TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui perombakan skema tunjangan kinerja atau tukin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk merumuskan formulanya.
Adapun usulan kenaikan gaji PNS disampaikan Azwar Anas pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 2023 pada pekan lalu. Ia mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kinerja para aparatur negara. Sri Mulyani dan Jokowi pun, menurutnya, telah sepakat merombak perumusan tukin PNS berdasarkan performa masing-masing wilayah.
Azwar Anas bahkan memperkirakan perumusan formula tukin yang baru akan segera rampung dalam dalam dua bulan. Sehingga, kebijakan ini dapat segera diimplementasikan pada 2024.
Usulan Azwar Anas memang mendapat banyak dukungan dari sejumlah fraksi di DPR RI. Dukungan itu mereka sampaikan saat menyampaikan pendapat untuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024.
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai pemerintah harus menaikkan gaji PNS seiring dengan persiapan naiknya angka inflasi. "Terlebih pada 2024 nanti akan berlangsung pesta demokrasi Pemilu serta wacana kenaikan gaji ASN yang berpotensi menaikkan laju inflasi nasional," kata Dave dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Mei 2023.
Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Wahid juga meminta pemerintah mengevaluasi sistem remunerasi pada kementerian atau lembaga. Abdul mengatakan sistem yang berlaku saat ini masih belum efektif meminimalisir aksi korupsi, sehingga perombakan formula tukin PNS bisa menjadi solusi.
Lalu diikuti oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Kepada Sri Mulyani, Anggota DPR Muhammad Aras mengatakan kenaikan gaji pokok PNS setiap tahunnya merupakan hal penting. Ia menyebut kenaikannya gaji yang ideal adalah 6-7 persen agar pendapatan PNS tidak tergerus inflasi.
Sementara itu, sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik menilai langkah pemerintah berkaitan dengan upaya pihak tertentu untuk mendapatkan suara pada Pemilu 2024.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menduga rencana kenaikan gaji PNS ini berkaitan dengan upaya partai politik untuk mendulang suara pada Pemilu 2024 mendatang. "Kenaikan gaji pegawai pemerintah ini bisa dipolitisasi oleh untuk meraup suara," kata Bhima saat dihubungi Tempo pada Minggu, 21 Mei 2023.
