TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memerintahkan jajaran menteri untuk melakukan studi kelayakan (feasibility study/ FS) lanjutan mengenai rencana proyek kereta ringan atau light rail transit atau LRT di Bali. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan setelah rapat terbatas Integrasi Transportasi Publik di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 27 September 2023.
Luhut mengatakan jika LRT di Bandara Ngurah Rai Bali tidak dibangun, maka akan terjadi penumpukan (stuck) penumpang mengingat pada 2026, bandara itu akan melayani sekitar 24 juta penumpang per tahun. “Kita harap awal tahun depan bisa groundbreaking (peletakan batu pertama). Karena itu studinya sudah lama dilakukan, tapi terbentur Covid-19, tadi kita hidupkan lagi,” ujar Luhut, Rabu.
Sebelumnya proyek LRT Bali kembali mencuat setelah dibahas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika bertemu dengan petinggi operator dan penyedia kereta api milik pemerintah Negeri Ginseng Korean National Railway (KNR); serta Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation (KIND) di Korea Selatan pada 30 Mei lalu.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal memastikan lembaganya akan menajamkan desain teknis rencana proyek tersebut bersama mitra bisnis dari Korea Selatan itu. "Kami kejar studi kelayakan LRT Bali agar selesai tahun ini sehingga pembangunannya bisa segera dimulai," ujar dia pada 2 Juni 2023 lalu.
Menurut Risal, Dinas Perhubungan Bali dan tim KNR sudah mengerjakan pra-FS atau studi awal LRT pada 2021. Dari kajian itu, muncul rencana pengembangan jalur kereta ringan sepanjang 9,46 kilometer yang akan dibangun dalam dua tahap. Fase pertama berupa jalur sepanjang 5,3 kilometer dari Bandara I Gusti Ngurai Rai ke area Central Park Kuta di Kabupaten Badung.
Sedangkan sisa 4,16 kilometer lainnya disambung ke Kelurahan Seminyak. Dari sejumlah diskusi, jalur itu direncanakan juga bakal tersambung sampai ke daerah Mengwi. "Proyeksi demand dan konsep teknis jalur tersebut akan tergambar dalam FS yang akan disusun," ucap Risal.
Sesuai hasil pertemuan, Risal mengatakan studi kelayakan dan pembangunan fase pertama LRT Bali akan didanai melalui pinjaman atau official development assistance (ODA) dari pemerintah Korea Selatan. Pembiayaan fase berikutnya bakal ditanggung dengan skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proyek ini akan berbasis jalur bawah tanah. "Jalur layang akan sulit (dikembangkan di Bali). Jadi, paling aman dibuat underground."
