMAD FAIZ | DESTRIANITA
