TEMPO.CO, Jakarta - Akses jalan baru menuju ke Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Halim, Jakarta Timur, cukup mulus dilewati. Jalan tersebut terhubung dengan Jalan DI Panjaitan, di mana patokannya Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT) Kemhan Cawang. “Akses Menuju Stasiun KA Cepat Halim,” tertulis di spanduk petunjuk yang di pasang di dua titik dekat SPBT Kemhan Cawang, Jakarta Timur.
Berdasarkan pantauan Tempo, pada Rabu, 6 September 2023, hanya sedikit kendaraan yang masuk melewati jalan tersebut. Dari Jalan DI Panjaitan itu, jaraknya kurang lebih 2,5 kilometer untuk menuju ke Stasiun Halim. Moda transportasi umum lain juga masih belum terlihat lalu lalang, hanya terlihat taksi dan pengemudi ojek daring yang sesekali lewat. Padahal sepur kilat itu direncanakan akan beroperasi pada 1 Oktober 2023.
Target tersebut diungkap oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pada tanggal tersebut dimulai dengan perjalanan terbatas. Lalu, pada November bertambah menjadi 28 perjalanan, kemudian pada Desember akan ada 40 perjalanan kereta, dan Januari 2024 mencapai 68 perjalanan kereta.
Namun, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi alias Edo ragu-ragu menjawab ketika ditanya soal kepastian operasional komersil akan dilakukan 1 Oktober. “Kita tunggu ya, karena masih ada pekerjaan rumah sertifikasi sarana dan prasarana, SDM, dan safety dengan Kementerian Perhubungan,” ujar dia di Stasiun Halim, Jakarta Timur, pada Rabu, 6 September 2023.
Edo mengklaim kurang dari sebulan menuju operasional kereta cepat, semuanya sudah 85 persen. Bahkan saat ini, setiap hari KCIC menjalankan 30 unit rangkaian kereta (trainset) bolak-balik setiap hari untuk diuji coba. “Sekarang masih kami intensifkan itu. Kami memang membangun sistem pertama kali di Indonesia, jadi harus benar-benar hati-hati,” tutur Edo.
Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana juga ikut menanggapi soal wacana operasional kereta cepat dalam waktu dekat. Menurut dia, hal itu beberapa kali diundur, sebelumnya ditargetkan pertengahan Juni, lalu mundur untuk kado Hari Kemerdekaan pada 18 Agustus, kemudian 1 September, dan terakhir 1 Oktober.
“Deadline kan enggak selalu jadi harga mati,” ujar Aditya kepada Tempo, Rabu.
Menurut Aditya, semuanya tergantung pada izin operasi yang dikembalikan kepada Kemenhub. Karena kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi itulah yang melakukan asesmen dan mengetahui apakah kereta cepat sudah layak beroperasi atau belum.
Namun, jika melihat realitasnya, Aditya melanjutkan, Stasiun Padalarang dan Stasiun Karawang itu pembangunannya belum selesai, sehingga tidak bisa disertifikasi. Bahkan Stasiun Halim pun, dia menilai, juga belum selesai 100 persen.
“Kalau pertanyaan siap enggak 1 Oktober? Ya sama dengan sebelumnya pasti akan lihat realitas juga. Menurut saya kuncinya Kemenhub, enggak boleh dipaksa pakai deadline, harus melihat proses penyelesaian prasarananya juga,” ucap Aditya.
Selanjutnya: Pembangunan di Stasiun Padalarang....
